Strategi Sun Tzu Menangkan Pilkada

Menangkan Pilkada, Strategi Sun Tzu Menangkan Pilkada

Pembaca Yang Budiman.

Kesempatan menjadi seorang Gubernur, Bupati atau Walikota sekarang ini kian terbuka. Kalau anda merasa bahwa untuk Indonesia yang lebih baik maka diperlukan para pemimpin yang baik, dan kalau anda merasa bahwa diri anda cukup baik untuk Indonesia? Maka sebaiknya anda harus maju dan ikut Pilkada. Demikian juga dengan organisasi kepemudaan atau organisasi Mahasiswa sudah sebaiknya dari awal membekali para kadernya untuk mempersiapkan mereka jadi Pimpinan Daerah. Jangan ragu. Demokrasi membuka jalan bagi siapa saja yang mampu jadi pemimpin untuk ambil bagian. Tidak ada jeleknya kan? Habis jadi pimpinan daerah kemudian jadi Presiden atau jadi Menteri? Anda tentu tidak keberatankan?

Kalau anda berminat maka buatlah rencanamu. Bagi para perencana, persiapan adalah tantangan, “gagal mempersiapkan dengan baik sama saja dengan merencanakan kegagalan itu sendiri”. Ungkapan ini juga berlaku dalam dunia politik praktis. Alam politik di era demokrasi modern berbeda dengan era sebelumnya. Dulu seorang pemimpin sudah ditetapkan sebelum dia lahir dan kemampuannya penuh dengan balutan mitos dan mistis secara turun-temurun. Tetapi setelah alam demokratis muncul maka mitos dan mistis seperti itu dihancurkan oleh logika dan rasionalitas. Orang tidak lagi mau dinina bobokkan maka kerja-kerja politik praktis menjadi sesuatu yang terukur dan terencana. Tapi pakah sesederhana itu? 

Seorang calon pemimpin tidak bisa lagi bersikap pasif bagai putra mahkota yang menunggu penobatan. Seorang politisi dituntut untuk melakukan aktivitas politik yang terencana dalam suatu manajemen yang baik. Setiap perencanaan tak berlaku seragam bagi setiap politisi. Seluruh perencanaan tersebut tentu harus disesuaikan dengan kondisi objektif politisi bersangkutan. Demikian juga calon Petahana dia boleh saja mempunyai berbagai kelebihan, tetapi soal mampu tidaknya memenangkan Pilkada^[1] itu bisa jadi soal lain lagi. Memang harus diakui dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), calon petahana memiliki kepercayaan diri yang luar biasa dibandingkan calon pendatang baru.

Tapi jangan lupa. Masih ingat dengan Pemilukada DKI 2012?  Menurut penulis Pemilukada DKI adalah contoh yang menarik tentang Tumbangnya seorang Petahana secara telak ditengah ke populerannya. Popularis Pasangan Petahana begitu luar biasa. Tetapi begitu kita melihat hasilnya? Kalah telak dan hilang begitu saja. Dalam pemilihan kepala daerah kali itu, kubu petahana tampak begitu atraktif dibanding para penantangnya. Salah satu kartu yang membuat publik berpikir ulang untuk tidak berpindah dari petahana adalah pemaparan gagasan Mass Rapid Transportation yang tampak visioner. Petahana memang punya banyak kelebihan khususnya terkait “isu-isu visioner” pembangunan. Persepsi yang berkembang waktu itu hanya petahana yang bisa melanjutkan “gagasan-gagasan visioner” itu. Calon baru akan memerlukan waktu untuk belajar dan mempela jarinya.

Ya  waktu itu  Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Jumat, 11 Mei 2012 lalu, menetapkan enam pasangan calon gubernur. Secara sederhana, pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, yang diusung Partai Demokrat, akan berhadapan dengan lima pasang penantang. Para penantang itu ialah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Grindra, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini oleh Partai Keadilan Sejahtera, Alex Noerdin-Nono Sampono oleh Partai Golkar, dan dua pasangan independen, Faisal Basri-Biem Benyamin, serta Hendardji Soepandji-A. Riza Patria.

Dari sisi penantang, tampak belum ada konsep yang begitu berbeda dibanding tawaran-tawaran kubu petahana. Inilah yang menyebabkan kubu petahana dikesankan lebih visioner. Dan karena itu, kunci untuk mengalahkan petahana adalah dengan membeberkan kelemahan kepemimpinan petahana periode sebelumnya. Di sinilah strategi Sun Tzu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.  Karena sudah memerintah satu periode, maka ternyata kepemimpinan Fauzi Bowo dikesankan sangat egois dan sinis serta kurang empati. Pecah kongsinya dengan Prijanto sebagai wakil gubernur jadi sesasi utama. Foke tidak bisa bekerja sama dan berbagi.  Ternyata mudah sekali membeberkan kelemahan kepemimpinan dan kebijakan petahana. Di sisi ini, masalah utama petahana ialah soal kepercayaan publik. Kubu petahana memang lebih bertumpu pada potensi pemilih rasional dan mapan, bahwa perubahan tetap dalam kesinambungan dan itu ternyata banyak disuka. Tapi, dalam hal kepercayaan ditambah lagi persoalan karakter “sinis dan kurang berempati” nya Foke terus di tonjolkan, dan ini bisa jadi bumerang. Hasilnya ternyata Petahana yang demikian kuat dan dominan di segala lini serta didukung dana pencitraan yang tiada habisnya. Ternyata tidak mampu mengalahkan Jokowi-Ahok. Pasangan pendatang baru, dua tokoh anak muda yang sesungguhnya hanya biasa-biasa saja. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli tinggallah kenangan.

Negara Demokrasi Dari Dulunya

Bagi Indonesia, Pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Satu dekade setelah proklamasi 1945, tepatnya tahun 1955 Indonesia sudah melangsungkan Pemilu pertama yang demokratis. Kemudian berlanjut pada Pemilu pada era Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Selanjutnya pada masa reformasi telah berlangsung tiga kali Pemilu, yakni  tahun 1999, 2004, dan 2009. Sehingga istilah Pemilu sudah sangat familiar bagi penduduk di republik ini, dan tentu saja, sudah diserap sebagai pengetahuan dasar bagi hak politik rakyat Indonesia.

Merunut kembali sejarah Pemilu 1955, Pemilu di era rezim Orde Baru, Pemilu di masa reformasi, dan Pemilu di berbagai daerah, sebenarnya bisa diambil beberapa pelajaran penting tentang pemantauan pemilu. Pemilu 1955 berlangsung pada nuansa dan suasana kepartaian yang ideologis dan partisipatif. Semangat kontestasi yang dibuktikan lebih dari 100 peserta Pemilu membuat setiap kontestan saling mengawasi pelaksanaan Pemilu. Sementara Pemilu di masa rezim kleptokratik Orde Baru berada pada semangat zaman yang represif-totaliter. Deparpolisasi dan anti partisipasi masyarakat sangat mendominasi penyelenggaraan Pemilu di masa itu. Apalagi penyelenggara pemilu masa Orde Baru melekat pada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga menjadi logis, isu pemantauan melekat pada domain rezim pemerintah.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Memilih Pemimpin Baru Secara Demokratis

Pilkada pada tataran ideal dimaksudkan untuk melakukan pergantian kekuasaan di daerah dengan cara yang demokratis, yaitu dengan mengikutsertakan rakyat secara langsung. Sehingga, diharapkan akan terpilih sosok penguasa terbaik, yang alim dan ihlas mengabdi untuk rakyat. Namun pada prakteknya muncul banyak distorsi sehingga Pilkada tidak lagi bisa diandalkan untuk memunculkan pimpinan daerah yang bagus. Tetapi persoalannya bukan di sana tetapi bagaimana anda bisa memenangkan Pilkada dimaksud.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggung jawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikut nya.

Inilah kelebihan demokrasi melalui Pemilu langsung. Cara seperti ini berusaha benar-benar mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menghendaki, kekuasaan tidak dipegang oleh segelintir orang, tetapi oleh kita semua dengan melakukan pengecekan ulang dan perbaikan-perbaikan secara bertahap. Melalui Pemilu langsung, masyarakat pemilih bisa menilai apakah pemerintahan dan perwakilan pantas dipilih kembali atau justru perlu diganti karena tidak mengemban amanah rakyat. Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang telah mengalahkan popuralitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.

Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita patut mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.

Soal kualitas produk pemilu entah seperti apapun hasilnya, bagi anda yang penting saat ini adalah bagaimana caranya untuk memenangkan Pilkada ini dan anda Menjadi seorang Gubernur, atau seorang Wali Kota atau seorang Bupati. Karena itu anda harus melihat dunia politik  itu sebagai sesuatu gelanggang persaingan biasa yang perlu dimenangkan. Dunia politik tak ubahnya seperti arena bertarung yang sangat membutuhkan strategi dan perencanaan untuk pemenangannya.  Tidak hanya sekedar politik uang, tebar sembako tetapi anda memang harus bisa memenangkan hati  para pemilih di daerah pemilihan anda. Anda harus dapat memenangkan hati rakyat.

Saat ini rakyat sudah banyak tahu dan semakin kritis serta sebagian besar tak lagi tertarik pada hanya sekedar politik uang, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa daerah yang memang masih fokus pada kemampuan bagi-bagi uang dan tebar sembakonya para calon Pilkada. Karena itu tidak heran bahwa masih ada sebagian partai politik yang menggunakan politik uang dan tebar sembako sebagai strategi pemena ngannya.

Menurut survey yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press terhadap sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 – 1998, ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik  dan strategi pencitraan para calon pemimpin yang maju Pilkada merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilihan, sehingga selain faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik calon kandidat, pencitraan calon pilkada merupakan kunci penentu kemenangan.

Bagi sebagian besar warga pendekatan program kerja yang ditawarkan oleh calon pilkada hanya akan dimengerti oleh publik yang “melek” politik. Tetapi bagi publik yang “buta” politik, mereka akan lebih suka melihat citra para calon pemimpin itu sendiri. Pengertian citra dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi, lembaga dan juga simbol simbol tertentu terhadap personel yang diusung oleh partai.  Dengan demikian, tanggapan dan penilaian publik merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra. Citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek tersebut akan ditentukan oleh citra obyek yang menampilkan kondisi yang paling baik. Karena itu Pencitraan adalah salah satu kunci sukses pilkada anda.

Jadi dalam garis besarnya memasarkan seorang calon Pilkada tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk atau jasa kepada target pasarnya.  Pada dasarnya, jika diibaratkan pemasaran produk, target pasar untuk pemilukada adalah para pemilih (voters), yang kalau kita cermati secara lebih teliti terbagi dalam empat (4) segmen. Segmen pertama adalah pemilih ideologis (ideologist voters); yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional voters); yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan; dan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters).  Dari data empiris memperlihatkan persentasenya sebagai berikut : Ideologist dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari market share (Priosoedarsono, 2005^[2]). Nah sebagai calon Gubernur, calon bupati atau calon walikota anda dan tim sukses anda harus dapat merebut suara tersebut sebanyak bisa.

Sekapur Sirih

Para pembaca yang budiman. Pemilukada tidak ubahnya mempromosikan produk baru, meski kualitasnya baik tapi tanpa didukung oleh promosi yang bagus dia tidak akan dikenal oleh masyarakat. Kandidat anda tidak akan terpilih. Produk berkualitas pada ahirnya memang pasti akan selalu unggul, tetapi tanpa dengan pemasaran yang baik ia memerlukan waktu yang lama dan cenderung sudah terlambat. Berbeda kalau dipromosikan dengan baik dan tepat maka ia akan jadi produk unggulan yang disenangi warga. Karena itu pemanangan Pilkada saat ini sudah memerlukan suatu organisasi pemenangan Pilkada secara profesional yang bisa memanfaatkan semua sumber daya agar bisa memenangkan Pilkada.

Tugas kandidat bukan lagi menyusun strategi dan taktik karena hal itu telah dipercayakan pada Tim Sukses. Tugas Kandidat bukan lagi mencari dukungan dana dan mengelola dana Kampanye. Karena anda telah memper cayakan tugas ini pada orang terpercaya di dalam Tim Sukses anda. Tugas Kandidat bukan lagi untuk menyusun Jadwal Kampanye, karena anda telah mempercayakan tugas ini pada manajer tim sukses anda. Ketua Tim Sukses/Manajer Kampanye berserta anggota timnya bertanggung jawab untuk menangani seluruh tahapan dan proses pemenangan, pelaksanaan sampai sang Kandidat dilantik jadi Gubernur, jadi Wali Kota atau Bupati.

Salah satu yang besar maknanya dalam keberhasilan seorang kandidat Pilkada adalah pemahamannya bahwa sebaiknya segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja. Sesuatu upaya yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Karena itu kita ingin mengingatkan pada calon kandidat Pilkada ada fase-fase penting yang sangat berperan dalam kesuksesan seorang kandidat.

Fase Pertama adalah Fase Penanaman Modal Sosial. Fase ini dikenal juga dengan fase sosialisasi. Fase ini adalah fase dimana kandidat secara sungguh-sungguh dan benar-benar dapat terjun ke tengah kehidupan masyarakat. Kandidat secara langsung ikut melakukan berbagai kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kandidat melakukan kerja-kerja sosial yang populer di tengah warga, terserah apakah itu terkait lingkungan hidup, paguyuban ternak atau para tani. Artinya paguyuban yang populer di tengah-tengah warga di wilayah dimana anda akan maju untuk ikut Pilkada tersebut. Bagi calon kandidat fase ini bisa berperan sebagai ajang pelatihan kepemimpinan. Bagaimana caranya agar bisa terpilih jadi ketua paguyuban tersebut dengan cara yang baik dan elegan. Hal ini penting, karena akan langsung dilihat oleh warga.

Bagi kandidat yang jeli, fase ini sesungguhnya bisa menjadi ajang unjuk kemampuan diri dalam hal kepemimpinan. Jangan pernah berpikir bahwa modal sosial seperti ini bisa diciptakan secara instant atau dibeli dengan harga tertentu. Semakin berhasil seorang kandidat dalam organisasi kemasyarakatan maka akan semakin besar kepercayaan warga padanya. Semakin besar keberhasilan calon kandidat dalam fase ini maka akan semakin besar pengaruhnya pada popularitas calon kandidat.  Semakin kuat pula modal sosial calon kandidat dalam memperluas jaringan sosial kandidat di masyarakat.

Besarnya modal sosial yang dipupuk oleh kandidat akan sendirinya akan dapat menekan biaya finansial yang harus dikeluarkan oleh kandidat pada saat kampanye pilkada nantinya. Bahkan pada tahap tertentu, justru pemilih yang akan secara suka rela mengeluarkan tenaga dan dana untuk mendukung keberhasilan kandidat. Mereka mau menjadi pekerja sukarela dalam mensuksesan keberhasilan calon kandidat. Para sukarelawan yang teroraganisir dengan baik niscaya akan menjadi aset yang sangat besar maknanya dalam pemenagan pilkada. Bisa dipahami, seberapa besarpun dana yang ada tetapi kalau semua harus di bayar, pastilah dananya akan kurang. Tim Sukarelawan adalah solusi ampuh dalam memenangkan Pilkada.

Fase Kedua adalah Fase Meraih Dukungan Politik. Fase ini adalah fase dimana kandidat berhasil mendapat kan dukungan dari partai politik yang tepat. Kenapa kita sebut partai politik yang tepat? Karena kandidat mendapatkan partai politik yang sepenuhnya mau dan bersedia memberikan dukungannya dan yang paling penting lagi adalah Partai politik yang paling banyak pendukungnya di daerah tersebut dan mesin politik partai itu mau mendukung keberhasilan anda. Anda harus berjuangan untuk itu. Pada fase ini yang dibutuhkan adalah lobi-lobi politik dan kekuatan finansial. Kedekatan dengan elit politik menjadi faktor penting.

Hal ini penting untuk meyakinkan elit partai bahwa kandidat tersebut adalah orang yang punya potensi besar untuk memenangkan Pilkada. Kandidat juga harus dapat menyakinkan elit partai bahwa kemenangan kandidat tersebut akan menguntungkan partai untuk kurun 5 tahun kedepan. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, untuk mendapatkan tiket partai, kandidat juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Suka tidak suka ini lah konsekuensi dari sistem demokrasi yang tengah kita bangun.

Fase Ketiga adalah Fase Memobilisasi Dukungan Pemilih. Ini adalah fase atau babak final dari pertandingan Pilkada. Disini kandidat dituntut untuk piawai mengatur dan menggerakan mesin mobilisasi pendukung (jaringan sosial) dan mesin pencitraan (media komunikasi). Pengalaman dan strategi politik sangat diperlukan pada fase ini. Bila dipandang perlu, konsultan politik bisa diminta bantuanya untuk mendampingi anda.

Para pembaca yang budiman penulisan buku ini bermula dari permintaan seorang sahabat yang mau ikut pemilukada, dia meminta semacam Tip untuk bisa memenangkan Pilkada. Permintaan itu kemudian di uji dan diproses lewat mekanisme diskusi rutin yang melibatkan pakar Tim Perbatasan, dan Tim Pertahanan dari kelompok www.wilayahperbatasan.com. Setelah putaran diskusi yang ketiga, ternyata hasilnya tidak saja sekedar Tips untuk memenangkan Pilkada secara Elegan, tetapi sudah hampir menyeluruh berisi suatu strategi dan taktik dari suatu proses pemenangan Pilkada secara Elegan. Itulah cikal bakal yang menjadi lahirnya buku ini.

Penulis berterima kasih pada kerjasama Tim, baik sesama mantan anggota Tim Pakar Batas Kemdagri, juga tim ahli PT Indah Unggul Bersama dan semua anggota dari Tim Perbatasan dan Pertahanan yang terhimpun dalam jaringan www.wilayahperbatasan.com dan www.wilayahpertahanan.com  Semoga buku ini dapat memberikan manfaat pada kemajuan berdemokrasi di tanah air tercinta.

Untuk memperkaya cara pandangan anda, maka buku ini disusun dengan daftar isi sebagai berikut :

Tebal Buku : 330 Halaman; Cetakan ke-8 : ISBN-978-602-1062-77

Sekapur Sirih

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I STRATEGI SUN TZU DALAM PEMILUKADA

1.1   Latar Belakang.

1.2   Kenapa Buku Ini Saya Tulis

1.3   Untuk Siapa Buku Ini Saya Tulis

1.4   Apa Manfaat Buku Ini Buat Anda

1.5   Tata Urut dan Ruang Lingkup

Defenisi dan Pengertian

Daftar Pustaka

BAB II  TATA CARA PENDAFTARAN PEMILUKADA

2.1  Sejarah Pemilukada.

2.2 Poin-point  Perlu Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Pemilukada

2.2.1  Revisi Versi atau Usulan DPR. Dewan

2.2.2  Poin-poin Revisi Versi Pemerintah. 

2.2.3 13 Poins Revisi UU Pilkada Kesepakatan

2.2.4  21 Poin Revisi Sesuai UU No10 Tahun 2016

2.3    Calon Pilkada Dari Partai Politik Yang Tengah Konflik

2.4    Intisari UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2.5   Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah 

BAB  III  RENCANAKAN KEMENANGANMU

3.1   Seni Perang Sun Tzu  dalam Pilkada

3.2   Ihtiar  Itu Harus Maksimal

3.3 Temukan Visi dan Misi, Gratiskan Pen didikan dan Kesehatan.

3.4  Temukan Kenderaan Politik yang sinergis dengan Keberhasilan Anda.

3.5   Buat Peta Politik dan Kekuatan Pendukungnya

3.6 Mengetahui Kelemahan dan Kekuatan Petahana dan Kandidat Lain 

BAB IV   MEMBENTUK TIM SUKSES

4.1    Pahami Aturan Kampanye di Media Sosial.

4.2    Persiapan Pembentukan Tim Sukses

4.3  Penyiapan sarana dan prasarana Tim Sukses 

4.4   Pembentukan Tim Sukses

4.5   Road Map Menuju Kemenangan

4.5.1 Matangkan Strategi

4.5.2 Road Map Tim Sukses

BAB V  LAUNCHING KAMPANYE, ME NANGKAN PILKADAMU

5.1    Big Launching atau Soft Launching?

5.2    Persiapan Launching

5.3    Big Launching Kampanye

5.4    Optimalkan Kinerja Tim Suksesmu

5.5    Menangkan Pilkadamu

5.6    Pengalaman Kandidat Yang Berhasil

5.7    Pertarungan Pilkada DKI-2017

5.8  Pilkada 2018, Menangnya Kotak Ko song di Makassar

5.9  Tahapan Pilkada Serentak 2018 Berikut Jadwal Lengkapnya 

5.10 PilPres dan PiLeg Serentak Tahun 2019 Yang Perlu Anda Tahu

5.11 Berharap Tak Ada Peru bahan Undang-Undang untuk Pilka da  Tahun 2020

5.12 Rancangan Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2020

         Sekilas Tentang Penulis

DiCetak Pertama Kali Tahun :  2015

---

[1] Catatan penulis: pemakaian kata Pemilukada atau Pilkada dalam buku ini maknanya sama, kalau kebetulan terasa menuliskannya lebih cocok pilkada maka akan dituliskan sebagai pilkada, begitu juga sebaliknya kalau lebih cocok pemilukada maka dituliskan sebagai pemilukada.

[2] Pendapat ini dikutip oleh berbagai media online tetapi penulis belum dapat menemukan bukunya sendiri, namun diyakini akan kualitas pemikirannya yang baik dan benar.

Cara Zun Tsu Memenangkan Pilkada

Cara Zun Tsu Memenangkan Pilkada

Strategi Menawarkan Seorang Pemimpin. Istilah strategi berasal dari kata Junani, yaitu strategia. Secara historis istilah ini mulai digunakan sejak 500 tahun SM, terutama di kalangan militer, strategi mejadi ilmu yang harus dimiliki oleh panglima perangnya (jenderal).  Salah satu yang paling menonjol adalah jenderal Sun Tzu, yang mengartikan, strategi adalah sebagai suatu cara untuk dengan mudah menaklukan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran (battle) atau dengan kata lain strategi diperlukan jika ada lawan (Michaelson 2004).

Untuk itu, secara umum arti strategi adalah ilmu pengetahuan dan seni, bagaimana mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dengan memperhitungkan tantangan atau pesaingan yang ada (active opposition). Dalam suatu pertarungan atau persaingan, suksesnya suatu organisasi sering tergantung pada kemampuan organisasi tersebut mengenal lingkungan wilayah atau daerahnya dan menggunakan secara tepat informasi yang dikumpulkan kemudian menganalisisnya untuk kemudian ditujukan untuk penyusunan perencanaan.

Selama ini pengamatan atau pemetaan politik wilayah atau daerah pemilihan yang sering dipergunakan oleh para kandidat Pilkada (Gubernur atau Bupati) adalah atas dasar asumsi. Berasumsi sudah hampir jadi bawaan yang menyertai banyak perjuangan kandidat Pilkada di Indonesia. Kandidat berasumsi masyarakat sudah sekian persen mendukungnya. Kandidat berasumsi masyarakat di wilayah kecamatan A sudah 75 % mendukungnya karena tokoh-tokoh masyarakatnya sudah menyampaikan dukunga mereka secara resmi. Tidak jarang hanya dengan berbekal asumsi semacam itu telah membuat hati kandidat berbunga – bunga dengan hayalan membumbung tinggi dan sering malah jadi alergi dan tertutup terhadap kritik. Oleh karenanya, mereka berbicara dan bertindak tidak lagi berdasarkan data yang valid yang bisa dibuktikan. Padahal sudah jelas bertindak berdasarkan asumsi adalah sebuah awal kekalahan dan bisa berakibat fatal. Berpegang akan asumsi seperti ini akan berefek domino pada kekalahan-kelalahan berikutnya hingga hari H  hari pencoblosan tiba.

Dari berbagai pengalaman pendampingan kawan-kawan pada pemenangan Pilkada sering sekali semangat berdasarkan asumsi ini melahirkan kelemahan dan bahkan malapetaka pada kerja sama Tim Pemenangan Pilkada. Bisa anda bayangkan bagaimana sang istri dari seorang kandidat yang menjadi kilen kami begitu berbunga-bunga hanya karena ia telah kampanye dengan cara membagi-bagikan mukena dan kitab Yasin pada beberapa kelompok ibu-ibu pengajian di wilayah kampanyenya. Dalam salah satu diskusi tentang berbagai program dan kegiatan yang telah ia lakukan dalam rangka membantu suaminya untuk memenangkan Pilkada. Dengan semangat Ia berceritra berbagai kegiatan yang telah ia lakukan bersama Tim nya, salah satunya yang menurutnya luar biasa adalah ia telah membagi-bagikan mukena dan kitab Yasin kepada ibu-ibu majelis taklim di desa-desa yang jadi ajang kampanye. Dengan program tersebut istri kandidat ini merasa yakin bila ibu-ibu tersebut akan memilih suaminya pada Pilkada nanti. Ketika padanya ditanyakan bagaimana bila istri dari kandidat pesaing juga melakukan hal yang sama dan bahkan memberikan mukena dan kitab Yasin atau cendra mata lainnya yang jumlah dan kualitasnya lebih banyak dan lebih baik?  Apakah ibu-ibu di desa desa tersebut akan tetap memilih suaminya atau justru akan memilih kandidat pesaing?

Memang harus diakui bahwa pada sebagian masa dahulu, takkala kampanye Pilkada masih bercorak sederhana, maka pembagian Sembako bisa sangat berperan positip dalam perolehan suara seorang kandidat Pilkada. Pada masa itu kalangan dan pengamat percaya sekali bahwa ”aksi tebar sembako” adalah segalanya dalam Pilkada. Tetapi dengan bergulirnya waktu dan berbagai pengalaman di lapangan menunjukkan ada sesuatu yang berubah dari kebiasaan para warga pemilih. Di satu sisi mereka tetap mau menerima sembako ataupun uang yang ditebarkan; tetapi tiba saatnya pemilihan mereka justeru memilih kandidat yang berbeda. Artinya di satu sisi mereka melihat para Kandidat Pilkada itu juga hanya mendekati dan mau berbagi dengan mereka bila ada maunya. Setelah kandidat memenangkan pilkada tidak jarang malah terkena kasus korupsi. Jadi saat ini boleh dikatakan, pola tebar sembako ataupun kampanye bagi-bagi uang sudah tidak seefektip di saat saat awalnya dahulu. Kini orang sudah sangat paham, dan sepertinya masih suka dengan kandidat pilkada yang melakukan tebar sembako dan sejenisnya tetapi pada saat pemilihan yang dipilih warga justeru lain lagi.

Sekarang polanya sudah berubah dan persoalan di lapangan seolah sangat sederhana dalam polanya. Karena warga terlihat akan lebih senang bila semua kandidat melakukan aksi tebar sembako dan bagi-bagi uang tetapi itu hanya disikapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Apakah masyarakat akan memilih kandidat yang memberikan barang atau uang paling banyak, atau kandidat yang  memberikan sembako paling awal, atau kandidat yang memberikan sembako paling akhir? Atau malah sebaliknya, justru karena seorang kandidat menyebarkan sembako, masyarakat menjadi tidak simpati terhadapnya? Hal-hal semacam ini lah yang menjadi persoalan di lapangan dan wajib hukumnya untuk diketahui oleh kandidat yang ingin memenangkan Pilkada di suatu daerah. 

Sebab setiap masyarakat memiliki kecenderungan sikap yang berbeda-beda terhadap suatu program atau aksi yang dilakukan oleh kandidat. Bisa jadi di daerah tertentu, tebar uang dan sembako ini masih sangat besar pengaruhnya, tetapi bisa jadi untuk daerah tertentu justeru sebaliknya, bisa jadi Kandidat tersebut ditinggalkan warga. Demikian juga dengan aksi tebar sembako, kandidat harus berhati-hati dengan aksi ini karena selain belum tentu bisa mempengaruhi perilaku pemilih, tindakan semacam ini juga hanya menguras kantong kandidat. Dan tentunya tidak mendidik bagi proses demokrasi di Indonesia.

Resep Memenangkan Pilkada

Apasih sebenarnya resep untuk bisa memenangkan Pilkada? Kalau mau memenangkan Pilkada, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lebih mudah dalam memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Pertama, kemasan figure, sang Figur harus di visualkan sebagai Tokoh yang mampu. Kedua, program kerja. Program kerja harus menjawab harapan warga dan ketiga kinerja mesin kampanye politik sebagai pendulang suara. Jadi, Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius.  Diatas semua itu anda harus punya data yang valid yang diperoleh dari hasil Riset yang baik dan benar. Anda harus punya atau mampu membiayai Tim Riset yang bisa memberikan data yang sebenarnya. Tugas tim riset fokus untuk mencari data-data pendukung. Jelasnya melakukan riset tentang kondisi masyarakat di daerah Pilkada untuk mengetahui peta politiknya. Bagaimana tingkat dukungan awal para pemilih kepada para calon yang akan ikut berkompetisi. Data-data inilah kemudian yang di analisis dan dijadikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan tim sukses. Baik dalam bentuk pencitraan politik, rumusan program kerja atau tindakan lain. 

Mau menang Dalam  Pilkada? Ya pastilah… semua peserta Pilkada menginginkan agar bisa memenangkan pertarungan dalam Pilkada. Masalahnya, apakah lebih mudah memenangkan Pilkada lewat jalur Partai atau Jalur Independen? Apakah kampanye akan lebih moncer lewat mesin partai atau lewat Lembaga Survei atau lewat Konsultan Politik? Dan mana yang lebih mahal? Ya selama ini umumnya orang hanya percaya kalau mau menang dalam Pilkada ya Calon tersebut haruslah punya elektabilitas serta ketokohan yang baik. Artinya Calon tersebut sudah lama berkecimpung di tengah-tengah masyarakat serta mempunyai reputasi yang baik. Semua percaya kalau tokoh seperti itu memang pasti akan mendapat dukungan dari warga. Calon yang seperti itu dipercaya akan mudah memenangkan pertarungan di Pilkada. Masalahnya tidak banyak Tokoh yang seperti itu.

Menangkan PilkadaMu

Kalau mau memenangkan Pilkada, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar lebih mudah dalam memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Pertama, kemasan figur. Kedua, program kerja, dan ketiga kinerja mesin kampanye politik sebagai pendulang suara. Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius.  Diatas semua itu anda harus punya data yang valid yang diperoleh dari hasil Riset yang baik dan benar. Anda harus punya atau mampu membiayai Tim Riset yang bisa memberikan data yang sebenarnya. Tugas tim riset fokus untuk mencari data-data pendukung. Jelasnya melakukan riset tentang kondisi masyarakat di daerah Pilkada untuk mengetahui peta politiknya. Bagaimana tingkat dukungan awal para pemilih kepada para calon yang akan ikut berkompetisi. Data-data inilah kemudian yang di analisis dan dijadikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan tim sukses. Baik dalam bentuk pencitraan politik, rumusan program kerja atau tindakan lain. 

Tim riset harus bekerja secara objektif dalam melihat realitas politik yang ada sebagaimana adanya. Dari data Tim Riset inilah di visualkan perwujudan Tokoh. Pemolesan Tokoh sehingga menjadi Idola warga yang dipadukan dengan Program Kerjanya.  Sedangkan tim sukses bertugas melakukan mobilisasi terkait rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil Tim Riset. Jadi ada dua tim, yaitu tim riset dan tim sukses. Sebagai kandidat anda bisa memilih Tim Riset dan sekaligus menjadikannya bagian dari Tim Sukses, atau membuatnya dua bagian yang berbeda. Tetapi tetap dalam satu manajemen.

Menurut survey yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press terhadap sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 – 1998, ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik dan strategi pencitraan para calon pemimpin yang maju Pilkada merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilihan, sehingga selain faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik calon kandidat, pencitraan calon pilkada merupakan kunci penentu kemenangan.

Bagi sebagian besar warga pendekatan program kerja yang ditawarkan oleh calon pilkada hanya akan dimengerti oleh publik yang “melek” politik. Tetapi bagi publik yang “buta” politik, mereka akan lebih suka melihat citra para calon pemimpin itu sendiri. Pengertian citra dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi, lembaga dan juga simbol simbol tertentu terhadap personel yang diusung oleh partai. Dengan demikian, tanggapan dan penilaian publik merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra. Citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek tersebut akan ditentukan oleh citra obyek yang menampilkan kondisi yang paling baik. Karena itu Pencitraan adalah salah satu kunci sukses pilkada anda.

Jadi dalam garis besarnya memasarkan seorang calon Pilkada tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk atau jasa kepada target pasarnya. Pada dasarnya, jika diibaratkan pemasaran produk, target pasar untuk pemilukada adalah para pemilih (voters), yang kalau kita cermati secara lebih teliti terbagi dalam empat (4) segmen. Segmen pertama adalah pemilih ideologis (ideologist voters); yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional voters); yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan; dan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters). Dari data empiris memperlihatkan persentasenya sebagai berikut : Ideologist dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari market share (Priosoedarsono, 2005 ). Nah sebagai calon Gubernur, calon bupati atau calon walikota anda dan tim sukses anda harus dapat merebut suara tersebut sebanyak bisa.

Catatan : Judul nya memang Zun Tsu memenangkan Pilkada, padahal pada zamannya kan belum ada Pilkada. Jadi Pilkada dalam hal ini tidak ubahnya sebagai medan pertempuran...pertarungan yang perlu di menangkan..

Bangun Personal Branding untuk Tingkatkan Bisnis

Bangun Personal Branding untuk  Tingkatkan Bisnis

           

Sebagai pengusaha, sebuah produk dan cara pemasaran memang penting. Namun, sebagai pemiliknya Anda harus mampu mendukung peningkatan bisnis. Nah, hal itu berarti membutuhkan personal branding yang baik. Bagaimana membuat pribadi Anda menjadi salah satu cara mendorong bisnis ke level selanjutnya?

Dengan tumbuhnya wirausaha, tentunya kita juga ingin tahu, apakah sesuatu yang kita beli berasal dari orang yang tepat. Berikut ini cara bagaimana Anda bisa meningkatkan personal branding.

Hadir di setiap acara

Levidio Personal Branding

Anda tidak akan dikenal jika tidak punya komitmen untuk datang dan tampil ke dalam setiap acara, apalagi acara perusahaan sendiri. Pasar semakin sibuk dan kanal media sosial semakin kencang. Kehadiran Anda, bahkan kalau perlu menampilkan diri melalui konten media sosial, bisa membantu meningkatkan personal branding Anda.

Namun, jangan hanya datang, tetapi juga berbaur dengan pengunjung. Dari situ, Anda bisa memperkenalkan diri dan mencari insight langsung dari calon konsumen atau rekan usaha.

Bangun kredibilitas

Kehadiran memang penting, tetapi kredibilitas Anda bagaimana? Sesaat setelah hadir, Anda membutuhkan kredibilitas untuk menghasilkan kerja sama dan berkolaborasi. Lalu, bagaimana caranya?

Pastikan selalu menepati janji dengan konsumen, bertanggung jawab pada perusahaan, dan memimpin karyawan dengan baik. Kredibilitas juga bisa dibangun dengan menyajikan produk yang memberikan kepuasan pelanggan.

Brand story

Setelah membangun kredibilitas, tentu saja hal ini harus diketahui orang banyak. Ceritakan cerita Anda kepada audiens lewat berbagai kanal. Jika suka menulis, tulislah melalui blog, jika suka foto lakukan di Instagram, atau kalau lebih suka berbicara, Anda bisa melakukan instastory atau bahkan membuat vlog di Youtube.

Ajaklah usaha Anda menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Apa yang bisa diceritakan? Banyak hal, misalnya keseharian Anda dalam menjalankan usaha, pencapaian, atau bertemu konsumen loyal. Semua menjadi bagian dari cerita Anda.

Sumber : Kompas.id, 4 Februari 2019

Penetapan Penegasan Perbatasan Indonesia

Penetapan dan Penegasan Perbatasan Indonesia

Secara geografis  Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra  ( Hindia dan Pasifik). Merupakan bagian utama jaringan serta jantung perdagangan di belahan dunia timur.  Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara  sahabat yaitu  India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus.

Mari kita lihat seperti apa pemerintah Kolonial melakukan penetapan batas pada zamannya. Penetapan batas negara antara RI – Malaysia di Pulau Kalimantan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggeris pada rentang waktu antara tahun 1891-1930^[1]. Sebagai negara kolonial, Belanda dan Inggeris pada zamannya adalah dua negara besar,  sehingga patut dipercaya bahwa teknologi dan kemampuan perpetaan mereka pada zaman itu adalah perpetaan yang terbaik pada zamannya.  Untuk penegasan batas antara negara taklukan mereka di Kalimantan para ahli perpetaan kedua negara itu pada umumnya memanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan. Karena itu batas kedua negara di pulau ini mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (Watershed), sisi kanan sungai dan garis lurus.  

Garis batas tersebut di mulai dari pulau Sebatik di pantai Timur (Kalimantan Timur – Sabah) ke arah Barat sampai di Tanjung Datu di pantai Barat (Kalimantan Barat – Sarawak). Secara umum perbatasan itu telah mengikuti watershed dan garis lurus sebagaimana yang dituangkan oleh kedua negara dalam Traktat. Penetapan batas kedua negara telah dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Inggeris  di wilayah itu sejak tahun 1891, 1915 hingga tahun 1928. Dasar-dasar ketentuan hukum tentang penetapan perbatasan wilayah Republik Indonesia – Malaysia di Kalimantan lalu mereka tuangkan dalam treaty atau Traktat. Demikian juga antara RI-PNG di Papua. Hal yang sama dilakukan oleh Belanda dan Portugal di Pulau Timor. Nanti kita disuguhkan secara detail lagi.  

Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial,  Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu kerangka masyarakat Asean dan Dunia.  Karena itu tidak diragukan lagi Garis Batas Negara mempunyai arti penting dalam pembangunan kedaulatan negara. Karena itu kita Perlu Tahu Bagaimana Batas Negara itu di tegaskan.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara kita dan mempunyai peranan penting dalam memelihara  kebersaman, pemanfaatan sumberdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting  bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Kerja sama ekonomi di Perbatasan akan memberikan berbagai keuntungan bagi kedua warga perbatasan.

Selain itu pengelolaan wilayah perbatasan mempu nyai keterkaitan yang saling memengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain, juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau terluar sampai saat ini sebagian besar masih merupakan wilayah terisolir dan tertinggal serta umumnya masyarakatnya masih hidup miskin. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih menunjukkan  rendahnya keberpihakan, perhatian pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya berbagai bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer dengan menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk Indonesia, begitu mudah dilakukan.

Arah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan telah berubah dan diubah sejak berdirinya BNPP  dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking). Paradigma pengelolaan secara “outward looking” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karektaristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namum sebagian lainnya memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif,  mulai Pemerintah Pusat sampai  ke tingkat Kabupaten/ Kota dan kecamatan serta Desa. Pola penanganan tersebut dapat di jabarkan melalui penyusunan program pembangunan berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintahan daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional sesuai dengan fungsi masing-masing sektor.

Fungsi pertahanan negara memiliki peran yang vital, yakni salah satu pilar berdiri tegaknya negara. Fungsi pertahanan negara tidak sekedar memperlengkapi diri dengan Alutsista yang modern akan tetapi melalui suatu Strategi Pertahanan Negara yang efektif dalam mendayagu nakan segenap sumber daya pertahanan bagi perwujudan daya tangkal (deference capability) yang mampu meniadakan setiap bentuk ancamanan. Kalaupun selama ini yang terlihat sektor pertahanannya yang lebih menonjol, sebenarnya hal itu dikarenakan lemahnya sektor non pertahanan itu sendiri. Misalnya petugas negara non pertahanan yang di tugaskan ke wilayah perbatasan umumnya tidak ada yang berjalan secara efektip dan petugasnya tidak sampai di perbatasan tetapi mereka tetap menerima gaji secara utuh.

Ruang wilayah negara merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan missi pertahanan negara. Karena itu perlu di kelola secara benar dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Wilayah Nasional yang di selenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.  Dalam perspektif pertahanan, penataan ruang wilayah negara di selenggarakan dengan strategi penataan ruang kawasan pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang. Kedepan aspek penataan ruang kawasan pertahanan akan semakin penting untuk ditangani dan penanganannya secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang di masa mendatang akan semakin kompleks dan perlu koordinasi yang baik.

Belum tuntasnya penegasan garis batas antar negara akan dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara dimasa datang. Terlebih lagi permasalahan garis batas adalah masalah sensitif yang sulit dikompromikan.  Boleh dikatakan hampir semua negara Asean mempunyai permasalahan batas dengan negara tetangganya. Termasuk di dalamnya persoalan batas di Laut China Selatan. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Oleh karenanya perlu dirumuskan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan, mulai dari bidang pertahanan secara komfrehensif yang dipadukan dengan pemba ngunan dan pengelolaan wilayah  perbatasan dengan melibatkan seluruh stake holder terkait.

Konteks Strategis Wilayah dan Garis Per batasan

Dengan merebaknya isu-isu keamanan non-tradisional, telah menimbulkan implikasi dalam pola interaksi internasional. Implikasi tersebut berupa terjadinya perubahan tata hubungan internasional yang ditandai dengan munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan yang harus di kaitkan dengan berbagai penyelesaian permasalahan global maupun regional, baik dalam konteks pengaturan tata hubungan antar negara maupun dalam pola pengaturan keamanan internasional, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kebijakan nasional.

Realitas yang ada bahwa keamanan nasional yang kini dihadapi mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang berdimensi eksternal, yang tidak terlepas dari akumulasi aspek instabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam, yang cenderung bersifat asimetris. Keterpurukan ekonomi, gejolak politik domestik terganggunya keamanan dan semakin tajamnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat  telah memicu konflik komunal, banyak di pengaruhi oleh kecenderungan lingkungan strategis secara signifikan. Kondisi tersebut senantiasa berubah dengan cepat dan penuh ketidak pastian, sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan nasional yang pada dasarnya menjadi tumpuan bagi kelangsungan pemba ngunan di semua aspek kehidupan nasional.

Pada tingkat global, perkembangan demokrasi menjadi indikator penting dan universal dalam mengontrol kehidupan politik negara-negara berkembang, sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran kemanusiaan (HAM) dan mendorong upaya perdamaian global. Dengan  semakin besarnya peran PBB dan masuknya Indonesia dalam jajaran Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB serta jadi kelompok G-20, membuka peluang bagi upaya baru dan revitalisasi PBB dalam mengatasi sejumlah komflik di berbagai kawasannya khususnya di negara berkembang di kawasan Asia tenggara dan Asia Timur.

Pada tingkat regional, perkembangan kinerja ASEAN relatif dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk semakin meluasnya jaringan ASEAN, menyusul terlibatnya sejumlah negara di luar kawasan dalam kerjasama regional ASEAN (ASEAN Plus 3 dan 6). Gagasan Gagasan “Security Community” dan peran ASEAN Regional forum dapat menjadi pintu dan sekaligus media strategis dalam mengembangkan kerjasama dan dialog dalam meningkatkan rasa saling percaya serta penyelesaian konflik di kawasan. Penanganan sejumlah kejahatan trannasional termasuk terorisme dapat di atasi secara signifikan dan tergolong mengalami kemajuan, sehingga dunia internasional semakin memberikan perhatiannya dalam mendukung mempertahankan stabilitas di kawasan.

Sedangkan pada tingkat nasional, perkembangan demokrasi mengalami kemajuan pesat dan masyarakat mulai semakin dewasa dalam menentukan sikap politiknya, sehingga melahirkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan pembangunan ekonomi dan keamanan serta pemeliharaan lingkungan berkaitan dengan terjadinyanya berbagai krisis dan bencana alam. Tersedianya cadangan dan potensi sumberdaya nasional yang memadai, dapat diolah dan di dayagunakan sedemikian rupa dalam rangka kepentingan terselenggaranya pembangunan nasional  dan pertahanan negara di masa depan.

Kerjasama Antar Negara

Belum oftimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub Regional maupun Regional. Kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub regional yang ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singgapura – Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT), Australia Indonesia Develop ment Area (AIDA), maupun Brunai Indonesia Malaysia Philipina – East Asian Growth Area.

Pada umumnya meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namum demikian bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan, karena kondisinya yang tertinggal dan terisolir. Kini isolasi itu sudah dibenahi. Jalan parallel perbatasan sudah dibangun. Pembangunan infrastruktur sudah dimulai. Jadi tidak ada lagi alasan yang membuat gerak ekonomi perbatasan tertahan. Kini peran Pemda sangat diharapkan. Kalau wilayah perbatasannya sudah maju tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara kese luruhan.

Selama ini karena kerjasama antar negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan narkotika, pelanggaran batas negara dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum di laksanakan secara oftimal karena adanya isolasi. Di beberapa daerah kepulauan misalnya kepulauan Riau, Sangihe dan talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua  dan NTB dan NTT, meski sudah dilakukan “penenggelaman kapal” tetapi masih saja terdapat beberapa nelayan asing teruitama dari Thailand dan philipina yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin karena ketidak tahuan batas laut antara kedua negara. Pembicraan bilateral untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu di lakukan, mengingat sumberdaya yang telah di curi selama ini merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar.

Semua itu dan dalam rangka memelihara, membangun dan memperkuat  keutuhan wilayah Negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sudah selayaknya kita dapat mempercepat penyelesaian penegasan perbatasan negara secara benar. Dengan mengetahui batas yang benar maka barulah bisa untuk lebih memperhatikan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa menghubungkan wilayah NKRI dengan dunia luar. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran secara utuh penetapan dan penegasan batas wilayah negara yang terkait  penetapan dan penegasan perbatasan mulai dari teori berawal mulai dari  munculnya perbatasan yang di representasikan garis batas, tugu-tugu batas, pos-pos lintas batas serta berbagai asesori perbatasan lainnya seperti jalan raya, jalan inspeksi, jalan tikus, Papan Nama, Gapura dan sosok atau Beacon. Tentu saja Buku ini masih jauh dari sempurna namun demikian akan terus diupayakan agar dapat  menampilkan realitas maupun semangat yang menyertai penegasan batas di perbatasan. Diyakini materi dan penyajian dalam penulisan buku terkait penetapan dan penegasan perbatasan ini masih sangat sederhana dan masih terdapat berbagai keterbatasan. Karena itu masih diperlukan bantuan para pihak khususnya pemerintah daerah,  Kodam perbatasan,  instansi terkait  dan masyarakat di wilayah perbatasan untuk ikut serta memberikan dan melengkapi berbagai informasi yang telah ada.

Sebagai akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku penetapan dan penegasan Wilayah Perbatasan ini sehingga bisa sampai ketangan anda.

---

[1] Surveyor Belanda waktu itu DPP seorang Letnan dari korps Zeni Belanda, melakukan mobilisasi Timnya ke perbatasan lewat Sungai dan jalan darat. Tetapi yang menakjubkan adalah hasil ukuran mereka yang kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang (Citra Satelit) hasilnya nyaris sama. Topografi TNI-AD telah melakukan penelitian secara detail hasil ukuran Belanda-Inggris  100 tahun yang lalu hasilnya sama.

Jual Penetapan & Penegasan Batas Negara - Buku Perbatasan | Tokopedia: Jual Penetapan & Penegasan Batas Negara, bagus dengan harga Rp 85.000 dari toko online Buku Perbatasan, Bandung. Cari produk pengetahuan umum lainnya di Tokopedia. Jual beli online aman dan nyaman hanya di Tokopedia.

Catatan: 

MENJADIKAN WILAYAH PERBATASAN JADI BERANDA DEPAN BANGSA.  Buku ini menjelaskan bagaimana sejarahnya batas-batas negara itu ditetapkan oleh pemerintahan kolonial dan kemudian ditegaskan kembali oleh kedua negara yang bertetangga setelah merdeka.
Bagaimana negara menyusun organisasi penanganan penegasan perbatasan. Indonesia mempunyai perbatasan dengan sepuluh negara tetangganya. Dari kesepuluh itu ada tiga diantaranya yang mempunyai batas darat dengan Indonesia, yakni dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Tetapi setelah 35 tahun lebih melakukan penegasan batas ternyata sampai sekarang belum ada satupun yang sudahselesai. Begitu juga dengan wilayah perbatasannya. Merand dan terisolasi.
Padahal dari segi potensi dan posisi geografinya yang strategis, wilayahperbatasan layak dijadikan Bernada Depan Bangsa. Tapi hal itu belum dilakukan. Ada apa sebenarnya masalahnya?