Kembali Ke Semangat Mensejahterakan Rakyat Ala Prabowo Subianto

 

Oleh Harmen Batubara

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah menyaksikan kebangkitan semangat asli perjuangan bangsa, yang menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Tidak hanya sekadar slogan, semangat ini diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang menyentuh akar rumput, membawa harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih cerah.

Salah satu hal yang paling menonjol dari cara Prabowo membangun Indonesia adalah komitmennya untuk kembali ke UUD 1945 dan haluan awal perjuangan bangsa. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai program pro rakyat yang menjadi prioritas utama, seperti Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan memberdayakan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Di samping fokus pada kesejahteraan rakyat, Prabowo juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi terus berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif. Swasembada pangan dan energi, serta program industrialisasi melalui hilirisasi di semua sektor sumber daya alam, menjadi pilar utama dalam strategi pembangunannya. Upaya ini dilakukan dengan semangat memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dinikmati oleh rakyat.

Bagi banyak orang, penampilan Prabowo dengan gaya bahasa dan jok-jok "Komandan"-nya adalah sesuatu yang menyenangkan dan membawa angin harapan segar. Penampilannya yang khas ini berhasil membangkitkan semangat dan optimisme di kalangan masyarakat. Meskipun ada yang berusaha mencari celah untuk membully dan mengolok-oloknya, semangat Prabowo untuk membangun negeri tidak pernah surut.

Alhamdulillah, program pemerintah terus berjalan dan sangat responsif dengan dinamika yang ada. Contohnya, kolaborasi antara pemerintah, TNI Angkatan Darat, dan masyarakat dalam pembuatan 5000 jembatan gantung untuk memperkuat konektivitas hingga ke daerah-daerah terpencil. Hilirisasi buah kelapa di Halmahera Utara juga menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal dan meningkatkan pendapatan petani.

Buah kelapa yang tadinya berharga Rp500 perbiji kini sudah jadi Rp3000, dan memberikan lapangan kerja bagi 4000 tenaga kerja. Saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan Hilirisasi komoditas lainnya seperti tebu, kopi, kakao, lada, pala, dan jambu mete dll. Apa yang ingin saya katakana adalah,pemerintah kini terasa keberadaannya di tengah-tengah usaha rakyatnya dan terus berkolaborasi melakukannya dengan lebih baik.

Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah kini benar-benar hadir di tengah-tengah usaha rakyatnya dan terus berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mari kita dukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.

Berkaca Pada Bencana Banjir Bandang Sumatera, Kita Harus Berbenah Diri

 

Oleh   Harmen Batubara

Tragedi telah menyisakan luka yang mendalam. Angka 1.060 jiwa yang melayang dan 186 orang yang masih dinyatakan hilang bukan sekadar statistik; mereka adalah keluarga, harapan, dan masa depan yang terenggut oleh amukan alam yang kita sebut sebagai Siklon Senyar. Dengan kerugian material mencapai Rp65 triliun, bencana ini menjadi alarm keras bahwa benteng pertahanan kita terhadap bencana masih sangat rapuh.

Realita di Lapangan: Antara Jeritan dan Keterbatasan

Di tengah terjangan banjir bandang, muncul sebuah paradoks yang menyedihkan. Para korban merasa bantuan datang terlambat dan sangat terbatas. Di sisi lain, para petugas penolong di lapangan berjibaku dengan kondisi yang mustahil: jalan nasional, provinsi, hingga jalan desa terputus total akibat longsor.

Jembatan-jembatan hancur, rumah-rumah hanyut, bahkan ada kampung yang hilang dari peta dalam semalam. Ketika infrastruktur hancur, distribusi logistik dan alat berat menjadi mustahil dilakukan dengan cepat. Kita terjebak dalam ketidaksiapan aksesibilitas yang fatal.

Ego Sektoral dan Gap Teknologi

Salah satu kelemahan mendasar yang terungkap adalah sistem kebencanaan nasional yang belum terintegrasi. Kita memiliki lembaga-lembaga hebat seperti BMKG, BRIN, BNPB, dan BIG, namun mereka seolah masih bekerja dalam "ruang" masing-masing.

Data cuaca, riset geologi, eksekusi lapangan, dan data spasial belum menyatu dalam satu sistem komando yang taktis. Kita juga belum memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara maksimal untuk memprediksi pola bencana secara presisi dan real-time. Tanpa integrasi data dan teknologi AI, kita hanya akan selalu bergerak di belakang bencana, bukan mengantisipasinya.

Alam yang Dijarah dan Pembangunan yang Rapuh

Bencana ini bukan sepenuhnya "takdir" alam. Pengelolaan lingkungan kita jauh dari kata memadai. Sumber Daya Alam kita terus dijarah melalui pertambangan serampangan dan penebangan hutan ilegal. Hutan yang seharusnya menjadi penyerap air justru gundul, mengubah hujan menjadi air bah yang mematikan.

Realitas di lapangan menunjukkan sistem penanggulangan bencana nasional masih jauh dari sempurna. BMKG, BRIN, BNPB, dan BIG belum terintegrasi penuh, meski ada upaya seperti IDRIP untuk peringatan dini multi-hazard. Pemanfaatan AI untuk prediksi cuaca baru tahap awal kolaborasi BMKG dengan mitra swasta, belum optimal. Pengelolaan lingkungan buruk: penebangan hutan ilegal dan tambang liar merusak daerah aliran sungai (DAS), seperti di Batang Toru, sehingga air tak terserap dan longsor masif. Belum ada shelter evakuasi standar nasional yang memadai, infrastruktur tahan bencana absen, dan kesiapan BNPB perlu ditingkatkan signifikan, termasuk respons lambat yang dikritik publik.

Selain belum memiliki shelter evakuasi standar yang tersebar merata di zona merah. Infrastruktur kita pun belum dirancang sebagai "Infrastruktur Tahan Bencana". Kita membangun hanya untuk hari ini, tanpa memikirkan ketahanan terhadap bencana besar yang pasti akan terulang.

Semangat Perbaikan: Bencana Pasti Datang Lagi

Kita harus jujur pada diri sendiri: Kita memang belum siap sama sekali. Namun, pengakuan ini bukanlah untuk melemahkan semangat, melainkan sebagai pijakan untuk berbenah.

BNPB sebagai ujung tombak perlu terus ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya, baik dari sisi personel maupun peralatan. Namun, tanggung jawab ini tidak bisa hanya dipikul satu lembaga. Perlu ada kesadaran kolektif untuk berhenti merusak alam dan mulai membangun sistem peringatan dini yang terintegrasi secara nasional.

Bencana sudah terjadi. Mari kita jadikan momentum ini untuk lebih peduli dan memperbaiki sistem yang ada. Mari integrasikan lembaga kebencanaan dengan AI canggih untuk prediksi akurat, awasi ketat SDA cegah illegal logging dan mining, bangun infrastruktur tahan bencana plus shelter standar, serta tingkatkan kapasitas BNPB. Semangat gotong royong dan kepedulian harus jadi budaya. Bencana pasti datang lagi—kita harus lebih siap!

Benarkah Bisnis Thrifting Menggerus Pasar Produksi Lokal?

 Oleh  Harmen Batubara 

Pada tahun 1980-an, ketika saya masih muda dan bertugas sebagai penjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kampung Seluas, Kalimantan Barat, saya sering menyaksikan langsung arus masuk pakaian bekas. Hampir setiap malam, 10-15 pemikul menyeberang membawa barang-barang ini secara diam-diam. Setelah terkumpul banyak, mereka dikirim ke Pontianak, lalu dikapalkan ke Jakarta. Fenomena ini bukan hal baru; bisnis thrifting atau perdagangan pakaian bekas impor telah berlangsung puluhan tahun, dan kini semakin marak di berbagai pasar tradisional Indonesia.

“Pasar Thrifting di Filipina sebagai Contoh Nyata”  

Di Filipina, pasar thrifting seperti Divisoria atau UKAY-UKAY di pusat-pusat kota seperti Manila sangat populer. Warga Filipina, terutama kalangan muda dan kelas menengah bawah, antusias memburu pakaian bekas berkualitas dari Eropa dan Amerika. Harga sangat murah—sepatu branded yang aslinya jutaan rupiah bisa dijual hanya Rp100.000-200.000. Ini menjadi solusi modis bagi anak muda yang ingin tampil stylish tanpa menguras kantong. Kekuatan thrifting di sini: “aksesibilitas harga rendah, variasi barang unik (sering kali branded ori), dan ramah lingkungan karena mendaur ulang”. Namun, kelemahannya jelas: “kualitas tidak merata (bisa rusak atau aus), risiko kesehatan dari bahan kimia lama, serta dampak lingkungan dari transportasi jarak jauh”.

“Masalah Fakta: Apakah Thrifting Menggerus Produksi Lokal?”  

Di Indonesia, thrifting menggerus sektor tekstil. Data BPS via Katadata: impor pakaian bekas (HS 63090000) Jan-Agustus 2025 capai 1.243 ton, naik dari 7 ton (2021), 12 ton (2022-2023), hingga 3.600 ton (2024). Kementerian Koperasi: potensi kerugian negara Rp100 triliun/tahun (2018-2022). Bea Cukai sita 21.054 bal (Rp120,6 miliar) Okt 2024-Okt 2025, dan 17.200 bal (1.720 ton/8,6 juta pcs) 2024-2025. Dampak: Tekstil GDP turun (studi 2025), pabrik seperti Sritex tutup, jutaan pekerja terdampak, karena harga thrifting 50-70% lebih murah.

Di Indonesia, thrifting memang menekan industri tekstil lokal. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan impor pakaian bekas mencapai ribuan ton per tahun, membuat produk pabrikan lokal sulit bersaing karena harga thrifting 50-70% lebih murah. Ini ironi: sepatu bekas premium jadi terjangkau, tapi pabrik lokal kehilangan pasar, menutup peluang produk baru dan lapangan kerja—sektor garmen menyerap jutaan pekerja. Fakta sejarah mendukung: di negara seperti Filipina, larangan thrifting sementara pada 2010-an justru mendorong produk lokal laku karena konsumen beralih, membuka lapangan kerja baru. Namun, larangan total sering gagal karena smuggler beradaptasi, seperti yang saya lihat di perbatasan dulu.

“Contoh Regulasi Sukses di Negara Lain”  

“Kenya & Tanzania[1] (Afrika Timur)”: Naikkan pajak impor SHC 300% (2005), hasilkan pendapatan signifikan sambil lindungi tekstil lokal; Ghana/Kenya impor 60% SHC Sub-Sahara tapi pajak tinggi ciptakan keseimbangan.

 “Chile[2] (Amerika Latin)”: Tarif nol tapi perketat fumigasi/traceability via RETC & Circular Economy Strategy; minimalkan limbah tekstil, dorong daur ulang & aliansi publik-swasta untuk lapangan kerja.

 “South Africa[3]”: Insentif pajak targeted (METR rendah) untuk tekstil, hindari ban total agar saingi impor China/India. Pelajaran: Ban cepat (Rwanda) gagal, gradual + insentif sukses.

“Pandangan Tidak Memihak dan Solusi Praktis”  

Thrifting bukan musuh mutlak; ia demokratisasi fashion tapi juga ancaman bagi UMKM lokal. Solusi seimbang:  

- “Regulasi ketat”: Pajak impor tinggi, kuota masuk, dan sertifikasi kualitas untuk thrifting, sambil beri insentif subsidi bagi produsen lokal agar harga kompetitif.  

- “Inovasi lokal”: Dorong desainer muda ciptakan produk affordable dengan desain unik, kolaborasi dengan thrifter untuk hybrid (bekas + lokal).  

- “Edukasi konsumen”: Kampanye "beli lokal untuk lapangan kerja" tanpa larang total, seperti model Filipina yang kini gabungkan thrifting legal dengan dukungan UMKM.  

Pendekatan ini hindari ironisnya larangan yang malah picu pasar gelap, sambil jaga manfaat thrifting bagi masyarakat bawah.

---

[1] [subr.edu](https://www.subr.edu/assets/subr/COBJournal/Second-Hand-Clothing-in-the-Developing-World.pdf)[sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032124008426)

[2] [greenpolicyplatform.org](https://www.greenpolicyplatform.org/sites/default/files/downloads/resource/Reversing%20direction%20in%20the%20used%20clothing%20crisis-%20Global%2C%20European%20and%20Chilean%20perspectives.pdf)

[3] [openscholar.dut.ac.za](https://openscholar.dut.ac.za/bitstreams/85101f95-8b21-4516-99db-3e58b4d9a694/download)[fashionlawacademyafrica.com](https://www.fashionlawacademyafrica.com/post/a-review-of-the-economic-impact-of-second-hand-clothing-bans-in-africa)