Penulis Dari Perbatasan, Membangun Tim SukSes Ala SunTzu

 Penulis Dari Perbatasan, Membangun Tim SukSes Ala SunTzu

Kemampuan Membangun Tim Sukses yang baik adalah bagian dari kemenangan itu sendiri. Tim Sukses yang berhasil akan mampu memberikan nilai tambah bagi ke suksesan. Demikian juga dalam hal Pemenangan Pilkada. Dalam proses mencapai kesuksesan, setiap orang tidak akan terlepas dari faktor dukungan orang lain. Bagaimana pun juga, setiap orang sukses yang Anda lihat hari ini, adalah mereka yang berhasil karena didukung penuh oleh banyak orang di sekitarnya. Baik dari dukungan moral maupun dukungan teknis. Begitupun dengan diri kita hari ini. agar bisa meraih kesuksesan seperti yang kita impikan dan mencapai tujuan yang sudah kita rancang, kita tidak bisa lepas dari dukungan orang lain.

Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan yang tulus dari orang di sekitar kita adalah dengan memiliki hubungan yang berkualitas dengan siapapun orang yang kita kenal. Hal ini juga disampaikan oleh David J. Schwartz dalam bukunya THE MAGIC OF THINKING BIG yang sudah menjadi best seller tersebut. Dalam buku tersebut, David mengatakan bahwa Sukses sangat tergantung pada dukungan orang lain.  Satu-satunya penghalang di antara Anda dan apa yang Anda inginkan adalah ada tidaknya dukungan dari orang lain. Namun demikian jangan pesimis dahulu. Anda bisa mendapatkan Dukungan orang lain kalau anda memang punya cara yang tepat untuk mendapatkannya.

Strategi SunTzu Memenangkan Pilkada

Mengapa dukungan dari orang lain ini harus bisa kita prioritaskan? Lihatlah, bagainana para pebisnis sukses saat ini yang bisa sampai GO INTERNSIONAL pasti memiliki tim yang baik dan setia di belakannya untuk selalu mendukungnya dan memberikan dukungan yang tiada putus-putusnya. Bagaimana seorang designer ternama saat ini berhasil menggaet investor mancanegara karena ia didukung oleh tim yang solid di belakangnya. Bagaimana seorang suami bisa produktif selama bekerja karena total didukung oleh anak dan istri. Kemudian kita lihat pula, bagaimana seorang pencetus ide bisa begitu dipercaya dan didukung oleh banyak pihak yang awalnya mungkin tidak mengenal dirinya secara personal dan hanya mengetahuinya dari karya-karyanya?

Lalu kita perhatikan, mengapa ada sebagian orang yang mendapatkan dukungan begitu tulus dan malah diberikan kesempatan untuk mendapatkan jabatan atau dipercaya memegang amanah tertentu dari tempat kerjanya, sedangkan di sisi lain ada orang yang tidak pernah diberi kesempatan atau tidak pernah dipercaya untuk memegang jabatan tertentu. Ini semua tidak lepas dari adanya interaksi kita dengan orang lain.

Baca  Juga  :  Cara Zun Tsu Memenangkan Pilkada

Sekarang anda bersama THINK TANK sudah saatnya membentuk TIM SUKSES. Tim Sukses inilah nantinya yang akan mengelola dan melaksanakan pemenangan Pilkada secara bersinergi dan berlanjut. Anda tidak lagi harus melaksanakannya semua secara sendiri, tetapi Tim Sukseslah yang melaksanakannya untuk anda. Untuk itu besarnya Tim Sukses akan disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dan dukungan dana yang tersedia.  Mari kita mulai melihat berbagai aspek yang akan ditangani oleh Tim Sukses. Tugas apa-apa saja yang akan dibebankan kepada Tim Sukses. Secara umum untuk pemenangan Pemilukada bisa kita runtut mulai dari proses pemilihan Partai Politik sebagai Kenderaan politik; pencalonan, pemenangan yang terdiri dari kampanye terbuka, kampanye tertutup, kampanye lewat sossial media; kampanye secara tradisional; pengawalan proses pemilihan; proses penghitungan; prosesi pelantikan dan lain-lain termasuk acara syukurannya.

Tim Sukses ini membawahi Unit-unit  Pencalonan Kandidat. Unit ini bertanggung jawab semua legalitas adminsitrasi terkait pencalonan. Mulai dari mempersiapkan dan menginventarisir UU dan peraturan yang terkait dengan Pemilukada. Unit ini juga yang akan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Kandidat berhasil dan terdaftar secara syah sebegai salah satu pasangan pemilukada yang resmi. Setelah mereka selesai dengan tugasnya maka Unit ini bisa bergabung untuk mendukung sukses Unit  lainnya sesuai kebutuhan.

Unit Pemetaan kekuatan politik, unit ini bertanggung jawab memetakan kekuatan Politik baik kandidat sendiri, petahana maupun saingannya. Peta politik ini meliputi kekuatan pendukung termasuk semua Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh formal, non formal; terkait tokoh pemerintahan, politik, agama, sosial dll yang punya akses ke warga atau masyarakat berikut jaringannya (networking) nya baik lewat media sosial tradisional, maupun media sosial Online. Bagaimana Unit ini mengerjakannya? Unit ini diharapkan bisa memanfaatkan berbagai sarana data yang ada di Badan Pusat Stastik Nasional, data yang ada di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT, termasuk data yang ada di Sosial Media dari sumber sumber lainnya.Tergantung pada besar kecilnya volume kerjanya. Kalau volumenya besar, maka sudah selayaknya unit ini mencari Lembaga Survei yang kompeten yang prosefesional yang tepat sesuai dengan kebutuhan serta dana yang ada.

Unit Pencitraan Kandidat. Unit ini bertugas melambungkan citra baik tentang Kandidat. Unit ini harus mempunyai kemampuan untuk memonitoring  trending topic di sosial media dan media online, khususnya bila hal itu terkait dengan : mendeteksi ada tidak nya mention negatif, jangan sampai nyebar kemana tanpa ada pembelaan atau upaya menetralisir isu. Selalu melakukan pengukuran tingkat pupularitas kandidat dan pesaingnya; menghimpun dan membuat peringkat mengenai isu yang paling banyak disebutkan di sosial media. Unit inilah perlu membuat panduan dan aturan yang dapat dijadikan sumber referensi oleh tim sosial media dan pendukungnya, panduan yang meliputi seperti : tidak boleh menyerang lawan ( serangan balik hanya ditangani oleh Unit inti yang sudah terlatih ; tidak boleh kampanye negative atau kampanye hitam; tidak membuat konten yang merugikan kandidat tetapi sebaliknya membuat konten yang positip dan mendukung kandidat secara proporsional santun dan punya selera yang baik. Dalam memproduksi konten dan isu agar disesuaikan dengan target berdasarkan : demografi ; tingkat pendidikan; pekerjaan ; serta memanfaatkan dan memproduksi gambar dan animasi yang menarik dan menyenangkan.

Baca   Juga  :  UU Pilkada Perlu Direvisi

Unit ini juga punya counter attack, artinya kalau ada yang menjelekkan kandidatnya harus segera di respon secara telak dibantah, dinetralisir dan dipojokkan ulang. Hal seperti ini harus ditangani oleh unit husus yang memang punya kapasitas untuk hal seperti itu. Unit ini juga punya kemampuan memobiliasi opini dan pengalihan issu yang pada intinya secara terus menerus menjaga citra kandidat. Secara sederhana dan konsisten Unit ini membangun citra positip diri Kandidat; kemudian membantuk Opini yang positip tentang kandidat; menghalau Fitnah pada kesempatan pertama; mengajak warga untuk memilih dan menjagokan Kandidat ; melakukan Sentuhan dari dan dengan berbagai Arah sehingga citra Kandidat terus terjaga dan secara konsisten menjalankan fungsi spionase bagi kebaikan Kandidat.

Unit Penggalangan Dana, unit ini mencari dukungan dana darimana saja dan seberapa saja sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku. Ingat kalau Unit ini memang kreatif, maka tidak mustahil mereka akan mampu menghimpun dana sesuai dengan amanat Undang-undang dan menyenangkan bagi semua pihak. Misalnya lewat malam gembira yang menyajika “hiburan” gratis tetapi bisa dimanfaatkan jadi ajang penggalangan dana.

Unit Hukum dan Legalitas Unit ini bertugas untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sukses Kandidat sesuai dengan aturan hukum dan peraturan yang berlaku serta melakukan pembelaan secara hukum kalau ada anggota atau simpatisan yang terkena tindakan hukum karena kegiatan Pemilukada. Akan sangat membantu dan baik kalau di dalam unit ini bisa melibatkan Pengacara dan Badan Hukum yang memang sudah professional dalam pelayanannya.

Unit Penguatan Sumber Daya atau Mesin Kampanye, unit ini melakukan berbagai pelatihan kegiatan atau training yang berkaitan dengan mesin kampanye yang dibentuk. Pastikan Mesin Kampanye yang akan dibentuk mempunyai unit-unit yang bisa menyadarkan banyak orang atas kehadiran Kandidat ini.

 

Strategi Sun Tzu Menangkan Pilkada

Menangkan Pilkada, Strategi Sun Tzu Menangkan Pilkada

Pembaca Yang Budiman.

Kesempatan menjadi seorang Gubernur, Bupati atau Walikota sekarang ini kian terbuka. Kalau anda merasa bahwa untuk Indonesia yang lebih baik maka diperlukan para pemimpin yang baik, dan kalau anda merasa bahwa diri anda cukup baik untuk Indonesia? Maka sebaiknya anda harus maju dan ikut Pilkada. Demikian juga dengan organisasi kepemudaan atau organisasi Mahasiswa sudah sebaiknya dari awal membekali para kadernya untuk mempersiapkan mereka jadi Pimpinan Daerah. Jangan ragu. Demokrasi membuka jalan bagi siapa saja yang mampu jadi pemimpin untuk ambil bagian. Tidak ada jeleknya kan? Habis jadi pimpinan daerah kemudian jadi Presiden atau jadi Menteri? Anda tentu tidak keberatankan?

Kalau anda berminat maka buatlah rencanamu. Bagi para perencana, persiapan adalah tantangan, “gagal mempersiapkan dengan baik sama saja dengan merencanakan kegagalan itu sendiri”. Ungkapan ini juga berlaku dalam dunia politik praktis. Alam politik di era demokrasi modern berbeda dengan era sebelumnya. Dulu seorang pemimpin sudah ditetapkan sebelum dia lahir dan kemampuannya penuh dengan balutan mitos dan mistis secara turun-temurun. Tetapi setelah alam demokratis muncul maka mitos dan mistis seperti itu dihancurkan oleh logika dan rasionalitas. Orang tidak lagi mau dinina bobokkan maka kerja-kerja politik praktis menjadi sesuatu yang terukur dan terencana. Tapi pakah sesederhana itu? 

Seorang calon pemimpin tidak bisa lagi bersikap pasif bagai putra mahkota yang menunggu penobatan. Seorang politisi dituntut untuk melakukan aktivitas politik yang terencana dalam suatu manajemen yang baik. Setiap perencanaan tak berlaku seragam bagi setiap politisi. Seluruh perencanaan tersebut tentu harus disesuaikan dengan kondisi objektif politisi bersangkutan. Demikian juga calon Petahana dia boleh saja mempunyai berbagai kelebihan, tetapi soal mampu tidaknya memenangkan Pilkada^[1] itu bisa jadi soal lain lagi. Memang harus diakui dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), calon petahana memiliki kepercayaan diri yang luar biasa dibandingkan calon pendatang baru.

Tapi jangan lupa. Masih ingat dengan Pemilukada DKI 2012?  Menurut penulis Pemilukada DKI adalah contoh yang menarik tentang Tumbangnya seorang Petahana secara telak ditengah ke populerannya. Popularis Pasangan Petahana begitu luar biasa. Tetapi begitu kita melihat hasilnya? Kalah telak dan hilang begitu saja. Dalam pemilihan kepala daerah kali itu, kubu petahana tampak begitu atraktif dibanding para penantangnya. Salah satu kartu yang membuat publik berpikir ulang untuk tidak berpindah dari petahana adalah pemaparan gagasan Mass Rapid Transportation yang tampak visioner. Petahana memang punya banyak kelebihan khususnya terkait “isu-isu visioner” pembangunan. Persepsi yang berkembang waktu itu hanya petahana yang bisa melanjutkan “gagasan-gagasan visioner” itu. Calon baru akan memerlukan waktu untuk belajar dan mempela jarinya.

Ya  waktu itu  Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Jumat, 11 Mei 2012 lalu, menetapkan enam pasangan calon gubernur. Secara sederhana, pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, yang diusung Partai Demokrat, akan berhadapan dengan lima pasang penantang. Para penantang itu ialah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Grindra, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini oleh Partai Keadilan Sejahtera, Alex Noerdin-Nono Sampono oleh Partai Golkar, dan dua pasangan independen, Faisal Basri-Biem Benyamin, serta Hendardji Soepandji-A. Riza Patria.

Dari sisi penantang, tampak belum ada konsep yang begitu berbeda dibanding tawaran-tawaran kubu petahana. Inilah yang menyebabkan kubu petahana dikesankan lebih visioner. Dan karena itu, kunci untuk mengalahkan petahana adalah dengan membeberkan kelemahan kepemimpinan petahana periode sebelumnya. Di sinilah strategi Sun Tzu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.  Karena sudah memerintah satu periode, maka ternyata kepemimpinan Fauzi Bowo dikesankan sangat egois dan sinis serta kurang empati. Pecah kongsinya dengan Prijanto sebagai wakil gubernur jadi sesasi utama. Foke tidak bisa bekerja sama dan berbagi.  Ternyata mudah sekali membeberkan kelemahan kepemimpinan dan kebijakan petahana. Di sisi ini, masalah utama petahana ialah soal kepercayaan publik. Kubu petahana memang lebih bertumpu pada potensi pemilih rasional dan mapan, bahwa perubahan tetap dalam kesinambungan dan itu ternyata banyak disuka. Tapi, dalam hal kepercayaan ditambah lagi persoalan karakter “sinis dan kurang berempati” nya Foke terus di tonjolkan, dan ini bisa jadi bumerang. Hasilnya ternyata Petahana yang demikian kuat dan dominan di segala lini serta didukung dana pencitraan yang tiada habisnya. Ternyata tidak mampu mengalahkan Jokowi-Ahok. Pasangan pendatang baru, dua tokoh anak muda yang sesungguhnya hanya biasa-biasa saja. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli tinggallah kenangan.

Negara Demokrasi Dari Dulunya

Bagi Indonesia, Pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Satu dekade setelah proklamasi 1945, tepatnya tahun 1955 Indonesia sudah melangsungkan Pemilu pertama yang demokratis. Kemudian berlanjut pada Pemilu pada era Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Selanjutnya pada masa reformasi telah berlangsung tiga kali Pemilu, yakni  tahun 1999, 2004, dan 2009. Sehingga istilah Pemilu sudah sangat familiar bagi penduduk di republik ini, dan tentu saja, sudah diserap sebagai pengetahuan dasar bagi hak politik rakyat Indonesia.

Merunut kembali sejarah Pemilu 1955, Pemilu di era rezim Orde Baru, Pemilu di masa reformasi, dan Pemilu di berbagai daerah, sebenarnya bisa diambil beberapa pelajaran penting tentang pemantauan pemilu. Pemilu 1955 berlangsung pada nuansa dan suasana kepartaian yang ideologis dan partisipatif. Semangat kontestasi yang dibuktikan lebih dari 100 peserta Pemilu membuat setiap kontestan saling mengawasi pelaksanaan Pemilu. Sementara Pemilu di masa rezim kleptokratik Orde Baru berada pada semangat zaman yang represif-totaliter. Deparpolisasi dan anti partisipasi masyarakat sangat mendominasi penyelenggaraan Pemilu di masa itu. Apalagi penyelenggara pemilu masa Orde Baru melekat pada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga menjadi logis, isu pemantauan melekat pada domain rezim pemerintah.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Memilih Pemimpin Baru Secara Demokratis

Pilkada pada tataran ideal dimaksudkan untuk melakukan pergantian kekuasaan di daerah dengan cara yang demokratis, yaitu dengan mengikutsertakan rakyat secara langsung. Sehingga, diharapkan akan terpilih sosok penguasa terbaik, yang alim dan ihlas mengabdi untuk rakyat. Namun pada prakteknya muncul banyak distorsi sehingga Pilkada tidak lagi bisa diandalkan untuk memunculkan pimpinan daerah yang bagus. Tetapi persoalannya bukan di sana tetapi bagaimana anda bisa memenangkan Pilkada dimaksud.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggung jawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikut nya.

Inilah kelebihan demokrasi melalui Pemilu langsung. Cara seperti ini berusaha benar-benar mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menghendaki, kekuasaan tidak dipegang oleh segelintir orang, tetapi oleh kita semua dengan melakukan pengecekan ulang dan perbaikan-perbaikan secara bertahap. Melalui Pemilu langsung, masyarakat pemilih bisa menilai apakah pemerintahan dan perwakilan pantas dipilih kembali atau justru perlu diganti karena tidak mengemban amanah rakyat. Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang telah mengalahkan popuralitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.

Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita patut mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.

Soal kualitas produk pemilu entah seperti apapun hasilnya, bagi anda yang penting saat ini adalah bagaimana caranya untuk memenangkan Pilkada ini dan anda Menjadi seorang Gubernur, atau seorang Wali Kota atau seorang Bupati. Karena itu anda harus melihat dunia politik  itu sebagai sesuatu gelanggang persaingan biasa yang perlu dimenangkan. Dunia politik tak ubahnya seperti arena bertarung yang sangat membutuhkan strategi dan perencanaan untuk pemenangannya.  Tidak hanya sekedar politik uang, tebar sembako tetapi anda memang harus bisa memenangkan hati  para pemilih di daerah pemilihan anda. Anda harus dapat memenangkan hati rakyat.

Saat ini rakyat sudah banyak tahu dan semakin kritis serta sebagian besar tak lagi tertarik pada hanya sekedar politik uang, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa daerah yang memang masih fokus pada kemampuan bagi-bagi uang dan tebar sembakonya para calon Pilkada. Karena itu tidak heran bahwa masih ada sebagian partai politik yang menggunakan politik uang dan tebar sembako sebagai strategi pemena ngannya.

Menurut survey yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press terhadap sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 – 1998, ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik  dan strategi pencitraan para calon pemimpin yang maju Pilkada merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilihan, sehingga selain faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik calon kandidat, pencitraan calon pilkada merupakan kunci penentu kemenangan.

Bagi sebagian besar warga pendekatan program kerja yang ditawarkan oleh calon pilkada hanya akan dimengerti oleh publik yang “melek” politik. Tetapi bagi publik yang “buta” politik, mereka akan lebih suka melihat citra para calon pemimpin itu sendiri. Pengertian citra dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi, lembaga dan juga simbol simbol tertentu terhadap personel yang diusung oleh partai.  Dengan demikian, tanggapan dan penilaian publik merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra. Citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek tersebut akan ditentukan oleh citra obyek yang menampilkan kondisi yang paling baik. Karena itu Pencitraan adalah salah satu kunci sukses pilkada anda.

Jadi dalam garis besarnya memasarkan seorang calon Pilkada tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk atau jasa kepada target pasarnya.  Pada dasarnya, jika diibaratkan pemasaran produk, target pasar untuk pemilukada adalah para pemilih (voters), yang kalau kita cermati secara lebih teliti terbagi dalam empat (4) segmen. Segmen pertama adalah pemilih ideologis (ideologist voters); yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional voters); yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan; dan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters).  Dari data empiris memperlihatkan persentasenya sebagai berikut : Ideologist dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari market share (Priosoedarsono, 2005^[2]). Nah sebagai calon Gubernur, calon bupati atau calon walikota anda dan tim sukses anda harus dapat merebut suara tersebut sebanyak bisa.

Sekapur Sirih

Para pembaca yang budiman. Pemilukada tidak ubahnya mempromosikan produk baru, meski kualitasnya baik tapi tanpa didukung oleh promosi yang bagus dia tidak akan dikenal oleh masyarakat. Kandidat anda tidak akan terpilih. Produk berkualitas pada ahirnya memang pasti akan selalu unggul, tetapi tanpa dengan pemasaran yang baik ia memerlukan waktu yang lama dan cenderung sudah terlambat. Berbeda kalau dipromosikan dengan baik dan tepat maka ia akan jadi produk unggulan yang disenangi warga. Karena itu pemanangan Pilkada saat ini sudah memerlukan suatu organisasi pemenangan Pilkada secara profesional yang bisa memanfaatkan semua sumber daya agar bisa memenangkan Pilkada.

Tugas kandidat bukan lagi menyusun strategi dan taktik karena hal itu telah dipercayakan pada Tim Sukses. Tugas Kandidat bukan lagi mencari dukungan dana dan mengelola dana Kampanye. Karena anda telah memper cayakan tugas ini pada orang terpercaya di dalam Tim Sukses anda. Tugas Kandidat bukan lagi untuk menyusun Jadwal Kampanye, karena anda telah mempercayakan tugas ini pada manajer tim sukses anda. Ketua Tim Sukses/Manajer Kampanye berserta anggota timnya bertanggung jawab untuk menangani seluruh tahapan dan proses pemenangan, pelaksanaan sampai sang Kandidat dilantik jadi Gubernur, jadi Wali Kota atau Bupati.

Salah satu yang besar maknanya dalam keberhasilan seorang kandidat Pilkada adalah pemahamannya bahwa sebaiknya segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja. Sesuatu upaya yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Karena itu kita ingin mengingatkan pada calon kandidat Pilkada ada fase-fase penting yang sangat berperan dalam kesuksesan seorang kandidat.

Fase Pertama adalah Fase Penanaman Modal Sosial. Fase ini dikenal juga dengan fase sosialisasi. Fase ini adalah fase dimana kandidat secara sungguh-sungguh dan benar-benar dapat terjun ke tengah kehidupan masyarakat. Kandidat secara langsung ikut melakukan berbagai kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kandidat melakukan kerja-kerja sosial yang populer di tengah warga, terserah apakah itu terkait lingkungan hidup, paguyuban ternak atau para tani. Artinya paguyuban yang populer di tengah-tengah warga di wilayah dimana anda akan maju untuk ikut Pilkada tersebut. Bagi calon kandidat fase ini bisa berperan sebagai ajang pelatihan kepemimpinan. Bagaimana caranya agar bisa terpilih jadi ketua paguyuban tersebut dengan cara yang baik dan elegan. Hal ini penting, karena akan langsung dilihat oleh warga.

Bagi kandidat yang jeli, fase ini sesungguhnya bisa menjadi ajang unjuk kemampuan diri dalam hal kepemimpinan. Jangan pernah berpikir bahwa modal sosial seperti ini bisa diciptakan secara instant atau dibeli dengan harga tertentu. Semakin berhasil seorang kandidat dalam organisasi kemasyarakatan maka akan semakin besar kepercayaan warga padanya. Semakin besar keberhasilan calon kandidat dalam fase ini maka akan semakin besar pengaruhnya pada popularitas calon kandidat.  Semakin kuat pula modal sosial calon kandidat dalam memperluas jaringan sosial kandidat di masyarakat.

Besarnya modal sosial yang dipupuk oleh kandidat akan sendirinya akan dapat menekan biaya finansial yang harus dikeluarkan oleh kandidat pada saat kampanye pilkada nantinya. Bahkan pada tahap tertentu, justru pemilih yang akan secara suka rela mengeluarkan tenaga dan dana untuk mendukung keberhasilan kandidat. Mereka mau menjadi pekerja sukarela dalam mensuksesan keberhasilan calon kandidat. Para sukarelawan yang teroraganisir dengan baik niscaya akan menjadi aset yang sangat besar maknanya dalam pemenagan pilkada. Bisa dipahami, seberapa besarpun dana yang ada tetapi kalau semua harus di bayar, pastilah dananya akan kurang. Tim Sukarelawan adalah solusi ampuh dalam memenangkan Pilkada.

Fase Kedua adalah Fase Meraih Dukungan Politik. Fase ini adalah fase dimana kandidat berhasil mendapat kan dukungan dari partai politik yang tepat. Kenapa kita sebut partai politik yang tepat? Karena kandidat mendapatkan partai politik yang sepenuhnya mau dan bersedia memberikan dukungannya dan yang paling penting lagi adalah Partai politik yang paling banyak pendukungnya di daerah tersebut dan mesin politik partai itu mau mendukung keberhasilan anda. Anda harus berjuangan untuk itu. Pada fase ini yang dibutuhkan adalah lobi-lobi politik dan kekuatan finansial. Kedekatan dengan elit politik menjadi faktor penting.

Hal ini penting untuk meyakinkan elit partai bahwa kandidat tersebut adalah orang yang punya potensi besar untuk memenangkan Pilkada. Kandidat juga harus dapat menyakinkan elit partai bahwa kemenangan kandidat tersebut akan menguntungkan partai untuk kurun 5 tahun kedepan. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, untuk mendapatkan tiket partai, kandidat juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Suka tidak suka ini lah konsekuensi dari sistem demokrasi yang tengah kita bangun.

Fase Ketiga adalah Fase Memobilisasi Dukungan Pemilih. Ini adalah fase atau babak final dari pertandingan Pilkada. Disini kandidat dituntut untuk piawai mengatur dan menggerakan mesin mobilisasi pendukung (jaringan sosial) dan mesin pencitraan (media komunikasi). Pengalaman dan strategi politik sangat diperlukan pada fase ini. Bila dipandang perlu, konsultan politik bisa diminta bantuanya untuk mendampingi anda.

Para pembaca yang budiman penulisan buku ini bermula dari permintaan seorang sahabat yang mau ikut pemilukada, dia meminta semacam Tip untuk bisa memenangkan Pilkada. Permintaan itu kemudian di uji dan diproses lewat mekanisme diskusi rutin yang melibatkan pakar Tim Perbatasan, dan Tim Pertahanan dari kelompok www.wilayahperbatasan.com. Setelah putaran diskusi yang ketiga, ternyata hasilnya tidak saja sekedar Tips untuk memenangkan Pilkada secara Elegan, tetapi sudah hampir menyeluruh berisi suatu strategi dan taktik dari suatu proses pemenangan Pilkada secara Elegan. Itulah cikal bakal yang menjadi lahirnya buku ini.

Penulis berterima kasih pada kerjasama Tim, baik sesama mantan anggota Tim Pakar Batas Kemdagri, juga tim ahli PT Indah Unggul Bersama dan semua anggota dari Tim Perbatasan dan Pertahanan yang terhimpun dalam jaringan www.wilayahperbatasan.com dan www.wilayahpertahanan.com  Semoga buku ini dapat memberikan manfaat pada kemajuan berdemokrasi di tanah air tercinta.

Untuk memperkaya cara pandangan anda, maka buku ini disusun dengan daftar isi sebagai berikut :

Tebal Buku : 330 Halaman; Cetakan ke-8 : ISBN-978-602-1062-77

Sekapur Sirih

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I STRATEGI SUN TZU DALAM PEMILUKADA

1.1   Latar Belakang.

1.2   Kenapa Buku Ini Saya Tulis

1.3   Untuk Siapa Buku Ini Saya Tulis

1.4   Apa Manfaat Buku Ini Buat Anda

1.5   Tata Urut dan Ruang Lingkup

Defenisi dan Pengertian

Daftar Pustaka

BAB II  TATA CARA PENDAFTARAN PEMILUKADA

2.1  Sejarah Pemilukada.

2.2 Poin-point  Perlu Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Pemilukada

2.2.1  Revisi Versi atau Usulan DPR. Dewan

2.2.2  Poin-poin Revisi Versi Pemerintah. 

2.2.3 13 Poins Revisi UU Pilkada Kesepakatan

2.2.4  21 Poin Revisi Sesuai UU No10 Tahun 2016

2.3    Calon Pilkada Dari Partai Politik Yang Tengah Konflik

2.4    Intisari UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2.5   Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah 

BAB  III  RENCANAKAN KEMENANGANMU

3.1   Seni Perang Sun Tzu  dalam Pilkada

3.2   Ihtiar  Itu Harus Maksimal

3.3 Temukan Visi dan Misi, Gratiskan Pen didikan dan Kesehatan.

3.4  Temukan Kenderaan Politik yang sinergis dengan Keberhasilan Anda.

3.5   Buat Peta Politik dan Kekuatan Pendukungnya

3.6 Mengetahui Kelemahan dan Kekuatan Petahana dan Kandidat Lain 

BAB IV   MEMBENTUK TIM SUKSES

4.1    Pahami Aturan Kampanye di Media Sosial.

4.2    Persiapan Pembentukan Tim Sukses

4.3  Penyiapan sarana dan prasarana Tim Sukses 

4.4   Pembentukan Tim Sukses

4.5   Road Map Menuju Kemenangan

4.5.1 Matangkan Strategi

4.5.2 Road Map Tim Sukses

BAB V  LAUNCHING KAMPANYE, ME NANGKAN PILKADAMU

5.1    Big Launching atau Soft Launching?

5.2    Persiapan Launching

5.3    Big Launching Kampanye

5.4    Optimalkan Kinerja Tim Suksesmu

5.5    Menangkan Pilkadamu

5.6    Pengalaman Kandidat Yang Berhasil

5.7    Pertarungan Pilkada DKI-2017

5.8  Pilkada 2018, Menangnya Kotak Ko song di Makassar

5.9  Tahapan Pilkada Serentak 2018 Berikut Jadwal Lengkapnya 

5.10 PilPres dan PiLeg Serentak Tahun 2019 Yang Perlu Anda Tahu

5.11 Berharap Tak Ada Peru bahan Undang-Undang untuk Pilka da  Tahun 2020

5.12 Rancangan Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2020

         Sekilas Tentang Penulis

DiCetak Pertama Kali Tahun :  2015

---

[1] Catatan penulis: pemakaian kata Pemilukada atau Pilkada dalam buku ini maknanya sama, kalau kebetulan terasa menuliskannya lebih cocok pilkada maka akan dituliskan sebagai pilkada, begitu juga sebaliknya kalau lebih cocok pemilukada maka dituliskan sebagai pemilukada.

[2] Pendapat ini dikutip oleh berbagai media online tetapi penulis belum dapat menemukan bukunya sendiri, namun diyakini akan kualitas pemikirannya yang baik dan benar.

MenangKan PilkadaMu, Terserah Jalur Partai atau Independen

Oleh Harmen Batubara

Apasih sebenarnya resep untuk bisa memenangkan Pilkada? Kalau mau memenangkan Pilkada, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lebih mudah dalam memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Pertama, kemasan figure, sang Figur harus di visualkan sebagai Tokoh yang mampu. Kedua, program kerja. Program kerja harus menjawab harapan warga dan ketiga kinerja mesin kampanye politik sebagai pendulang suara. Jadi, Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius.  Diatas semua itu anda harus punya data yang valid yang diperoleh dari hasil Riset yang baik dan benar. Anda harus punya atau mampu membiayai Tim Riset yang bisa memberikan data yang sebenarnya. Tugas tim riset fokus untuk mencari data-data pendukung. Jelasnya melakukan riset tentang kondisi masyarakat di daerah Pilkada untuk mengetahui peta politiknya. Bagaimana tingkat dukungan awal para pemilih kepada para calon yang akan ikut berkompetisi. Data-data inilah kemudian yang di analisis dan dijadikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan tim sukses. Baik dalam bentuk pencitraan politik, rumusan program kerja atau tindakan lain. 

Mau menang Dalam  Pilkada? Ya pastilah… semua peserta Pilkada menginginkan agar bisa memenangkan pertarungan dalam Pilkada. Masalahnya, apakah lebih mudah memenangkan Pilkada lewat jalur Partai atau Jalur Independen? Apakah kampanye akan lebih moncer lewat mesin partai atau lewat Lembaga Survei atau lewat Konsultan Politik? Dan mana yang lebih mahal? Ya selama ini umumnya orang hanya percaya kalau mau menang dalam Pilkada ya Calon tersebut haruslah punya elektabilitas serta ketokohan yang baik. Artinya Calon tersebut sudah lama berkecimpung di tengah-tengah masyarakat serta mempunyai reputasi yang baik. Semua percaya kalau tokoh seperti itu memang pasti akan mendapat dukungan dari warga. Calon yang seperti itu dipercaya akan mudah memenangkan pertarungan di Pilkada. Masalahnya tidak banyak Tokoh yang seperti itu.

Awalnya dahulu, orang banyak berharap terkait Pilkada lewat jalur Independen. Pada pilkada serentak di Desember 2015 khususnya di Papua, ada hal yang cukup menarik perhatian saat itu yakni pada PILKADA Kabupaten  Supiori yang dimenangkan oleh pasangan melalui jalur independen.  Pada waktu peristiwa itu ada terasa efeknya dalam memberikan semangat bagi para Calon yang ikut Pilkada lewat jalur Independen. Pada Pilkada tahun 2015, jumlah pasangan calon yang mendaftar lewat jalur perseorangan tercatat ada 135 pasangan.  Jumlah ini ternyata mengalami penurunan pada Pilkada tahun 2017. Di tahun tersebut, angkanya turun menjadi hanya 68 pasangan, dan terus menurun.

Pada umumnya para Calon yang ikut Pilkada lewat jalur Independen adalah karena masalah Biaya. Terus terang kalau anda tidak punya biaya yang “memadai”, ya anggak usahlah ikut Pilkada. Memang benar. Biaya kalau mau ikut jalur Parpol biaya atau maharnya tidaklah murah. Sudah itu, kalau mau mengoperasikan mesin partai juga akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Belum lagi dengan masalah Birokrasinya. Jadi kalau lewat jalur independen maka dana-dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kampanye. Akan jadi masalah Bila. Sudah lewat jalur Independen tetapi tidak juga memanfaatkan Konsultan Politik atau Lembaga Survei, dan dananya juga sangat terbatas. 

Ya memang lain lagi. Enaknya lewat jalur Indepen, ya kalau bisa menang lewat jalur Independen maka beban politiknya jauh lebih “bebas” daripada lewat jalur Partai yang pada umumnya dikunci lewat “kontrak politik” atau ada deal-deal tertentu yang seringkali cukup mengikat.

Namun satu hal yang perlu digaris bawahi. Kalau mau maju Pilkada tanpa punya uang dan tidak lewat jalur Partai. Maka jelas itu adalah sesuatu yang menyalahi kodratinya. Intinya kalau memang mau maju jadi Calon Pilkada yang harus professional, pakailah jalur partai dan jadilah besar bersama partai. Kalau anda seorang professional tetapi ingin maju Pilkada maka anda memang harus punya dana. Artinya akalau anda datang di luar katagori itu. Yakni bukan orang partai dan juga tidak punya uang tetapi ingin maju lewat pilkada, jelas ada yang enggak nyambung di sana. Anda hanya melampiaskan “hasrat politik” anda saja.

Para pengamat memprediksi, minat pasangan calon perseorangan atau independen untuk ikut serta pada kontestasi Pilkada 2020 bakal sepi. Calon kepala daerah diprediksi bakal didominasi dari kalangan partai politik. Sebab, selain syarat calon perseorangan berat, oligarki pada penyelenggaraan negara juga semakin menguat. Para pengamat melihat, UU Pilkada sudah seharusnya direvisi. Setidaknya, ada empat hal yang menandakan menguatnya oligarki. Pertama, maraknya politik uang. Persoalan ini, baik di pilkada maupun pemilu, belum juga dapat dituntaskan. Kedua, adanya politik dinasti yang dikuasi  elite. Ketiga, makin banyaknya calon kepala daerah tunggal, dan terakhir makin sedikitnya calon perseorangan. "Empat hal ini menurut mereka memperlihatkan memang oligarki itu akan makin kuat.

Apa yang disampaikan oleh para pengamat terkait Oligarki mungkin ada benarnya, tetapi hemat saya terlalu dibesar-besarkan. Karena, sejatinya  Pilkada dan pemilihan umum pasti akan melahirkan oligarki baru dalam sebuah sistem pemerintah. Kalau sistem Pilkada dan Pemilu nya baik pastilah melahirkan Oligarki baru. Artinya bukan Oligarki yang itu-itu saja. Pada pemahaman yang sederhana, oligarki politik adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan minoritas kecil. Menurut Jeffry A Winters (2011) Oligarki mengkonstruksikan pada dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki yang bertautan dengan kekuasaan dan kekayaan materil. Dimensi kedua, oligarki yang terikat dengan jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik. Jadi harapan kita adalah setiap pemilu atau pilkada akan melahirkan Oligarki Baru sesuai harapan warga. Jelas hal seperti itu, adalah sesuatu harapan yang lumrah.

Yang jelas untuk saat ini memang persyaratan bagi para Calon Pilkada lewat jalur independen jelas jauh lebih berat.  Karena memang sistemnya dibentuk untuk memperkuat sistem ke partaian. Sebagaimana kita maklumi bahwa Partai Politik adalah elemen penting dalam demokrasi seperti juga yang kita lihat di negara negara lain. Secara teori dan secara per -undang-undangan sekurang kurangnya mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi edukasi politik, rekrutment politik dan menyerap dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.Bukanlah barang haram kalau dikatakan bahwa Partai Politik berjuang untuk merebut kekuasaan dan kekuasaan itu akan digunakan untuk merealisasikan program partai yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya ada peran luhur Partai Politik untuk peningkatan kemajuan bangsanya. Semua itu demi kepentingan Rakyat.

Untuk jalur independen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, sebagai dasar Pilkada Serentak 2020, potensi bakal calon independen untuk bisa maju menjadi kandidat semakin sulit. Karena syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250.000-500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000-1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta. Pun hal tersebut tidak hanya berbentuk berkas administrasi saja, namun harus dibuktikan dengan metode verifikasi faktual yang harus memeriksa seluruh dokumen dukungan untuk calon independen yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu dukungan.

Menangkan PilkadaMu

Kalau mau memenangkan Pilkada, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar lebih mudah dalam memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Pertama, kemasan figur. Kedua, program kerja, dan ketiga kinerja mesin kampanye politik sebagai pendulang suara. Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius.  Diatas semua itu anda harus punya data yang valid yang diperoleh dari hasil Riset yang baik dan benar. Anda harus punya atau mampu membiayai Tim Riset yang bisa memberikan data yang sebenarnya. Tugas tim riset fokus untuk mencari data-data pendukung. Jelasnya melakukan riset tentang kondisi masyarakat di daerah Pilkada untuk mengetahui peta politiknya. Bagaimana tingkat dukungan awal para pemilih kepada para calon yang akan ikut berkompetisi. Data-data inilah kemudian yang di analisis dan dijadikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan tim sukses. Baik dalam bentuk pencitraan politik, rumusan program kerja atau tindakan lain. 

Tim riset harus bekerja secara objektif dalam melihat realitas politik yang ada sebagaimana adanya. Dari data Tim Riset inilah di visualkan perwujudan Tokoh. Pemolesan Tokoh sehingga menjadi Idola warga yang dipadukan dengan Program Kerjanya.  Sedangkan tim sukses bertugas melakukan mobilisasi terkait rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil Tim Riset. Jadi ada dua tim, yaitu tim riset dan tim sukses. Sebagai kandidat anda bisa memilih Tim Riset dan sekaligus menjadikannya bagian dari Tim Sukses, atau membuatnya dua bagian yang berbeda. Tetapi tetap dalam satu manajemen.

Menurut survey yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press terhadap sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 – 1998, ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik dan strategi pencitraan para calon pemimpin yang maju Pilkada merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilihan, sehingga selain faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik calon kandidat, pencitraan calon pilkada merupakan kunci penentu kemenangan.

Bagi sebagian besar warga pendekatan program kerja yang ditawarkan oleh calon pilkada hanya akan dimengerti oleh publik yang “melek” politik. Tetapi bagi publik yang “buta” politik, mereka akan lebih suka melihat citra para calon pemimpin itu sendiri. Pengertian citra dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi, lembaga dan juga simbol simbol tertentu terhadap personel yang diusung oleh partai. Dengan demikian, tanggapan dan penilaian publik merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra. Citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek tersebut akan ditentukan oleh citra obyek yang menampilkan kondisi yang paling baik. Karena itu Pencitraan adalah salah satu kunci sukses pilkada anda.

Jadi dalam garis besarnya memasarkan seorang calon Pilkada tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk atau jasa kepada target pasarnya. Pada dasarnya, jika diibaratkan pemasaran produk, target pasar untuk pemilukada adalah para pemilih (voters), yang kalau kita cermati secara lebih teliti terbagi dalam empat (4) segmen. Segmen pertama adalah pemilih ideologis (ideologist voters); yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional voters); yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan; dan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters). Dari data empiris memperlihatkan persentasenya sebagai berikut : Ideologist dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari market share (Priosoedarsono, 2005 ). Nah sebagai calon Gubernur, calon bupati atau calon walikota anda dan tim sukses anda harus dapat merebut suara tersebut sebanyak bisa.

Jadi apakah anda lewat Jalur Partai atau jalur Independen sebenarnya bukanlah masalahnya. Tetapi bagaimana anda bisa memanfaatkan Tim Riset yang baik, memanfaatkan mesin partai secara maksimal dan membangun Tim Sukses yang Solid? Itulah persoalannya. Meski anda dari jalur Independen tetapi bisa memanfaatkan Tim Riset yang baik, dan mampu memoles pigure serta Penampilan guna pencitraan sang Tokoh, serta mampu membuat Program Kerja Yang Unggul serta Kinerja Tim Kampanye yang mumpuni. Maka percayalah peluang Anda untuk menang Pilkada akan jelas dan bisa dipercaya akan berhasil.

Politik Uang Masih Menjadi Isu Utama Jelang Pilkada 2020

Politik Uang Masih Menjadi Isu Utama Jelang Pilkada 2020

Politik uang dinilai masih akan menjadi isu utama dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang. Rendahnya pendidikan politik bagi pemilih menjadi penyebab politik uang masih berkuasa. Data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menunjukkan, selama masa tenang pada Pemilihan Umum 2019 setidaknya ada 36 praktik politik uang. Praktik ini pun dinilai akan kembali terulang pada Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan serentak pada 23 September 2020.

Kerawanan politik uang itu dipaparkan dalam diskusi akhir tahun ”Konsolidasi Masyarakat Sipil dan Proyeksi Pemantauan Pilkada 2020”, di Jakarta, Senin (23/12/2019). Diskusi itu dihadiri Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby, Peneliti Senior JPPR Nurlia Dian Paramita, dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Mochammad Afifuddin.

Selain itu, hadir pula Koordinator Nasional JPPR Tahun 2009 Jerry Sumampow dan Koordinator Nasional JPPR Tahun 2011 Daniel Zuchron sebagai narasumber dalam diskusi itu. Alwan menyampaikan, perlu dibangun tradisi pendidikan politik agar tercipta pemilih yang cerdas dan rasional. Dalam konteks ini, rakyat diharapkan menjadi pelaku utama yang memberikan pendidikan politik.

”Perlu diingat bahwa pada rezim pilkada serentak, demokrasi menjadi kelebihan, tetapi menyisakan persoalan, salah satunya politik uang. Kita pun berharap Pilkada 2020 bisa menjadi proyeksi untuk memotret dan memangkas jumlah politik uang yang sangat tinggi,” jelasnya. Sementara itu, tingginya angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019, disampaikan Nurlia, ternyata tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat atas siapa yang mereka pilih. Pemilih masih terkooptasi dengan sistem yang ada sehingga hanya sebatas formalitas.

”Mereka memilih karena memang harus memilih. Untuk itu, kontrol masyarakat menjadi penting, harus sadar siapa yang akan dipilih dan tahu benar siapa orangnya,” ujar Nurlia. Jerry Sumampow pun menyatakan, politik uang dalam pilkada menandakan demokrasi kita semakin oligarki. Sebab, kekuatan finansial yang kemudian menentukan apakah bisa terpilih atau tidak. Fokus masyarakat pun dialihkan oleh kekuatan uang yang dimiliki segelintir elite politik.

”Kalau oligarki semakin kuat, masyarakat menjadi enggak penting karena hanya akan menjadi legitimator dalam pemilu ataupun pilkada ke depan. Maka, penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang tidak akan menyejahterakan,” kata Jerry.

Konsolidasi sipil

Guna mengatasi politik uang, konsolidasi masyarakat sipil dalam rangka penguatan kapasitas pemilih dipandang menjadi mutlak dilakukan. Penguatan kapasitas pemilih, menurut para narasumber yang hadir, dapat ditempuh dengan menggalang pendidikan politik. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan polarisasi tidak terjadi di masyarakat selama menjelang Pilkada 2020.

Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu pun memiliki pandangan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat memang harus terus digalakkan. Dari beberapa pemilu sebelumnya, ada kecenderungan sukarelawan yang berfungsi sebagai pemantau tidak lagi bersikap netral, tetapi menjadi bagian yang memenangkan calon tertentu. ”Kita akan menghadapi pilkada serentak yang paling besar sepanjang sejarah. Bisa dikatakan, kita akan mengadakan pilkada di setengah negara pada 2020 dalam satu hari,” terangnya.

Untuk itu, menurut Afifuddin, ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam menunjang Pilkada 2020 berjalan lancar.

Pertama, soal aturan, khususnya aturan dalam berkampanye di media sosial harus diatur lebih detail. Selain itu, penyelenggara, dalam konteks ini Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, juga dipastikan dapat menjalankan fungsinya dengan tepat.

Kedua, soal peserta, bahwa masih ada peluang calon tunggal akan marak terjadi. Jika tidak diantisipasi, kekuatan lokal akan menciptakan kondisi agar tidak ada kompetisi. Hal ini tentu dapat mengancam demokrasi.

Terakhir, harus dipastikan bagaimana masyarakat sebagai pemilih mendapatkan informasi yang tepat terkait siapa calon kepala daerahnya. ”Solidaritas pemilih harus dijaga. Memilih bukan kewajiban, tetapi bagaimana hak ini mau dipakai untuk aktivitas pemilu,” kata Afifuddin.

Sumber :    Politik Uang Masih Menjadi Isu Utama Jelang Pilkada 2020  Oleh: Sharon Patricia kompas.id., 23 Desember 2019 19:34 WIB