Menjaga
Persaudaraan Dan Netralitas PNS Dalam Pilkada
Presiden
Joko Widodo meminta warga tetap menjaga silaturahim dan persaudaraan saat
berlangsung pemilihan kepala daerah serentak 2018. Presiden mengingatkan agar
perbedaan pilihan jangan sampai membuat hubungan silaturahim terputus. ”Saya
titip, tahun depan ada 171 pilkada di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Jangan sampai karena berbeda pilihan calon gubernur, bupati, dan wali kota,
kita jadi terpecah. Jangan!” kata Presiden dalam peringatan Hari Ulang Tahun
Ke-51 Angkatan Muda Siliwangi (AMS) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa
Barat, Kamis (28/12).
Turut
hadir dalam acara itu Ny Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Ketua Umum AMS Noeri
Ispandji Firman.
Presiden
menekankan, jangan karena proses demokrasi yang memperkenankan perbedaan
pendapat dan pilihan politik, Indonesia malah terpecah. ”Kita ini semua saudara
sebangsa dan setanah air. Mari kita jaga terus persaudaraan saat sebelum dan
setelah pilkada. Saat pilkada usai juga, mari kita kembali bersatu karena kita
semua saudara,” ujar Presiden. Pesan Presiden ini relevan untuk diantisipasi
oleh semua pihak. Mengacu pada Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dirilis
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akhir November lalu, 81 dari 171 daerah
penyelenggara pilkada serentak 2018 punya kerawanan tinggi dan sedang.
IKP
disusun berdasarkan tiga dimensi besar, yakni partisipasi (35 persen), kontestasi
(35 persen), dan penyelenggaraan (30 persen). Dimensi besar itu diterjemahkan
menjadi 30 indikator, di antaranya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih
pada pemilihan terdahulu, kekerasan terhadap pemilih, konflik antarpeserta,
pelaporan politik uang, identifikasi kekerabatan calon, dan dukungan ganda
partai politik. Indeks dibagi dalam tiga kluster kerawanan, yaitu tinggi
(3,0-5,0), sedang (2,00-2,99), dan rendah (di bawah 2,00).
Dari
17 daerah yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 3 provinsi
tercatat dalam tingkat kerawanan tinggi, yakni Papua (3,41), Maluku (3,25), dan
Kalimantan Barat (3,04). Sebanyak 14 provinsi lainnya dalam kategori kerawanan
sedang. Sementara dari 154 kabupaten dan kota, 6 daerah tergolong kategori tinggi,
yakni Kabupaten Mimika (3,43), Paniai (3,41), Jayawijaya (3,40), Puncak (3,28),
Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05). Selain itu, 58 daerah
masuk dalam kategori sedang dan 90 daerah lainnya tergolong kategori rendah.
Noeri
Ispandji Firman sangat menghargai kehadiran Presiden Jokowi dalam peringatan
HUT Ke-51 AMS. Menurut Noeri, pihaknya akan berperan aktif menjaga agar
semangat persaudaraan sebagai bangsa Indonesia tidak hilang akibat pilkada
serentak 2018. Jawa Barat merupakan satu dari 17 provinsi yang menggelar
pemilihan kepala daerah pada Juni 2018. Sejumlah kandidat sudah muncul sebagai
bakal calon peserta Pilkada Jabar.
Partai
Golkar dan Partai Demokrat akan mengusung Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta yang
juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar) dan Dedi Mizwar
(Wakil
Gubernur Jawa Barat 2013-2018). Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan
Partai Amanat Nasional mengusung Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat dan Ahmad
Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi). Adapun Wali Kota Bandung Ridwan Kamil
mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan,
dan Partai Nasdem.
Pengawasan
diperketat
Memasuki
tahun politik seiring penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pengawasan
terhadap aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS) diperketat.
Semua menteri, pemimpin lembaga, gubernur, hingga bupati/wali kota diminta
meningkatkan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil agar tetap netral, tidak
turut dalam dukung-mendukung kandidat pada pemilihan kepala daerah serentak
2018 ataupun pemilihan umum serentak 2019.
Permintaan
itu tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abnur yang ditandatangani pada Rabu (27/12). ”Pimpinan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan terhadap
aparatur sipil negara di instansi masing-masing,” kata Asman di Jakarta, Kamis.
Surat
bernomor B/71.M.SM. 00.00/2017 tersebut dikirimkan kepada semua instansi
pemerintah di pusat dan daerah. Asman mengingatkan ada sanksi bagi aparatur sipil
negara yang tidak netral. Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Sunanto mengatakan, regulasi soal netralitas
aparatur sipil negara sudah banyak. Namun, regulasi itu belum efektif selama
sanksi tegas tidak diterapkan. ”Harus ada sanksi tegas dengan mekanisme
penanganan kasus pelibatan PNS dalam politik yang berlangsung cepat sehingga
bisa menimbulkan efek jera,” katanya. (BKY/NTA/Mhd)
Sumber
: Kompas.id Persaudaraan Tetap Dijaga Dalam Pilkada. Menpan dan RB Ingatkan
Netralitas Aparatur Sipil Negara ; 29 Desember 2017
