Menangkan Pilkada

June 2, 2020

Batas Laut Profil Perbatasan Indonesia

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali dimunculkan dengan “Deklarasi Djuanda” pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rejim negara kepulauan (Archipelagic State) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara. Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah perairan Indonesia yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipe lagic State) diakui dunia bersamaan dengan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi nasional Republik Indonesia bertambah luas secara luar biasa, luas laut Indonesia meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara. (Luas perairan menjadi suatu kesatuan dengan daratan). Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk menga mankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritim yang besar, kuat dan modern. Untuk mengelola sumberdaya yang terkandung di dalamnya seperti : ikan, koral, mineral, biota laut, dll diperlukan SDM, peralatan teknologi kelautan yang modem serta kesungguhan yang besar

Secara geografi Indonesia merupakan Negara terbesar ke lima di dunia yang menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra ( Hindia dan Pasifik) merupakan jantung perdagangan di belahan dunia timur. Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara sahabat yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepu lauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus.

Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu masyarakat Asean dan Dunia. Karena itu tidak diragukan lagi Garis Perbatasan mempunyai arti penting dalam pembangunan kedau latan negara.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara dan mempunyai peranan penting dalam memelihara kebersamaan, pemanfaatan sumber daya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

(pengamanan dan pengelolaan), diperlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai “pagar” negara nusantara Indonesia dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penegakan kedaulatan dan penga manan wilayah perairan bangsa dapat dilakukan dan dipertanggung-jawabkan pada suatu negara yang batas-batasnya sudah pasti (diakui oleh kedua negara yang berbatasan dan untuk laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982) dan telah dilaporkan/didepositkan di PBB untuk mendapatkan pengakuan Internasional.

Potensi Kelautan. Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya untuk itu perlu data yang lengkap, akurat dan up to date sehingga laut sebagai sumber daya alter natif dapat diperhitungkan pada masa mendatang. Dengan luas wilayah maritim. Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 (dari perhitungan secara kartografis) dan dengan kekayaan terkandung di dalamnya yang meliputi :

Kehidupan sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna dan 110.000 spesies mikroba,
600 spesies terumbu karang dan 40 genera, jauh lebih kaya dibandingkan Laut Merah yang hanya memiliki sekitar 40 spesies dari 7 genera,
Sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources), termasuk ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove/hutan bakau, hewan karang dan biota laut lainnya,
Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources), seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, bijih besi, mangan, fosfor dan mineral lainnya,
Energi kelautan seperti : Energi gelombang, pasang surut, angin, dan Ocean Thermal Energy Conversion,
Jasa lingkungan (environmental services) termasuk tempat-tempat yang cocok untuk lokasi pariwisata dan rekreasi seperti pantai yang indah, perairan berterumbu karang yang kaya ragam biota karang, media transportasi dan komunikasi, pengatur iklim dan penampung limbah,
Sudah terbangunnya titik-titik dasar di sepanjang pantai pada posisi terluar dari pulau-pulau terluar sebagai titik-titik untuk menarik garis pangkal darimana pengukuran batas laut berpangkal.
Sudah terwujudnya beberapa kesepakatan/ pejanjian batas laut yaitu : dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia dan PNG.

Berbagai potensi tersebut di atas merupakan sumberdaya yang sangat potensial bila dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini Indonesia hidup seolah membelakangi laut, terlalu fokus kepada sumberdaya yang ada di darat, maka sumberdaya laut yang beitu besar menjadi seolah olah tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut kita dengan leluasa. Tapi kedepan hal itu tidak akan terulang lagi.

Kendala Kelautan. Disadari bahwa penanganan bidang kelautan di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari optimal hal itu terlihat dari, antara lain:

Kehancuran sebagian terumbu karang yang memilili fungsi ekologi dan ekonomi yang hanya menyisakan sekitar 28%, rawa pantai dan hutan mangrove (bakau) yang merupakan habitat ikan dan penyekat abrasi laut, dari 4 (empat) jutaan hektar telah menyusut menjadi 2 (dua) jutaan hektar;
Pencurian ikan^{^[1]} oleh nelayan asing dengan berkolaborasi dengan warga Indonesia menunjukkan kerugian sekitar 2 milyar dollar sampai 5 milyar dollar per tahun, atau setara antara 25 – 65 triliun rupiah;
Sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan masih sangat minim baik di bidang perencanaan, pengelolaan, maupun hukum dan pengamanan kelautan;
Sebagian besar (85%) kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia menggunakan modal asing dan selebihnya adalah modal nasional. Hal ini juga berdampak pada sekitar 50% pelayaran antar pulau dikuasai oleh pihak asing;
Minimnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana (kapal, peralatan, dll.) menyebabkan seringkali aparat keamanan laut (Kamla) kita tidak berdaya menghadapi kapal-kapal pencuri ikan, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat ditangkap;
Pemanfaatan teknologi maju melalui pengamatan satelit dalam rangka pengawasan dan pengamanan laut (Waspam) masih sangat terbatas dan belum terintegrasi secara semes tinya;
Eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan di sepanjang pantai dan perairan telah menyebab kan pencemaran laut akibat pembua ngan limbah dari proses kegiatan tersebut di atas, sehingga telah mendegradasi habitat pesisir dan laut;
Maraknya kasus perompak laut khususnya di Selat Malaka dan alur lintas kepulauan Indonesia (ALKI) telah menimbulkan konflik yang mengundang intervensi negara maju (USA dan Jepang).

Hal ini juga termasuk yang jadi pendorong bagi penulis untuk menerbitkan buku ini, yakni untuk memper kenalkan wilayah perbatasan laut Indonesia. Karena tanpa mengenal wilayah perbatasan maka sulit pula untuk mengetahui potensinya. Sebagai pelaksana dan pemerhati perbatasan penulis sangat setuju untuk menggali potensi ekonomi perbatasan yakni potensi yang menggabungkan antara ekonomi geografi dan ilmu ekonomi untuk mempelajari proses pembangunan di kawasan perbatasan yang terdiri paling tidak dua daerah dengan sistem politik dan kebijakan ekonomi yang berbeda. Terdapat beberapa alasan mengapa studi tentang ekonomi perbatasan menjadi relatif penting, yaitu antara lain: Suatu kenyataan bahwa kebanyakan kawasan perbatasan terletak jauh dari pusat aktivitas ekonomi sehingga timbul kecenderungan menjadi kawasan yang tertinggal. Adanya hambatan administrasi dalam lalu lintas antar barang dan orang sehingga kawasan perbatasan yang pada dasamya homogen menjadi heterogen; dan berkaitan dengan trend globalisasi saat ini yang mendorong perekonomian menjadi tanpa batas.

Karena itulah hemat penulis sangat penting bagi warga atau siapapun mereka yang tertarik akan kawasan perbatasan untuk mengetahui perbatasan laut kita itu seperti apa? Bagaimana sejarahnya batas itu ditetapkan, ditegaskan kembali dan dipelihara serta dikembangkan. Itulah yang menjadi misi dari penulisan buku ini.

Selain itu pengelolaan wilayah perbatasan mempunyi keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain, juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau terluar sampai saat ini masih merupakan wilayah yang terisolir dan tertinggal serta umumnya masyarakat masih hidup miskin. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih menunjukkan rendahnya keberpihakan, perhatian pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya berbagai bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer dengan menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk Indonesia, begitu mudah dilakukan.

Arah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan telah berubah dan diubah sejak berdirinya BNPP dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking). Paradigma pengelolaan secara “outward looking” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga untuk meningkat kan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karektaristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namum sebagian lainnya memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif, mulai Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan serta Desa. Pola penanganan tersebut dapat di jabarkan melalui penyusunan rencana berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintahan daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional sesuai dengan fungsi masing-masing sektor.

Fungsi pertahanan negara memiliki peran yang vital, yakni salah satu pilar berdiri tegaknya negara. Fungsi pertahanan negara tidak sekedar memperlengkapi diri dengan Alutsista yang modern akan tetapi melalui suatu Strategi Pertahanan Negara yang efektif dalam mendayagunakan segenap sumber daya pertahanan bagi perwujudan daya tangkal (deference capability) yang mampu meniadakan setiap bentuk ancamanan. Kalaupun selama ini yang terlihat sektor pertahanannya yang lebih menonjol, sebenarnya hal itu dikarenakan lemahnya sektor non pertahanan itu sendiri; misalnya petugas negara non pertahanan yang di tugaskan ke wilayah perbatasan umumnya tidak ada yang berjalan secara efektip, sering terjadi petugasnya tidak sampai di perbatasan tetapi mereka tetap menerima gaji secara utuh.

Ruang wilayah negara merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan misi pertahanan negara. Karena itu perlu di kelola secara benar dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Wilayah Nasional yang di selenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif pertahanan, penataan ruang wilayah negara di selenggarakan dengan strategi penataan ruang kawasan pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang. Kedepan aspek penataan ruang kawasan pertahanan akan semakin penting untuk ditangani dan penanganannya secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang di masa mendatang akan semakin kompleks dan memerlukan peran serta para pihak.

Belum tuntasnya penegasan dan penetapan garis batas antar negara akan dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara dimasa datang. Terlebih lagi permasalahan garis batas adalah masalah sensitif yang sulit dikompromikan. Boleh dikatakan hampir semua negara Asean mempunyai permasalahan batas dengan negara tetangganya. Termasuk di dalamnya persolan batas di Laut China Selatan. Disamping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Oleh karenanya perlu dirumuskan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan, mulai dari bidang pertahanan secara komfrehensif yang dipadukan dengan pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Konteks Strategis Wilayah Perbatasan Dengan merebaknya isu-isu keamanan non-tradisional, telah menimbulkan implikasi dalam pola interaksi internasional. Implikasi tersebut berupa terjadinya perubahan tata hubungan internasional yang ditandai dengan munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan yang harus di kaitkan dengan berbagai penyelesaian permasalahan global maupun regional, baik dalam konteks pengaturan tata hubungan antar negara maupun dalam pola pengaturan keamanan internasional, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kebijakan nasional.

Realitas yang ada bahwa keamanan nasional yang kini dihadapi mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang berdimensi eksternal, yang tidak terlepas dari akumulasi aspek instabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam, yang cenderung bersifat asimetris. Keterpurukan ekonomi, gejolak politik domestik terganggunya keamanan dan semakin tajamnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat telah memicu konflik komunal, banyak di pengaruhi oleh kecenderungan lingkungan strategis secara signifikan. Kondisi tersebut senantiasa berubah dengan cepat dan penuh ketidak pastian, sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan nasional yang pada dasarnya menjadi tumpuan bagi kelangsungan pembangunan di semua aspek kehidupan nasional.

Pada tingkat global, perkembangan demokrasi menjadi indikator penting dan universal dalam mengontrol kehidupan politik negara-negara berkembang, sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran kemanusiaan (HAM) dan mendorong upaya perdamaian global. Dengan semakin besarnya peran PBB dan masuknya Indonesia dalam kelompok G-20, membuka peluang bagi upaya baru dan revitalisasi PBB dalam mengatasi sejumlah komflik di berbagai kawasan khususnya di negara berkembang di kawasan Asia tenggara dan Asia Timur, khususnya yang terkait dengan laut china selatan dan belakangan ini perompak diperbatasan laut antara Indonesia-Filipina-dan Malaysia.

Pada tingkat regional, perkembangan kinerja ASEAN relatif dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk semakin meluasnya jaringan ASEAN, menyusul terlibatnya sejumlah negara di luar kawasan dalam kerjasama regional ASEAN (ASEAN Plus 3 dan 6). Gagasan Gagasan “Security Community” dan peran ASEAN Regional forum dapat menjadi pintu dan sekaligus media strategis dalam mengembangkan kerjasama dan dialog dalam meningkatkan rasa saling percaya serta penyelesaian konflik di kawasan. Penanganan sejumlah kejahatan trannasional termasuk penanganan perompak dan terorisme memang masih terlihat kurang maksimal meski dapat dikatakan tetap mengalami sedikit kemajuan, sehingga dunia internasional semakin memberikan perhatiannya dalam mendukung dan mempertahankan stabilitas di kawasan.

Kerjasama Antar Negara Belum oftimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub Regional maupun Regional. Kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub regional yang ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singgapura – Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT), Australia Indonesia Development Area (AIDA), maupun Brunai Indonesia Malaysia Philipina – East Asian Growth Area, sudah bisa dijadikan pijakan untuk pengem bangan kerja sama pembangunan di perbatasan.

Pada umumnya perbatasan meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namum demikian bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan yang tertinggal dan terisolir. Ini disebabkan karena berkembangnya kawasan perbatasan sangat lamban karena kurangnya infrastruktur yang ada di perbatasan, serta pemahaman dan realitas kawasan perbatasan yang masih jauh dari yang semestinya. Kalau wilayah perbatasannya sudah maju dipercaya hal itu tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan.

Belum oftimalnya kerjasama antar negara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan sehingga memungkinkan munculnya perompak laut dan pencari uang tebusan dari berbagai kelompok khususnya kelompok Abu Sayyaf. Kerjasama antar negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti perampok, illegal logging, illegal fishing, penyelundupan narkotika, pelanggaran batas negara dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum dapat di laksanakan secara oftimal. Di beberapa daerah kepulauan misalnya kepulauan Riau, Sangihe dan talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua dan NTB dan NTT, masih banyak nelayan asing terutama dari Thailand, China dan Filipina yg melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin dengan memanfaatkan ketidak jelasan batas laut antara kedua negara dan kurangnya pengamanan kawasan yang bisa dilakukan. Pembicraan dan kerja sama bilateral untuk mengatasi permasalahan berbagai kegiatan illegal dengan negara tetangga perlu terus di lakukan, mengingat sumberdaya yang telah dicuri selama ini merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Untunglah setelah pemerintahan Jokowi-JK semua yang terkait keamanan laut dan perikanan kini menjadi jauh lebih baik dan lebih tegas.

Semua itu dan dalam rangka memelihara, membangun dan mengamankan serta memperkuat keutuhan wilayah Negara, dengan jalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara secara benar. Dengan mengetahui batas yang benar serta melakukan pembangunan infrastruktur untuk membuka isoalasi wilayah maka dipercaya pertumbuhan ekonomi akan bisa bergerak dengan baik. Pembangunan yang dapat menghubungkan potensi wilayah yang satu dengan lainnya dengan sarana dan prasarana yang fungsional dipercaya akan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menghubungkan wilayah NKRI dengan dunia luar secara lebih terhormat.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran secara utuh wilayah negara yang terkait wilayah perbatasan di laut, bagaimana batas itu ditegaskan; seperti apa batas laut itu ditegaskan kembali. Seperti apa penentuan batas laut secara Teori, dan secara fakta. Siapa saja Tim Penegasan batasnya; siap saja Tim Perundingnya. Buku ini juga akan memperlihatkan bagaimana assets perbatasan tersebut di pelihara, dikembangkan dan bagaimana peran Pos-pos lintas batas selama ini dioptimalkan dalam pengamanan dan memberikan rasa aman di wilayah perbatasan dan semua itu diuraikan serta di untai dengan berbagai permasalahan perbatasan dan isu-isu yang berkembang dari sana.

Tentu saja Buku ini masih jauh dari sempurna namun demikian akan terus diupayakan agar dapat menampilkan realitas maupun kondisi batas di perbatasan. Diyakini materi dan penyajian dalam penulisan buku terkait perbatasan laut ini masih sangat sederhana dan masih terdapat berbagai keterbatasan. Karena itu masih diperlukan bantuan para pihak khususnya pemerintah daerah, Kodam perbatasan, instansi terkait dan masyarakat di wilayah perbatasan untuk ikut serta memberikan informasi dan meleng kapi berbagai informasi yang telah ada. Sebagai akhir kata, di sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku perbatasan ini sehingga bisa sampai ke tangan anda.

Salam Perbatasan,

[1] Pencurian Ikan oleh nelayan asing ini secara signifikan berkurang setelah pemerintah Jokowi-JK menenggelamkan kapal pencuri ikan illegal, tercatat lebih 300 kapal yang telah ditenggelamkan

February 9, 2020

Cara Zun Tsu Memenangkan Pilkada

Strategi Menawarkan Seorang Pemimpin. Istilah strategi berasal dari kata Junani, yaitu strategia. Secara historis istilah ini mulai digunakan sejak 500 tahun SM, terutama di kalangan militer, strategi mejadi ilmu yang harus dimiliki oleh panglima perangnya (jenderal). Salah satu yang paling menonjol adalah jenderal Sun Tzu, yang mengartikan, strategi adalah sebagai suatu cara untuk dengan mudah menaklukan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran (battle) atau dengan kata lain strategi diperlukan jika ada lawan (Michaelson 2004).

Untuk itu, secara umum arti strategi adalah ilmu pengetahuan dan seni, bagaimana mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dengan memperhitungkan tantangan atau pesaingan yang ada (active opposition). Dalam suatu pertarungan atau persaingan, suksesnya suatu organisasi sering tergantung pada kemampuan organisasi tersebut mengenal lingkungan wilayah atau daerahnya dan menggunakan secara tepat informasi yang dikumpulkan kemudian menganalisisnya untuk kemudian ditujukan untuk penyusunan perencanaan.

Selama ini pengamatan atau pemetaan politik wilayah atau daerah pemilihan yang sering dipergunakan oleh para kandidat Pilkada (Gubernur atau Bupati) adalah atas dasar asumsi. Berasumsi sudah hampir jadi bawaan yang menyertai banyak perjuangan kandidat Pilkada di Indonesia. Kandidat berasumsi masyarakat sudah sekian persen mendukungnya. Kandidat berasumsi masyarakat di wilayah kecamatan A sudah 75 % mendukungnya karena tokoh-tokoh masyarakatnya sudah menyampaikan dukunga mereka secara resmi. Tidak jarang hanya dengan berbekal asumsi semacam itu telah membuat hati kandidat berbunga – bunga dengan hayalan membumbung tinggi dan sering malah jadi alergi dan tertutup terhadap kritik. Oleh karenanya, mereka berbicara dan bertindak tidak lagi berdasarkan data yang valid yang bisa dibuktikan. Padahal sudah jelas bertindak berdasarkan asumsi adalah sebuah awal kekalahan dan bisa berakibat fatal. Berpegang akan asumsi seperti ini akan berefek domino pada kekalahan-kelalahan berikutnya hingga hari H hari pencoblosan tiba.

Dari berbagai pengalaman pendampingan kawan-kawan pada pemenangan Pilkada sering sekali semangat berdasarkan asumsi ini melahirkan kelemahan dan bahkan malapetaka pada kerja sama Tim Pemenangan Pilkada. Bisa anda bayangkan bagaimana sang istri dari seorang kandidat yang menjadi kilen kami begitu berbunga-bunga hanya karena ia telah kampanye dengan cara membagi-bagikan mukena dan kitab Yasin pada beberapa kelompok ibu-ibu pengajian di wilayah kampanyenya. Dalam salah satu diskusi tentang berbagai program dan kegiatan yang telah ia lakukan dalam rangka membantu suaminya untuk memenangkan Pilkada. Dengan semangat Ia berceritra berbagai kegiatan yang telah ia lakukan bersama Tim nya, salah satunya yang menurutnya luar biasa adalah ia telah membagi-bagikan mukena dan kitab Yasin kepada ibu-ibu majelis taklim di desa-desa yang jadi ajang kampanye. Dengan program tersebut istri kandidat ini merasa yakin bila ibu-ibu tersebut akan memilih suaminya pada Pilkada nanti. Ketika padanya ditanyakan bagaimana bila istri dari kandidat pesaing juga melakukan hal yang sama dan bahkan memberikan mukena dan kitab Yasin atau cendra mata lainnya yang jumlah dan kualitasnya lebih banyak dan lebih baik? Apakah ibu-ibu di desa desa tersebut akan tetap memilih suaminya atau justru akan memilih kandidat pesaing?

Memang harus diakui bahwa pada sebagian masa dahulu, takkala kampanye Pilkada masih bercorak sederhana, maka pembagian Sembako bisa sangat berperan positip dalam perolehan suara seorang kandidat Pilkada. Pada masa itu kalangan dan pengamat percaya sekali bahwa ”aksi tebar sembako” adalah segalanya dalam Pilkada. Tetapi dengan bergulirnya waktu dan berbagai pengalaman di lapangan menunjukkan ada sesuatu yang berubah dari kebiasaan para warga pemilih. Di satu sisi mereka tetap mau menerima sembako ataupun uang yang ditebarkan; tetapi tiba saatnya pemilihan mereka justeru memilih kandidat yang berbeda. Artinya di satu sisi mereka melihat para Kandidat Pilkada itu juga hanya mendekati dan mau berbagi dengan mereka bila ada maunya. Setelah kandidat memenangkan pilkada tidak jarang malah terkena kasus korupsi. Jadi saat ini boleh dikatakan, pola tebar sembako ataupun kampanye bagi-bagi uang sudah tidak seefektip di saat saat awalnya dahulu. Kini orang sudah sangat paham, dan sepertinya masih suka dengan kandidat pilkada yang melakukan tebar sembako dan sejenisnya tetapi pada saat pemilihan yang dipilih warga justeru lain lagi.

Sekarang polanya sudah berubah dan persoalan di lapangan seolah sangat sederhana dalam polanya. Karena warga terlihat akan lebih senang bila semua kandidat melakukan aksi tebar sembako dan bagi-bagi uang tetapi itu hanya disikapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Apakah masyarakat akan memilih kandidat yang memberikan barang atau uang paling banyak, atau kandidat yang memberikan sembako paling awal, atau kandidat yang memberikan sembako paling akhir? Atau malah sebaliknya, justru karena seorang kandidat menyebarkan sembako, masyarakat menjadi tidak simpati terhadapnya? Hal-hal semacam ini lah yang menjadi persoalan di lapangan dan wajib hukumnya untuk diketahui oleh kandidat yang ingin memenangkan Pilkada di suatu daerah.

Sebab setiap masyarakat memiliki kecenderungan sikap yang berbeda-beda terhadap suatu program atau aksi yang dilakukan oleh kandidat. Bisa jadi di daerah tertentu, tebar uang dan sembako ini masih sangat besar pengaruhnya, tetapi bisa jadi untuk daerah tertentu justeru sebaliknya, bisa jadi Kandidat tersebut ditinggalkan warga. Demikian juga dengan aksi tebar sembako, kandidat harus berhati-hati dengan aksi ini karena selain belum tentu bisa mempengaruhi perilaku pemilih, tindakan semacam ini juga hanya menguras kantong kandidat. Dan tentunya tidak mendidik bagi proses demokrasi di Indonesia.

Resep Memenangkan Pilkada

Apasih sebenarnya resep untuk bisa memenangkan Pilkada? Kalau mau memenangkan Pilkada, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lebih mudah dalam memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Pertama, kemasan figure, sang Figur harus di visualkan sebagai Tokoh yang mampu. Kedua, program kerja. Program kerja harus menjawab harapan warga dan ketiga kinerja mesin kampanye politik sebagai pendulang suara. Jadi, Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius. Diatas semua itu anda harus punya data yang valid yang diperoleh dari hasil Riset yang baik dan benar. Anda harus punya atau mampu membiayai Tim Riset yang bisa memberikan data yang sebenarnya. Tugas tim riset fokus untuk mencari data-data pendukung. Jelasnya melakukan riset tentang kondisi masyarakat di daerah Pilkada untuk mengetahui peta politiknya. Bagaimana tingkat dukungan awal para pemilih kepada para calon yang akan ikut berkompetisi. Data-data inilah kemudian yang di analisis dan dijadikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan tim sukses. Baik dalam bentuk pencitraan politik, rumusan program kerja atau tindakan lain.

Mau menang Dalam Pilkada? Ya pastilah… semua peserta Pilkada menginginkan agar bisa memenangkan pertarungan dalam Pilkada. Masalahnya, apakah lebih mudah memenangkan Pilkada lewat jalur Partai atau Jalur Independen? Apakah kampanye akan lebih moncer lewat mesin partai atau lewat Lembaga Survei atau lewat Konsultan Politik? Dan mana yang lebih mahal? Ya selama ini umumnya orang hanya percaya kalau mau menang dalam Pilkada ya Calon tersebut haruslah punya elektabilitas serta ketokohan yang baik. Artinya Calon tersebut sudah lama berkecimpung di tengah-tengah masyarakat serta mempunyai reputasi yang baik. Semua percaya kalau tokoh seperti itu memang pasti akan mendapat dukungan dari warga. Calon yang seperti itu dipercaya akan mudah memenangkan pertarungan di Pilkada. Masalahnya tidak banyak Tokoh yang seperti itu.

Menangkan PilkadaMu

Kalau mau memenangkan Pilkada, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar lebih mudah dalam memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Pertama, kemasan figur. Kedua, program kerja, dan ketiga kinerja mesin kampanye politik sebagai pendulang suara. Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius. Diatas semua itu anda harus punya data yang valid yang diperoleh dari hasil Riset yang baik dan benar. Anda harus punya atau mampu membiayai Tim Riset yang bisa memberikan data yang sebenarnya. Tugas tim riset fokus untuk mencari data-data pendukung. Jelasnya melakukan riset tentang kondisi masyarakat di daerah Pilkada untuk mengetahui peta politiknya. Bagaimana tingkat dukungan awal para pemilih kepada para calon yang akan ikut berkompetisi. Data-data inilah kemudian yang di analisis dan dijadikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan tim sukses. Baik dalam bentuk pencitraan politik, rumusan program kerja atau tindakan lain.

Tim riset harus bekerja secara objektif dalam melihat realitas politik yang ada sebagaimana adanya. Dari data Tim Riset inilah di visualkan perwujudan Tokoh. Pemolesan Tokoh sehingga menjadi Idola warga yang dipadukan dengan Program Kerjanya. Sedangkan tim sukses bertugas melakukan mobilisasi terkait rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil Tim Riset. Jadi ada dua tim, yaitu tim riset dan tim sukses. Sebagai kandidat anda bisa memilih Tim Riset dan sekaligus menjadikannya bagian dari Tim Sukses, atau membuatnya dua bagian yang berbeda. Tetapi tetap dalam satu manajemen.

Menurut survey yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press terhadap sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 – 1998, ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik dan strategi pencitraan para calon pemimpin yang maju Pilkada merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilihan, sehingga selain faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik calon kandidat, pencitraan calon pilkada merupakan kunci penentu kemenangan.

Bagi sebagian besar warga pendekatan program kerja yang ditawarkan oleh calon pilkada hanya akan dimengerti oleh publik yang “melek” politik. Tetapi bagi publik yang “buta” politik, mereka akan lebih suka melihat citra para calon pemimpin itu sendiri. Pengertian citra dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi, lembaga dan juga simbol simbol tertentu terhadap personel yang diusung oleh partai. Dengan demikian, tanggapan dan penilaian publik merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra. Citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek tersebut akan ditentukan oleh citra obyek yang menampilkan kondisi yang paling baik. Karena itu Pencitraan adalah salah satu kunci sukses pilkada anda.

Jadi dalam garis besarnya memasarkan seorang calon Pilkada tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk atau jasa kepada target pasarnya. Pada dasarnya, jika diibaratkan pemasaran produk, target pasar untuk pemilukada adalah para pemilih (voters), yang kalau kita cermati secara lebih teliti terbagi dalam empat (4) segmen. Segmen pertama adalah pemilih ideologis (ideologist voters); yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional voters); yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan; dan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters). Dari data empiris memperlihatkan persentasenya sebagai berikut : Ideologist dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari market share (Priosoedarsono, 2005 ). Nah sebagai calon Gubernur, calon bupati atau calon walikota anda dan tim sukses anda harus dapat merebut suara tersebut sebanyak bisa.

Catatan : Judul nya memang Zun Tsu memenangkan Pilkada, padahal pada zamannya kan belum ada Pilkada. Jadi Pilkada dalam hal ini tidak ubahnya sebagai medan pertempuran...pertarungan yang perlu di menangkan..

January 1, 2020

MenangKan PilkadaMu, Terserah Jalur Partai atau Independen

Oleh Harmen Batubara

Awalnya dahulu, orang banyak berharap terkait Pilkada lewat jalur Independen. Pada pilkada serentak di Desember 2015 khususnya di Papua, ada hal yang cukup menarik perhatian saat itu yakni pada PILKADA Kabupaten Supiori yang dimenangkan oleh pasangan melalui jalur independen. Pada waktu peristiwa itu ada terasa efeknya dalam memberikan semangat bagi para Calon yang ikut Pilkada lewat jalur Independen. Pada Pilkada tahun 2015, jumlah pasangan calon yang mendaftar lewat jalur perseorangan tercatat ada 135 pasangan. Jumlah ini ternyata mengalami penurunan pada Pilkada tahun 2017. Di tahun tersebut, angkanya turun menjadi hanya 68 pasangan, dan terus menurun.

Pada umumnya para Calon yang ikut Pilkada lewat jalur Independen adalah karena masalah Biaya. Terus terang kalau anda tidak punya biaya yang “memadai”, ya anggak usahlah ikut Pilkada. Memang benar. Biaya kalau mau ikut jalur Parpol biaya atau maharnya tidaklah murah. Sudah itu, kalau mau mengoperasikan mesin partai juga akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Belum lagi dengan masalah Birokrasinya. Jadi kalau lewat jalur independen maka dana-dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kampanye. Akan jadi masalah Bila. Sudah lewat jalur Independen tetapi tidak juga memanfaatkan Konsultan Politik atau Lembaga Survei, dan dananya juga sangat terbatas.

Ya memang lain lagi. Enaknya lewat jalur Indepen, ya kalau bisa menang lewat jalur Independen maka beban politiknya jauh lebih “bebas” daripada lewat jalur Partai yang pada umumnya dikunci lewat “kontrak politik” atau ada deal-deal tertentu yang seringkali cukup mengikat.

Namun satu hal yang perlu digaris bawahi. Kalau mau maju Pilkada tanpa punya uang dan tidak lewat jalur Partai. Maka jelas itu adalah sesuatu yang menyalahi kodratinya. Intinya kalau memang mau maju jadi Calon Pilkada yang harus professional, pakailah jalur partai dan jadilah besar bersama partai. Kalau anda seorang professional tetapi ingin maju Pilkada maka anda memang harus punya dana. Artinya akalau anda datang di luar katagori itu. Yakni bukan orang partai dan juga tidak punya uang tetapi ingin maju lewat pilkada, jelas ada yang enggak nyambung di sana. Anda hanya melampiaskan “hasrat politik” anda saja.

Para pengamat memprediksi, minat pasangan calon perseorangan atau independen untuk ikut serta pada kontestasi Pilkada 2020 bakal sepi. Calon kepala daerah diprediksi bakal didominasi dari kalangan partai politik. Sebab, selain syarat calon perseorangan berat, oligarki pada penyelenggaraan negara juga semakin menguat. Para pengamat melihat, UU Pilkada sudah seharusnya direvisi. Setidaknya, ada empat hal yang menandakan menguatnya oligarki. Pertama, maraknya politik uang. Persoalan ini, baik di pilkada maupun pemilu, belum juga dapat dituntaskan. Kedua, adanya politik dinasti yang dikuasi elite. Ketiga, makin banyaknya calon kepala daerah tunggal, dan terakhir makin sedikitnya calon perseorangan. "Empat hal ini menurut mereka memperlihatkan memang oligarki itu akan makin kuat.

Apa yang disampaikan oleh para pengamat terkait Oligarki mungkin ada benarnya, tetapi hemat saya terlalu dibesar-besarkan. Karena, sejatinya Pilkada dan pemilihan umum pasti akan melahirkan oligarki baru dalam sebuah sistem pemerintah. Kalau sistem Pilkada dan Pemilu nya baik pastilah melahirkan Oligarki baru. Artinya bukan Oligarki yang itu-itu saja. Pada pemahaman yang sederhana, oligarki politik adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan minoritas kecil. Menurut Jeffry A Winters (2011) Oligarki mengkonstruksikan pada dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki yang bertautan dengan kekuasaan dan kekayaan materil. Dimensi kedua, oligarki yang terikat dengan jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik. Jadi harapan kita adalah setiap pemilu atau pilkada akan melahirkan Oligarki Baru sesuai harapan warga. Jelas hal seperti itu, adalah sesuatu harapan yang lumrah.

Yang jelas untuk saat ini memang persyaratan bagi para Calon Pilkada lewat jalur independen jelas jauh lebih berat. Karena memang sistemnya dibentuk untuk memperkuat sistem ke partaian. Sebagaimana kita maklumi bahwa Partai Politik adalah elemen penting dalam demokrasi seperti juga yang kita lihat di negara negara lain. Secara teori dan secara per -undang-undangan sekurang kurangnya mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi edukasi politik, rekrutment politik dan menyerap dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.Bukanlah barang haram kalau dikatakan bahwa Partai Politik berjuang untuk merebut kekuasaan dan kekuasaan itu akan digunakan untuk merealisasikan program partai yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya ada peran luhur Partai Politik untuk peningkatan kemajuan bangsanya. Semua itu demi kepentingan Rakyat.

Untuk jalur independen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, sebagai dasar Pilkada Serentak 2020, potensi bakal calon independen untuk bisa maju menjadi kandidat semakin sulit. Karena syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250.000-500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000-1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta. Pun hal tersebut tidak hanya berbentuk berkas administrasi saja, namun harus dibuktikan dengan metode verifikasi faktual yang harus memeriksa seluruh dokumen dukungan untuk calon independen yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu dukungan.

Menangkan PilkadaMu

Jadi apakah anda lewat Jalur Partai atau jalur Independen sebenarnya bukanlah masalahnya. Tetapi bagaimana anda bisa memanfaatkan Tim Riset yang baik, memanfaatkan mesin partai secara maksimal dan membangun Tim Sukses yang Solid? Itulah persoalannya. Meski anda dari jalur Independen tetapi bisa memanfaatkan Tim Riset yang baik, dan mampu memoles pigure serta Penampilan guna pencitraan sang Tokoh, serta mampu membuat Program Kerja Yang Unggul serta Kinerja Tim Kampanye yang mumpuni. Maka percayalah peluang Anda untuk menang Pilkada akan jelas dan bisa dipercaya akan berhasil.