Jokwi : Pilih Pemimpin Terbaik

Jokwi : Pilih Pemimpin Terbaik

Kontestasi pada Pilkada 2018 diperkirakan berlangsung ketat karena partai politik mengusung kandidat terbaiknya.  Meski demikian, kontestasi di pilkada diharapkan tetap berlangsung santun dan penuh persaudaraan.

KUPANG, KOMPAS Pemilihan kepala daerah serentak 2018 yang akan digelar di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota pada 27 Juni mendatang diperkirakan bakal berlangsung ketat. Pasalnya, kontestasi politik tersebut menjadi bagian dari persiapan partai politik menghadapi Pemilu 2019.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan, praktik demokrasi dalam pilkada hendaknya dijalankan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang santun serta tidak saling menjelekkan dan mencaci. Setelah memilih pemimpin yang terbaik dalam pilkada, rakyat mesti segera kembali bersatu dalam semangat persaudaraan.

”Inilah demokrasi yang kita miliki. Setelah pilkada, biarkan pemimpin itu bekerja lima tahun. Kalau tidak baik, jangan dipilih. Kalau baik, silakan dipilih lagi,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1).

Belum memutuskan

Ketatnya kontestasi dan rumitnya lobi-lobi politik membuat hingga hari pertama pendaftaran peserta pilkada, kemarin, sejumlah partai politik (parpol) belum memutuskan pasangan calon yang akan diusung di beberapa daerah.

Ini membuat hingga semalam, berdasarkan data KPU, baru 71 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 58 daerah yang mendaftar ke KPU. Dari jumlah itu, sembilan pasangan bakal calon mendaftar menggunakan jalur perseorangan dan sisanya dari parpol.

Sembilan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur mendaftar di 7 provinsi, 47 pasangan bakal calon mendaftar di 38 kabupaten, serta 15 pasangan bakal calon mendaftar di 11 kota.

Komisioner KPU, Ilham Saputra, menuturkan, pendaftaran pada hari pertama secara umum berjalan baik. Pendaftaran akan berlangsung hingga 10 Januari pukul 24.00.

Sejumlah pasangan bakal calon, menurut rencana, akan mendaftar pada hari terakhir. Hal ini, antara lain, akan dilakukan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yaitu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.

Kemarin, di Kantor Wakil Presiden, Khofifah menggelar pertemuan tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla. Pertemuan selama sekitar 1,5 jam ini berlangsung atas permintaan Khofifah.

Sekretaris Wapres Mohamad Oemar mengatakan, pertemuan ini berlangsung empat mata antara Jusuf Kalla dan Khofifah. ”Hanya Pak Jusuf Kalla dan Bu Khofifah yang tahu materi pertemuan. Bisa jadi terkait dengan pencalonan Ibu Khofifah pada Pilkada Jawa Timur,” katanya.

Pasangan Khofifah-Emil Dardak akan diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Nasdem.

Semalam, bakal calon gubernur Jatim lainnya, Saifullah Yusuf, juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

”Gus Ipul (panggilan Saifullah Yusuf) menyampaikan pesan dari kiai-kiai sepuh NU (Nahdlatul Ulama) di Jatim yang menegaskan bahwa apa pun yang terjadi, agar PKB dan PDI-P untuk tetap bekerja sama di Jatim,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mendampingi Megawati pada pertemuan itu.

Para kiai juga menyampaikan masukan terkait figur untuk menggantikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang telah mengembalikan mandat kepada PDI-P sebagai bakal calon wakil gubernur Jatim pendamping Saifullah. Namun, para kiai tetap menyerahkan keputusannya kepada Megawati.

Sementara itu, Koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana ikut mengusung Saifullah dalam Pilkada Jatim.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindra berencana mengusulkan kadernya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Moekhlas Sidik, untuk mendampingi Saifullah. ”Tetapi, belum ada keputusan yang final,” tuturnya.

Fadli mengatakan, peluang menghadirkan pasangan calon ketiga di Jatim untuk berkontestasi dengan Saifullah dan pasangan Khofifah-Emil Dardak masih terbuka. ”Semua masih proses, diskusi dan dialognya memang panjang,” ujar Fadli.

Jawa Tengah

Terkait Pilkada Jawa Tengah, Partai Gerindra yang telah memutuskan mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bersama PAN dan PKS masih mencari sosok bakal calon wakil gubernur. Fadli mengatakan, koalisinya tetap mempertimbangkan putra KH Maimun Zubair.

Sebelumnya, Gerindra ingin menggandeng salah satu anak KH Maimun, yaitu Taj Yasin Maimun. Namun, yang bersangkutan sudah dipinang PDI-P untuk mendampingi Ganjar Pranowo. ”Anaknya (KH Maimun) bukan cuma satu. Selain itu, masih ada juga dua nama lain. Nanti kita lihat lagi lah, pokoknya masih sangat dinamis,” kata Fadli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya juga mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng. Taj Yasin merupakan kader PPP.

Hingga semalam, PPP belum mengambil keputusan terkait calon yang akan diusung dalam Pilkada Sumatera Utara. PPP jadi penentu dalam Pilkada Sumatera Utara. Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus didukung oleh PDI-P dengan 16 kursi di DPRD Sumut. PDI-P masih membutuhkan 4 kursi, yang dimiliki oleh PPP di DPRD Sumatera Utara, untuk memenuhi syarat mengusung Djarot-Sihar. (AGE/NDY/APA/GAL/GER/DD07/WER/BRO/SYA/WHO/GRE/SEM/TAM/HAM)

Sumber : Presiden: Pilih Pemimpin Terbaik, Kompas.id.,9 Januari 2018

Menjaga Persaudaraan Dan Netralitas PNS Dalam Pilkada

Menjaga Persaudaraan Dan Netralitas PNS Dalam Pilkada

Presiden Joko Widodo meminta warga tetap menjaga silaturahim dan persaudaraan saat berlangsung pemilihan kepala daerah serentak 2018. Presiden mengingatkan agar perbedaan pilihan jangan sampai membuat hubungan silaturahim terputus. ”Saya titip, tahun depan ada 171 pilkada di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat. Jangan sampai karena berbeda pilihan calon gubernur, bupati, dan wali kota, kita jadi terpecah. Jangan!” kata Presiden dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 Angkatan Muda Siliwangi (AMS) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/12).

Turut hadir dalam acara itu Ny Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Ketua Umum AMS Noeri Ispandji Firman.

Presiden menekankan, jangan karena proses demokrasi yang memperkenankan perbedaan pendapat dan pilihan politik, Indonesia malah terpecah. ”Kita ini semua saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita jaga terus persaudaraan saat sebelum dan setelah pilkada. Saat pilkada usai juga, mari kita kembali bersatu karena kita semua saudara,” ujar Presiden. Pesan Presiden ini relevan untuk diantisipasi oleh semua pihak. Mengacu pada Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akhir November lalu, 81 dari 171 daerah penyelenggara pilkada serentak 2018 punya kerawanan tinggi dan sedang.

IKP disusun berdasarkan tiga dimensi besar, yakni partisipasi (35 persen), kontestasi (35 persen), dan penyelenggaraan (30 persen). Dimensi besar itu diterjemahkan menjadi 30 indikator, di antaranya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan terdahulu, kekerasan terhadap pemilih, konflik antarpeserta, pelaporan politik uang, identifikasi kekerabatan calon, dan dukungan ganda partai politik. Indeks dibagi dalam tiga kluster kerawanan, yaitu tinggi (3,0-5,0), sedang (2,00-2,99), dan rendah (di bawah 2,00).

Dari 17 daerah yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 3 provinsi tercatat dalam tingkat kerawanan tinggi, yakni Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Sebanyak 14 provinsi lainnya dalam kategori kerawanan sedang. Sementara dari 154 kabupaten dan kota, 6 daerah tergolong kategori tinggi, yakni Kabupaten Mimika (3,43), Paniai (3,41), Jayawijaya (3,40), Puncak (3,28), Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05). Selain itu, 58 daerah masuk dalam kategori sedang dan 90 daerah lainnya tergolong kategori rendah.

Noeri Ispandji Firman sangat menghargai kehadiran Presiden Jokowi dalam peringatan HUT Ke-51 AMS. Menurut Noeri, pihaknya akan berperan aktif menjaga agar semangat persaudaraan sebagai bangsa Indonesia tidak hilang akibat pilkada serentak 2018. Jawa Barat merupakan satu dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah pada Juni 2018. Sejumlah kandidat sudah muncul sebagai bakal calon peserta Pilkada Jabar.

Partai Golkar dan Partai Demokrat akan mengusung Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar) dan Dedi Mizwar

(Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018). Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional mengusung Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi). Adapun Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Nasdem.

Pengawasan diperketat

Memasuki tahun politik seiring penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS) diperketat. Semua menteri, pemimpin lembaga, gubernur, hingga bupati/wali kota diminta meningkatkan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil agar tetap netral, tidak turut dalam dukung-mendukung kandidat pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 ataupun pemilihan umum serentak 2019.

Permintaan itu tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abnur yang ditandatangani pada Rabu (27/12). ”Pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di instansi masing-masing,” kata Asman di Jakarta, Kamis.

Surat bernomor B/71.M.SM. 00.00/2017 tersebut dikirimkan kepada semua instansi pemerintah di pusat dan daerah. Asman mengingatkan ada sanksi bagi aparatur sipil negara yang tidak netral. Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Sunanto mengatakan, regulasi soal netralitas aparatur sipil negara sudah banyak. Namun, regulasi itu belum efektif selama sanksi tegas tidak diterapkan. ”Harus ada sanksi tegas dengan mekanisme penanganan kasus pelibatan PNS dalam politik yang berlangsung cepat sehingga bisa menimbulkan efek jera,” katanya. (BKY/NTA/Mhd)

Sumber : Kompas.id Persaudaraan Tetap Dijaga Dalam Pilkada. Menpan dan RB Ingatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara ; 29 Desember 2017

Merindukan Pemimpin Alamiah

Oleh : Herry Tjahjono  

Secara kontekstual ada dua tipe pemimpin yang menarik untuk dikaji dalam kaitan praksis kepemimpinan sehari-hari di negeri ini. Pertama, adalah pemimpin esensial dan kedua, pemimpin sensasional.  Kedua tipe pemimpin ini berhubungan dengan orientasi kehidupan manusia secara umum. Kehidupan itu secara sederhana terdiri dua elemen, yakni esensi dan sensasi; isi dan bungkus; inti dan perifer; sejati dan konsekuensi logis. Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas atau orientasi kehidupan  manusia sesungguhnya bagaimana terus berjuang untuk menjadi esensi, isi, inti atau sejati; bukan sebaliknya.

Jadi, tujuan hidup manusia sesungguhnya terus berjuang menjadi ”manusia esensi, manusia isi, manusia inti, manusia sejati”. Jika hal ini dilakukan, maka sensasi, bungkus, perifer, atau konsekuensi logis akan  hadir dengan sendirinya dalam hidupnya. Demikian juga halnya dengan hakikat kepemimpinan.

Lebih mengejar sensasi

Namun, dalam praktik kehidupan (dan kepemimpinan modern), khususnya di negeri kita, prinsip  kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu  sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logis kehidupan. Seorang pelajar, misalnya, seharusnya dia lebih dulu berjuang untuk menjadi ”pelajar esensial, pelajar berisi, pelajar inti atau pelajar sejati” (bukan hanya cerdas otak, tetapi juga karakter, kepribadian bahkan spiritual). Sebab, jika ia sudah menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati,  maka konsekuensi logis akan datang sendirinya,  seperti nilai dan peringkat yang baik, atau bahkan juara.  Menjadi pelajar esensial atau sejati otomatis jadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Demikian pula halnya dengan hakikat kepemimpinan. Seorang pemimpin seyogianya bertugas atau berorientasi jadi pemimpin esensial (sejati) lebih dulu, bukan yang berorientasi mengejar konsekuensi logisnya. Panggung kepemimpinan nasional kita sangat jauh dari prinsip menjadi ”pemimpin esensi(al), pemimpin inti atau pemimpin sejati.” Kebanyakan pemimpin itu cenderung atau bahkan membabi-buta lebih dulu mengejar sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logisnya: kekuasaan! Pemimpin tipe ini disebut pemimpin sensasional. Berbagai sensasi kepemimpinan dibuatnya tanpa menoleh pada esensi kepemimpinannya. Sensasi kepemimpinan itu tak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau pengikutnya.

Padahal, jika becermin pada Viktor Frankl, bahwasannya kekuasaan itu hanyalah  konsekuensi logis dari upaya seseorang untuk menjadi ”pemimpin esensial”. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin esensial. Jika seseorang sudah mampu jadi pemimpin esensial (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat), maka kekuasaan beserta segenap kenikmatan  hidup akan datang dengan sendirinya.

Namun, yang terjadi adalah sebongkah nafsu dan pertanyaan: ”Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu?” Karena itu, kita berlimpah dengan pemimpin sensasional dibandingkan pemimpin esensial alias pemimpin  sejati.

Ada beberapa elemen kepemimpinan yang berbeda antar- kedua tipe pemimpin sehingga memberikan implikasi kepemimpinan yang berlainan pula. Pertama, pemimpin esensial biasanya bekerja, berinteraksi, dan memimpin berlandaskan asas transformasional dengan para pengikut (rakyat). Dengan asas tranformasional, nyaris sebagian besar aksi kepemimpinannya diarahkan agar rakyat mengalami transformasi (perubahan) kehidupan yang lebih baik. Dia hampir tak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, berani menghadapi risiko, dan kepemimpinan baginya adalah amanah—bahkan panggilan hidup.

Sementara pemimpin sensasional biasanya bekerja, berinteraksi, dan memimpin berlandaskan asas transaksional. Asas transaksional itu lebih dulu ditujukan untuk berbagai ”transaksi” yang menguntungkan dirinya, bukan rakyat. Jika itu terpenuhi, baru keuntungan rakyat dipikirkan. Dia cenderung mendahulukan dan menempatkan kepentingan diri di atas rakyatnya, menghindari risiko dengan cara melemparkan berbagai tanggung jawab ke pihak lain (termasuk pada pemimpin terdahulu), dan kepemimpinan baginya adalah fasilitas—bukan panggilan hidup atau amanah.

Dia cenderung berorientasi pada konsekuensi logis kepemimpinan, yaitu kekuasaan beserta segenap kemudahan dan kenikmatannya. Celakanya, pentas kepemimpinan nasional di negeri ini lebih banyak dimainkan para pemimpin sensasional—di segenap dimensi: eksekutif, legislatif, yudikatif,—yang oportunis, menempatkan syahwatnya di atas kepentingan rakyat. Jadi, jangan heran jika para pemimpin koruptor bergentayangan di segenap dimensi, termasuk salah satunya kasus ketua lembaga legislatif yang menggegerkan. Agak jauh sebelumnya adalah ketua salah satu lembaga yudikatif. Banyak sekali jika mau dirinci. Mereka adalah para pemimpin sensasional yang lebih dulu mengejar konsekuensi logis: kekuasaan!

Perbedaan  elemen kepemimpinan di atas memberikan implikasi kepemimpinan yang berbeda pula. Melalui hubungan transformasionalnya, pemimpin esensial akan mendapatkan kesetiaan (loyalty) daripada pengikut atau rakyat yang ia pimpin. Kesetiaan akan melahirkan rasa segan kepada sang pemimpin. Sementara pemimpin sensasional dengan hubungan transaksionalnya akan menerima kepatuhan (obedience) dari pengikut atau rakyatnya. Dan, kepatuhan itu lebih dilandasi oleh rasa takut. 

Sebuah ilustrasi

Ada ilustrasi praktikal yang menarik terkait uraian tentang elemen kepemimpinan di atas. Pemimpin esensial yang memiliki kesetiaan dan rasa segan dari rakyat atau pengikutnya relatif tak memerlukan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Artinya, meski sang pemimpin tak hadir secara fisik, pengikut akan tetap menjalankan semua instruksi atau kebijakan kepemimpinan sang pemimpin. Bahkan pada titik ekstrem, ketika sang pemimpin telah berlalu (meninggal sekalipun), kepemimpinannya tetap hadir, dikenang, dan dijalankan oleh para pengikutnya. Kepemimpinan seorang pemimpin esensial akan berlangsung lebih panjang dibandingkan umur sang pemimpin sendiri. Beberapa contoh berikut adalah sebagian kecil tipe pemimpin esensial: Nelson Mandela, Soekarno atau dalam skala lebih terbatas: Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI Jakarta.

Sementara pemimpin sensasional yang mengandalkan kepatuhan serta rasa takut, relatif butuh kehadiran fisikal sang pemimpin. Sebab, ketika sang pemimpin tak hadir secara fisik, pengikut akan cenderung tak menjalankan instruksi atau kebijakan sang pemimpin. Tanpa sosok sang pemimpin, para pengikut tak takut lagi. Istilahnya: kucing tak ada, tikus berlarian berpesta pora. Ketika pemimpin berbalik, pengikut mencibirkan bibirnya di belakang punggungnya. Kepemimpinan nasional kita lebih banyak dihuni para pemimpin sensasional. Ini cukup menyulitkan Presiden Joko Widodo yang bertipe pemimpin esensial. Namun, berbagai peneladanan kepemimpinan esensial yang dipertontonkannya selama ini cukup memberikan harapan. Dan, itu ibarat seteguk air di tengah hamparan padang gurun kepemimpinan sensasional di negeri yang kita cintai ini.

Bisa Lihat Videonya Di Sini

Herry Tjahjono, Terapis Budaya Perusahaan Sumber : Merindukan Pemimpin Essensial Kompas.id, 25 November 2017