Menjaga Persaudaraan Dan Netralitas PNS Dalam Pilkada

Menjaga Persaudaraan Dan Netralitas PNS Dalam Pilkada

Presiden Joko Widodo meminta warga tetap menjaga silaturahim dan persaudaraan saat berlangsung pemilihan kepala daerah serentak 2018. Presiden mengingatkan agar perbedaan pilihan jangan sampai membuat hubungan silaturahim terputus. ”Saya titip, tahun depan ada 171 pilkada di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat. Jangan sampai karena berbeda pilihan calon gubernur, bupati, dan wali kota, kita jadi terpecah. Jangan!” kata Presiden dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 Angkatan Muda Siliwangi (AMS) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/12).

Turut hadir dalam acara itu Ny Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Ketua Umum AMS Noeri Ispandji Firman.

Presiden menekankan, jangan karena proses demokrasi yang memperkenankan perbedaan pendapat dan pilihan politik, Indonesia malah terpecah. ”Kita ini semua saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita jaga terus persaudaraan saat sebelum dan setelah pilkada. Saat pilkada usai juga, mari kita kembali bersatu karena kita semua saudara,” ujar Presiden. Pesan Presiden ini relevan untuk diantisipasi oleh semua pihak. Mengacu pada Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akhir November lalu, 81 dari 171 daerah penyelenggara pilkada serentak 2018 punya kerawanan tinggi dan sedang.

IKP disusun berdasarkan tiga dimensi besar, yakni partisipasi (35 persen), kontestasi (35 persen), dan penyelenggaraan (30 persen). Dimensi besar itu diterjemahkan menjadi 30 indikator, di antaranya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan terdahulu, kekerasan terhadap pemilih, konflik antarpeserta, pelaporan politik uang, identifikasi kekerabatan calon, dan dukungan ganda partai politik. Indeks dibagi dalam tiga kluster kerawanan, yaitu tinggi (3,0-5,0), sedang (2,00-2,99), dan rendah (di bawah 2,00).

Dari 17 daerah yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 3 provinsi tercatat dalam tingkat kerawanan tinggi, yakni Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Sebanyak 14 provinsi lainnya dalam kategori kerawanan sedang. Sementara dari 154 kabupaten dan kota, 6 daerah tergolong kategori tinggi, yakni Kabupaten Mimika (3,43), Paniai (3,41), Jayawijaya (3,40), Puncak (3,28), Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05). Selain itu, 58 daerah masuk dalam kategori sedang dan 90 daerah lainnya tergolong kategori rendah.

Noeri Ispandji Firman sangat menghargai kehadiran Presiden Jokowi dalam peringatan HUT Ke-51 AMS. Menurut Noeri, pihaknya akan berperan aktif menjaga agar semangat persaudaraan sebagai bangsa Indonesia tidak hilang akibat pilkada serentak 2018. Jawa Barat merupakan satu dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah pada Juni 2018. Sejumlah kandidat sudah muncul sebagai bakal calon peserta Pilkada Jabar.

Partai Golkar dan Partai Demokrat akan mengusung Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar) dan Dedi Mizwar

(Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018). Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional mengusung Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi). Adapun Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Nasdem.

Pengawasan diperketat

Memasuki tahun politik seiring penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS) diperketat. Semua menteri, pemimpin lembaga, gubernur, hingga bupati/wali kota diminta meningkatkan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil agar tetap netral, tidak turut dalam dukung-mendukung kandidat pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 ataupun pemilihan umum serentak 2019.

Permintaan itu tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abnur yang ditandatangani pada Rabu (27/12). ”Pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di instansi masing-masing,” kata Asman di Jakarta, Kamis.

Surat bernomor B/71.M.SM. 00.00/2017 tersebut dikirimkan kepada semua instansi pemerintah di pusat dan daerah. Asman mengingatkan ada sanksi bagi aparatur sipil negara yang tidak netral. Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Sunanto mengatakan, regulasi soal netralitas aparatur sipil negara sudah banyak. Namun, regulasi itu belum efektif selama sanksi tegas tidak diterapkan. ”Harus ada sanksi tegas dengan mekanisme penanganan kasus pelibatan PNS dalam politik yang berlangsung cepat sehingga bisa menimbulkan efek jera,” katanya. (BKY/NTA/Mhd)

Sumber : Kompas.id Persaudaraan Tetap Dijaga Dalam Pilkada. Menpan dan RB Ingatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara ; 29 Desember 2017

Merindukan Pemimpin Alamiah

Oleh : Herry Tjahjono  

Secara kontekstual ada dua tipe pemimpin yang menarik untuk dikaji dalam kaitan praksis kepemimpinan sehari-hari di negeri ini. Pertama, adalah pemimpin esensial dan kedua, pemimpin sensasional.  Kedua tipe pemimpin ini berhubungan dengan orientasi kehidupan manusia secara umum. Kehidupan itu secara sederhana terdiri dua elemen, yakni esensi dan sensasi; isi dan bungkus; inti dan perifer; sejati dan konsekuensi logis. Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas atau orientasi kehidupan  manusia sesungguhnya bagaimana terus berjuang untuk menjadi esensi, isi, inti atau sejati; bukan sebaliknya.

Jadi, tujuan hidup manusia sesungguhnya terus berjuang menjadi ”manusia esensi, manusia isi, manusia inti, manusia sejati”. Jika hal ini dilakukan, maka sensasi, bungkus, perifer, atau konsekuensi logis akan  hadir dengan sendirinya dalam hidupnya. Demikian juga halnya dengan hakikat kepemimpinan.

Lebih mengejar sensasi

Namun, dalam praktik kehidupan (dan kepemimpinan modern), khususnya di negeri kita, prinsip  kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu  sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logis kehidupan. Seorang pelajar, misalnya, seharusnya dia lebih dulu berjuang untuk menjadi ”pelajar esensial, pelajar berisi, pelajar inti atau pelajar sejati” (bukan hanya cerdas otak, tetapi juga karakter, kepribadian bahkan spiritual). Sebab, jika ia sudah menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati,  maka konsekuensi logis akan datang sendirinya,  seperti nilai dan peringkat yang baik, atau bahkan juara.  Menjadi pelajar esensial atau sejati otomatis jadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Demikian pula halnya dengan hakikat kepemimpinan. Seorang pemimpin seyogianya bertugas atau berorientasi jadi pemimpin esensial (sejati) lebih dulu, bukan yang berorientasi mengejar konsekuensi logisnya. Panggung kepemimpinan nasional kita sangat jauh dari prinsip menjadi ”pemimpin esensi(al), pemimpin inti atau pemimpin sejati.” Kebanyakan pemimpin itu cenderung atau bahkan membabi-buta lebih dulu mengejar sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logisnya: kekuasaan! Pemimpin tipe ini disebut pemimpin sensasional. Berbagai sensasi kepemimpinan dibuatnya tanpa menoleh pada esensi kepemimpinannya. Sensasi kepemimpinan itu tak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau pengikutnya.

Padahal, jika becermin pada Viktor Frankl, bahwasannya kekuasaan itu hanyalah  konsekuensi logis dari upaya seseorang untuk menjadi ”pemimpin esensial”. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin esensial. Jika seseorang sudah mampu jadi pemimpin esensial (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat), maka kekuasaan beserta segenap kenikmatan  hidup akan datang dengan sendirinya.

Namun, yang terjadi adalah sebongkah nafsu dan pertanyaan: ”Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu?” Karena itu, kita berlimpah dengan pemimpin sensasional dibandingkan pemimpin esensial alias pemimpin  sejati.

Ada beberapa elemen kepemimpinan yang berbeda antar- kedua tipe pemimpin sehingga memberikan implikasi kepemimpinan yang berlainan pula. Pertama, pemimpin esensial biasanya bekerja, berinteraksi, dan memimpin berlandaskan asas transformasional dengan para pengikut (rakyat). Dengan asas tranformasional, nyaris sebagian besar aksi kepemimpinannya diarahkan agar rakyat mengalami transformasi (perubahan) kehidupan yang lebih baik. Dia hampir tak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, berani menghadapi risiko, dan kepemimpinan baginya adalah amanah—bahkan panggilan hidup.

Sementara pemimpin sensasional biasanya bekerja, berinteraksi, dan memimpin berlandaskan asas transaksional. Asas transaksional itu lebih dulu ditujukan untuk berbagai ”transaksi” yang menguntungkan dirinya, bukan rakyat. Jika itu terpenuhi, baru keuntungan rakyat dipikirkan. Dia cenderung mendahulukan dan menempatkan kepentingan diri di atas rakyatnya, menghindari risiko dengan cara melemparkan berbagai tanggung jawab ke pihak lain (termasuk pada pemimpin terdahulu), dan kepemimpinan baginya adalah fasilitas—bukan panggilan hidup atau amanah.

Dia cenderung berorientasi pada konsekuensi logis kepemimpinan, yaitu kekuasaan beserta segenap kemudahan dan kenikmatannya. Celakanya, pentas kepemimpinan nasional di negeri ini lebih banyak dimainkan para pemimpin sensasional—di segenap dimensi: eksekutif, legislatif, yudikatif,—yang oportunis, menempatkan syahwatnya di atas kepentingan rakyat. Jadi, jangan heran jika para pemimpin koruptor bergentayangan di segenap dimensi, termasuk salah satunya kasus ketua lembaga legislatif yang menggegerkan. Agak jauh sebelumnya adalah ketua salah satu lembaga yudikatif. Banyak sekali jika mau dirinci. Mereka adalah para pemimpin sensasional yang lebih dulu mengejar konsekuensi logis: kekuasaan!

Perbedaan  elemen kepemimpinan di atas memberikan implikasi kepemimpinan yang berbeda pula. Melalui hubungan transformasionalnya, pemimpin esensial akan mendapatkan kesetiaan (loyalty) daripada pengikut atau rakyat yang ia pimpin. Kesetiaan akan melahirkan rasa segan kepada sang pemimpin. Sementara pemimpin sensasional dengan hubungan transaksionalnya akan menerima kepatuhan (obedience) dari pengikut atau rakyatnya. Dan, kepatuhan itu lebih dilandasi oleh rasa takut. 

Sebuah ilustrasi

Ada ilustrasi praktikal yang menarik terkait uraian tentang elemen kepemimpinan di atas. Pemimpin esensial yang memiliki kesetiaan dan rasa segan dari rakyat atau pengikutnya relatif tak memerlukan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Artinya, meski sang pemimpin tak hadir secara fisik, pengikut akan tetap menjalankan semua instruksi atau kebijakan kepemimpinan sang pemimpin. Bahkan pada titik ekstrem, ketika sang pemimpin telah berlalu (meninggal sekalipun), kepemimpinannya tetap hadir, dikenang, dan dijalankan oleh para pengikutnya. Kepemimpinan seorang pemimpin esensial akan berlangsung lebih panjang dibandingkan umur sang pemimpin sendiri. Beberapa contoh berikut adalah sebagian kecil tipe pemimpin esensial: Nelson Mandela, Soekarno atau dalam skala lebih terbatas: Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI Jakarta.

Sementara pemimpin sensasional yang mengandalkan kepatuhan serta rasa takut, relatif butuh kehadiran fisikal sang pemimpin. Sebab, ketika sang pemimpin tak hadir secara fisik, pengikut akan cenderung tak menjalankan instruksi atau kebijakan sang pemimpin. Tanpa sosok sang pemimpin, para pengikut tak takut lagi. Istilahnya: kucing tak ada, tikus berlarian berpesta pora. Ketika pemimpin berbalik, pengikut mencibirkan bibirnya di belakang punggungnya. Kepemimpinan nasional kita lebih banyak dihuni para pemimpin sensasional. Ini cukup menyulitkan Presiden Joko Widodo yang bertipe pemimpin esensial. Namun, berbagai peneladanan kepemimpinan esensial yang dipertontonkannya selama ini cukup memberikan harapan. Dan, itu ibarat seteguk air di tengah hamparan padang gurun kepemimpinan sensasional di negeri yang kita cintai ini.

Bisa Lihat Videonya Di Sini

Herry Tjahjono, Terapis Budaya Perusahaan Sumber : Merindukan Pemimpin Essensial Kompas.id, 25 November 2017

E-Pilkades Untuk Gresik yang Lebih Baik

Oleh Adi Sucipto Kisswara   

Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini mulai menerapkan e-pilkades. Teknologi informasi ini membuat risiko kecurangan makin kecil. Dengan e-pilkades, pelaksanaan pemilihan kepala desa pun lebih aman dari manipulasi. Warga hanya bisa memilih sekali karena sudah tercatatdi sistem digital. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu (29/10), dilakukan dengan sistem e-pilkades. Ada lima dari 19 desa yang sudah menerapkan e-pilkades di Gresik. E-pilkades adalah aplikasi digital untuk mengenali pemilih. Sistem aplikasi itu mencegah terjadinya kecurangan, terutama menghindari pemilih mencoblos lebih dari satu kali. E-pilkades juga bisa menyaring warga yang tidak memiliki hak pilih. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-pilkades sudah dimulai pada hari Minggu (29/10). Dari 19 desa yang punya hajatan menggelar pilkades serentak, lima di antaranya sudah menjajal e-pilkades.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, lima desa itu ialah Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom; Desa Tulung, Kecamatan Kedamean; Desa Daun, Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean; Desa Panjunan dan Desa Kandangan, Kecamatan Duduksampean.Dalam pemilihan itu setiap warga yang mempunyai hak pilih harus menempelkan sidik jari ke mesin pemindai (scanner) yang terhubung dengan perangkat komputer.

Mesin pemindai itu akan mengenali pemilik hak suara. Warga dari luar desa, atau yang tak memiliki hak pilih, tidak akan terbaca sistem. Pemindai itu juga membuat warga hanya bisa memilih satu kali, karena mesin akan menandai warga yang sudah menggunakan hak pilih. Data pemilih juga lebih akurat, karena data berbasis pada kartu tanda penduduk elektronik yang sudah dilakukan pembersihan data sehingga terhindar dari data ganda. Sebelum masuk proses e-pilkades, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik memang telah melakukan pembersihan data penduduk. Hal itu dilakukan untuk memvalidasi data ganda atau data penduduk yang tidak terbaca.

Hanya saja, saat pemungutan suara, antrean lebih lama karena pemindai yang digunakan tak langsung bisa mengenali sidik jadi pemilik hak suara. Di Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, misalnya, ada warga yang butuh waktu lama untuk dideteksi sidik jarinya. Akibatnya warga di belakangnya tidak sabar mengantre. Mereka berdesakan dan saling dorong. Akhirnya sebagian warga pun dicatat manual. Dalam e-pilkades ini warga dua kali dibaca sidik jarinya, yakni sebelum memilih dan setelah menggunakan hak pilihnya. Dalam kasus di Kepuhlagen, satu pemilih harus menempelkan jarinya beberapa kali ke perangkat pemindai sampai bisa terbaca. Ternyata, saat dicek, pemantau sidik jari sulit membaca sidik jari pemilih karena terkena keringat dan kotor. Akibatnya dalam satu jam mesin baru bisa memindai 100 orang. Sistem aplikasi e-pilkades menggunakan sidik jari itu, tambah Sambari, akan terus dievaluasi dan dibenahi.

Tren digital

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, saat meninjau pelaksanaan e-pilkades di Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Minggu (29/10), menyatakan, tren penyelenggaraan pemilu di banyak negara ke depan tidak lagi manual. Digitalisasi diterapkan mulai dari logistik, data pemilih, sumber daya, hingga pemungutan suara, dan rekapitulasi. Di Indonesia, pemutakhiran data pemilih pada 2004 dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Umum 2014 sudah mulai masuk proses digitalisasi. “Pada 2014, data digital bisa diakses siapa pun melalui e-rekap. Bahkan, pada pelaksanaan Pilkada DKI lalu, rekapitulasi digital bisa diakses 1×24 jam pasca-pemungutan,” kata Arief.

Proses digitalisasi pemilihan juga diterapkan di pilkades hingga pilkada. Digitalisasi dimulai di beberapa desa atau kecamatan. Salah satu daerah yang melakukan terobosan e-voting atau pemungutan suara elektronik adalah Bali. Di Gresik, program aplikasi e-pilkades sementara hanya digunakan untuk mengecek data pemilih secara digital. Pengecekan itu dilakukan saat sebelum memilih (in) dan seusai memilih (out) dengan deteksi sidik jari. “Satu orang tidak bisa mencoblos dua kali karena jika sudah mencoblos, sistem akan menyimpan bahwa pemilih sudah mencoblos. Warga lain juga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena sidik jarinya tidak terbaca sistem,” ujar Arief.

Menurut Arief, ke depan aplikasi bisa diintegrasikan dengan pemungutan, perhitungan, hingga rekapitulasi. Tetapi, tidaklah mudah beralih dari manual ke digital. Arief menambahkan, perlu kesiapan biaya, teknologi, dan sumber daya. Tuntutan digitalisasi butuh anggaran yang cukup. Listrik mati atau sistem error juga harus diantisipasi. Mengubah kultur manual ke digital lebih sulit lagi. Kemudahan teknologi dalam pemilihan berpotensi ditolak. Ke depan bisa jadi pemilih tinggal klik gawai di rumah tahu hasilnya. Tetapi, kultur guyub masyarakat, termasuk dalam merayakan kemenangan, sulit diubah.

Arief memaparkan, saat ini, negara lain kagum dengan pola demokrasi dan pemilihan di Indonesia yang begitu terbuka dan melibatkan banyak orang. Karena itu, ke depan perlu dikombinasikan cara pemilu yang cermat, akurat, dan tepat. “Penggunaan teknologi informasi penting, tetapi kultur masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Model yang pas perlu dilihat perkembangannya,” katanya. Arief sempat menguji e-pilkades. Saat Arief mencoba aplikasi e-pilkades, datanya tidak muncul. Pemutakhiran data pemilih serta pemanggilan pemilih berbasis TI, menurut dia, menjadi inovasi besar. Kini tinggal perbaikan serta penambahan agar e-pilkades bisa lebih baik dan terhubung dengan pemungutan dan penghitungan suara.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyambut baik inovasi di Gresik yang telah memulai pemilihan digital. “Ke depan, proses pemilihan termasuk pemilihan umum akan beralih dari sistem manual ke sistem digital. Di luar negeri pemilu sudah memaksimalkan teknologi digital,” katanya. Terobosan daerah, termasuk Gresik, juga akan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU agar nantinya digitalisasi pemilihan bisa didukung pemerintah pusat ( Sumber : Kompas, 13 November 2017)