Pro-Kontra Itu Biasa, Djarot Yakin PDIP Satu Suara di Pilkada DKI

Ketua DPP PDIP bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat yakin semua kader partainya akan menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait keputusan calon yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. PDIP hingga kini belum memutuskan nama calon gubernur yang bakal diusung.

Baca: Ahok: Saya Minta Djarot, Bukan Minta PDIP Gabung

Beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan sempat memberikan sinyal bahwa partai berlambang kepala banteng itu akan kembali memasangkan Djarot dengan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sinyal tersebut berseberangan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta yang sepakat tidak akan mengusung calon petahana.

Terkait dengan pertentangan internal tersebut, Djarot yakin kader lainnya akan sepakat apa pun keputusan dari DPP nanti. Setiap kader diminta untuk disiplin dengan mematuhi mekanisme partai yang ada. "Kami punya mekanisme, kami dididik untuk selalu disiplin. Disiplin apa pun keputusan DPP Partai," kata Djarot di halaman parkir Pusat Sejarah TNI, Satria Mandala, Ahad, 21 Agustus 2016.

　

Baca: Petinggi PDIP Sebut Ahok Memecah-belah Partainya

Djarot menilai, setiap kader memiliki sikap militan kepada partai sehingga, jika terjadi perbedaan pendapat, kader akan menyesuaikan hasil musyawarah mufakat. "Kami punya militansi. Kami punya semangat gotong royong. Kami punya satu hubungan yang sifatnya hubungan ideologi, yaitu Pancasila," kata Djarot.

Menurut dia, saat menilai PDI Perjuangan, jangan hanya sekadar melihat hubungan orang per orang karena perbedaan pendapat dalam suatu kelompok adalah hal biasa. Djarot mengatakan partainya merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang disatukan dengan satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Itu saja sih sebetulnya," katanya. Sehingga Djarot menjamin perpecahan dalam internal partai tidak akan terjadi.

Baca: Ahok: Tanpa Semua Partai Saja Saya Berani

Pada Rabu pekan lalu, Ahok memang pernah mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal kuat untuk mengusung dia dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok menuturkan, kecenderungan Megawati adalah mendukung calon inkumben.

Pernyataan sinyal dukungan tersebut disampaikan Megawati saat Ahok berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto dan Djarot Saiful Hidayat.

Sinyal dukungan Ahok tersebut memang sesuai dengan pembahasan PDIP dalam pertemuan di rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Hasto Kristiyanto sempat menyebutkan ada tiga skenario yang dibawa. Salah satunya mengusung kembali pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan skenario lain adalah menyiapkan calon melalui proses penjaringan partai dan mencalonkan tokoh berdasarkan pada pemetaan politik di DKI Jakarta.
Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/078797731/ada-pro-kontra-djarot-yakin-pdip-satu-suara-di-pilkada-dki-Larissa Huda 

Risma: Sebagai Manusia Saya Tak Minta Jabatan, Biar Tuhan yang Tentukan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum menyatakan kesediaannya maju sebagai calon gubernur DKI. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin itu sangatlah berat. "Sebagai pimpinan itu berat. Kalau jadi DPR itu ada temannya. Tapi begitu jadi kepala daerah itu akan menentukan nasib orang," kata Risma kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Diperluas PDIP Aceh di Aula Hotel Grand Aceh, Banda Aceh, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Risma, seorang kepala daerah itu dapat menentukan nasib rakyatnya ke arah lebih baik atau malah sebaliknya. Ia mencontohkan, satu lembar surat yang diteken pemimpin itu dapat membuat sekian orang menderita atau sengsara. Tapi ada juga satu lembar surat dapat membuat rakyat menjadi bahagia.

"Makanya saya tidak berani komentar jabatan itu biarlah nanti Tuhan yang menentukan saya mau ke mana saya mau apa gitu. Karena ini berat pertanggungjawabannya," jelas Risma.

Sore tadi, Risma menjadi salah satu pembicara dalam Rakerda Diperluas PDIP Aceh. Ia mengaku roadshow ke daerah-daerah untuk mengajarkan kepada kader PDIP bahwa tidak semua persoalan harus menggunakan uang.

"Saya senang diundang gini. Kita menjadi pemimpin harus ngerti tentang rakyatnya," ungkap Risma.

Ditanya soal soal kesediannya maju sebagai calon gubernur DKI, Risma menjawab dengan bijak.

"Saya sebagai manusia tidak boleh meminta jabatan itu, karena ini (menjadi pemimpin) berat," kata Risma. (dhn/dhn)

Sumber : http://news.detik.com/berita/3269920/risma-sebagai-manusia-saya-tak-minta-jabatan-biar-tuhan-yang-tentukan

Parliamentary Treshold Tidak Efektif untuk Sederhanakan Partai

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilaiparliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen tidak efektif untuk menyederhanakan jumlah partai politik.Menurut Jimly, PT dengan persentase yang tinggi bakal dinilai menghambat kebebasan masyarakat berserikat dan berkumpul. Namun, PT yang rendah juga tidak membuat orang tobat membentuk parpol.

“Jadi, kebijakan perliamentary treshold itu, gunanya untuk penyederhanaan manajemen pengelohan pemilu saja, bukan untuk menyederhanakan jumlah partai, sebab tidak akan efektif sampai kapan pun karena justru kita membutuhkan daya absorpsi kelegaan politik kita untuk mengatasi pluralisme di dalam masyarakat,” ujar Jimly, saat ditemui di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).

Jimly menilai jumlah partai tidak perlu dibatasi. Pasalnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan struktur masyarakatnya sangat plural. Misalnya, kelompok Jawa dan luar Jawa. Sementara di Jawa sendiri juga tidak satu antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

“Islam saja tidak bisa satu, ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam PKS dan Islam lainnya. NU juga dalam dan luar Jawa berlainan. Jadi kita memang sangat plural,” tandas dia.Menurut Jimly, tidak jadi masalah jika jumlah partai politik banyak untuk menampung berbagai pluralitas masyarakat Indonesia dalam struktur politik dan partai politik. Namun, kata dia, ketika masuk dalam struktur Negara, maka struktur parlemen dibuat menjadi dua kekuatan besar saja.

“Di dalam parlemennnya dibuat dua kekuatan besar saja sehingga menjadi dua fraksi, yakni fraksi pemerintah dan fraksi non-pemerintah,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.Lebih lanjut, Jimly membandingkan dengan realitas politik di Amerika Serikat, yang mempunyai dua partai besar, yang masing-masing mewakili kepentingan pemilih, yakni Partai Republik yang mewakili kelompok produsen dan Partai Demokrat yang mewakil buruh.

“Itu bukan berarti di AS hanya terdiri dari dua partai saja, ada banyak partai-partai kecil, hanya saja tidak kedengaran selama ini. Di Texas saja ada 34 partai dan tidak laku,” ujarnya.

Amerika Serikat, kata Jimly, mempunyai dua partai besar meskipun tidak dibatasi jumlah partainya. Indonesia, kata dia tidak bisa hanya punya dua partai besar karena terlalu plural.“Karena itu, kita juga jangan membatasi jumlah partai, partai biar saja banyak, nggak apalah, orang juga tidak tobat-tobat membentuk partai itu, tapi struktur parlemennya yang kita bentuk dua kekuatan atau barisan saja,” terang Jimly.

Yustinus Paat/JAS

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/375967-jimly-parliamentary-treshold-tak-efektif-untuk-sederhanakan-partai.html#newsletter