August 24, 2016

Refly Harun : Cuti Petahana Seharusnya Hanya Saat Kampanye, Bukan Selama Masa Kampanye





Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pikakda 2017 tidak perlu cuti selama masa kampanye berlangsung.Pada pilkada serentak 2017, masa cuti dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

"Masa kampanye 3,5 bulan lebih. Padahal tidak tiap hari kampanye," kata Refly, seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (23/8/2016).Refli mengatakan, kewajiban cuti selama masa kampanye akan menyebabkan kepala daerah menganggur.

Jika bertujuan agar tak ada penyalahgunaan jabatan oleh petahana, menurut dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memaksimalkan perannya."Yang gunakan uang publik, fasilitas negara harus didiskualifikasi. Pengawasan harus kuat. Bawaslu harus bekerja," ujar Refly.

Terkait cuti pada masa kampanye ini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal yang diuji adalah pasal 70 ayat 3 UU Pilkada yang mengatur calon kepala daerah dari petahana wajib cuti selama masa kampanye berlangsung.Refly menyatakan setuju terhadap langkah Ahok menguji materi pasal terkait cuti petahana tersebut. Menurut dia, pasal tersebut harus diubah.

"Bukan selama masa kampanye tapi (cuti) pada saat kampanye," ujar Refly. Namun, ia tak setuju jika ketentuan masa kampanye dihapuskan karena kampanye adalah hak publik untuk mengetahui visi misi calon kepala daerah.


Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/19311461/menurut.refly.cuti.petahana.seharusnya.hanya.saat.kampanye.bukan.selama.masa.kampanye

August 23, 2016

Pro-Kontra Itu Biasa, Djarot Yakin PDIP Satu Suara di Pilkada DKI


Ketua DPP PDIP bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat yakin semua kader partainya akan menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait keputusan calon yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. PDIP hingga kini belum memutuskan nama calon gubernur yang bakal diusung.

Baca: Ahok: Saya Minta Djarot, Bukan Minta PDIP Gabung
Beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan sempat memberikan sinyal bahwa partai berlambang kepala banteng itu akan kembali memasangkan Djarot dengan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sinyal tersebut berseberangan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta yang sepakat tidak akan mengusung calon petahana.

Terkait dengan pertentangan internal tersebut, Djarot yakin kader lainnya akan sepakat apa pun keputusan dari DPP nanti. Setiap kader diminta untuk disiplin dengan mematuhi mekanisme partai yang ada. "Kami punya mekanisme, kami dididik untuk selalu disiplin. Disiplin apa pun keputusan DPP Partai," kata Djarot di halaman parkir Pusat Sejarah TNI, Satria Mandala, Ahad, 21 Agustus 2016.
 
Djarot menilai, setiap kader memiliki sikap militan kepada partai sehingga, jika terjadi perbedaan pendapat, kader akan menyesuaikan hasil musyawarah mufakat. "Kami punya militansi. Kami punya semangat gotong royong. Kami punya satu hubungan yang sifatnya hubungan ideologi, yaitu Pancasila," kata Djarot.

Menurut dia, saat menilai PDI Perjuangan, jangan hanya sekadar melihat hubungan orang per orang karena perbedaan pendapat dalam suatu kelompok adalah hal biasa. Djarot mengatakan partainya merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang disatukan dengan satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Itu saja sih sebetulnya," katanya. Sehingga Djarot menjamin perpecahan dalam internal partai tidak akan terjadi.

Pada Rabu pekan lalu, Ahok memang pernah mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal kuat untuk mengusung dia dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok menuturkan, kecenderungan Megawati adalah mendukung calon inkumben.

Pernyataan sinyal dukungan tersebut disampaikan Megawati saat Ahok berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto dan Djarot Saiful Hidayat.


Sinyal dukungan Ahok tersebut memang sesuai dengan pembahasan PDIP dalam pertemuan di rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Hasto Kristiyanto sempat menyebutkan ada tiga skenario yang dibawa. Salah satunya mengusung kembali pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan skenario lain adalah menyiapkan calon melalui proses penjaringan partai dan mencalonkan tokoh berdasarkan pada pemetaan politik di DKI Jakarta.
Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/078797731/ada-pro-kontra-djarot-yakin-pdip-satu-suara-di-pilkada-dki-Larissa Huda