Nomor Urut Satu Simbol Sial di Pilkada DKI?

Oleh harmen batubara

Kalau soal Nama, semua orang sudah tahu dengan istilah Apalah arti sebuah Nama. Tapi soal Angka? Semua orang juga tahu ada Angka 13 sebagai symbol angka sial. Di jalan komplek perumahan yang saya tinggali, tidak ada angka 13 nya. Pa Pos sih sudah lama tahu soal tidak adanya nomor itu. Warga nggak mau memakainya. Buat Pilkada DKI beda lagi. Dua kali pemilu belakangan ini, pemilik Nomor Satu selalu kalah. Pasangan calon yang merasakan kutukan nomor urut satu untuk kali pertama adalah pasangan Adang Darajatun-Dani Anwar[1] yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Saat itu, Adang-Dani yang tak menghadiri acara pengundian nomor urut di KPU DKI Jakarta mendapat nomor urut satu setelah pesaingnya, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto mendapat nomor urut dua ketika mengambil undian nomor.

Peristiwa itu sempat memicu sedikit kericuhan karena sebagian pendukung Foke-Prijanto memprotes ketidakhadiran Adang-Dani. Mereka meminta KPU DKI Jakarta menyerahkan nomor urut satu kepada Foke-Prijanto dengan alasan bentuk penghormatan atas kehadiran pasangan tersebut. Protes dan permintaan para pendukung Foke-Prijanto sebenarnya dapat dipahami mengingat nomor satu kerap diasosiasikan dengan segala hal yang berbau positif. Oleh sebagian masyarakat, nomor satu lazim diyakini sebagai nomor pembawa keberuntungan atau simbol kemenangan. Hal inilah yang kemungkinan juga diyakini para pendukung Foke-Prijanto kala itu. Namun, KPU DKI Jakarta yang saat itu diketuai oleh Juri Ardiantoro, menolak permintaan kubu Foke.

Tak ada yang bisa menebak apa hasilnya jika KPU DKI Jakarta mengabulkan permintaan pendukung Foke-Prijanto. Yang pasti, kemenangan Foke-Prijanto saat itu diraih saat statusnya sebagai pasangan nomor urut dua. Foke-Prijanto yang diusung oleh sejumlah partai besar seperti PPP, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, dan PAN berhasil meraih 2.109.511 suara atau 57,87 persen dari total pemilih. Sedangkan, pasangan Adang-Dani yang didukung Partai Keadilan Sejahtera mendulang 1.535.555 suara atau 42,13 persen.

Meski demikian, harus diakui dan ini yang dikatakan oleh para pengamata waktu itu, bahwa kekalahan Adang-Dani karena minimnya dukungan partai. Mereka hanya diusung oleh PKS saja.

Sialnya Angka Satu di Pilkada DKI

Selama ini sebenarnya masyarakat kita selalu mengidolakan Nomor SATU ia bagai symbol Kecap yang tidak punya nomor DUA. Tapi untuk Pilkada DKI Lain lagi. Faktanya nomor urut satu kembali memakan korban di Pilkada Jakarta berikutnya di tahun 2012. Kali ini korbannya justru calon petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli. Ya  waktu itu  Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Jumat, 11 Mei 2012 lalu, menetapkan enam pasangan calon gubernur. Secara sederhana, pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, yang diusung Partai Demokrat, akan berhadapan dengan lima pasang penantang. Para penantang itu ialah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini oleh Partai Keadilan Sejahtera, Alex Noerdin-Nono Sampono oleh Partai Golkar, dan dua pasangan independen, Faisal Basri-Biem Benyamin, serta Hendardji Soepandji-A. Riza Patria.

Dalam konstek persaingan waktu itu, banyaknya penantang justru memperkuat positioning politik petahana, karena mengemukanya realitas persaingan antar-penantang. Para penantang tentu punya kepentingan yang sama dalam membeberkan kampanye negatif kepada lawan-lawan mereka, khususnya petahana. Mereka juga berhadapan dengan sesama penantang, yang bisa jadi saling mengeluarkan jurus kampanye negatif satu sama lain. Para penantang punya dua pesaing yang harus dihadapi, petahana dan para penantang lain. Namun, karena ini pemilu langsung, semua pasangan harus mampu tampil atraktif di depan calon pemilih. Jelas, dalam hal ini petahana punya posisi yang lebih menguntungkan ketimbang yang lain. Dengan memaparkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya, terutama di sektor-sektor strategis, jelas Petahana sangat memukau.

Dalam pemilihan kepala daerah waktu itu, kubu petahana tampak tak mau kalah atraktif dibanding para penantang. Salah satu kartu yang membuat publik berpikir ulang untuk tidak berpindah dari petahana adalah pemaparan gagasan Mass Rapid Transportation yang tampak visioner dan memang sangat ideal untuk Jakarta. Petahana memang kelebihan “isu-isu visioner” pembangunan, yang sudah berjalan dan tinggal melanjutkan. Karena itu, kampanye petahana sesungguhnya cukup bertumpu pada tema misi Tugas Belum Usai atau Belum Tuntas, dan butuh satu periode lagi untuk melanjutkan semuanya. Persepsi yang potensial berkembang ialah hanya petahana yang bisa melanjutkan “gagasan-gagasan visioner” itu. Luar biasa.Dari sisi penantang, tampak belum ada konsep yang begitu berbeda dibanding tawaran-tawaran kubu petahana. Inilah yang menyebabkan kubu petahana dikesankan lebih visioner. Dan karena itu, kunci untuk mengalahkan petahana adalah dengan membeberkan kelemahan kepemimpinan petahana periode sebelumnya.

Kala itu persaingan jelas tidak seimbang, Patahana jauh diatas angin. Karena sudah memerintah satu periode, apalagi waktu itu Fauzi Bowo sebelumnya berpasangan dengan Prijanto, tapi kemudian “pecah Kongsi”, makamudah sekali membeberkan kelemahan kepemimpinan dan kebijakan petahana. Di sisi ini, masalah utama petahana ialah soal kepercayaan publik. Sepertinya Petahana tidak bisa mengoptimalkan wakilnya. Maka jadilah kelemahan ini sebagai sasaran tembak serta dibumbui dengan Sikap bawaan Foke yang waktu itu selalu dipersonifikasi sebagai “yang pintar sendiri” dengan sinisme dan Kurang Berempati.

Kubu petahana memang lebih bertumpu pada potensi pemilih rasional, penikmat berbagai kebijakan patahana, dan mapan. Mereka menyebutnya, bahwa perubahan tetap dalam kesinambungan dan itu ternyata banyak disuka. Tapi, dalam hal kepercayaan publik ditambah lagi persoalan karakter “sinis dan kurang berempati” terus di tonjolkan, ternyata jadi mengemuka. Meski demikian, benteng pertahanan kubu petahana tampak masih begitu kuat di tengah gerilya serbuan para penantang. Walaupun popularitas petahana cenderung menurun, ia tertolong adanya realitas persaingan antar-penantang dalam meraih yang terbaik. Banyaknya kubu penantang membuat dinamika persaingan lebih seru. Jadi memang pilkada kali DKI waktu itu semarak dan seru.

Hasilnya sungguh mengejutkan,  ternyata Petahana yang demikian kuat dan dominan di segala lini serta didukung dana pencitraan yang tiada habisnya dan mewakili warga asli Jakarte. Ternyata tidak mampu mengalahkan Jokowi-Ahok. Pasangan pendatang baru, dua tokoh anak muda yang sesungguhnya hanya biasa-biasa saja. Tetapi punya nyali luarbiasa. Tapi harus diakui, orang sudah bosan dengan kepemimpinan tradisional, yang umumnya menebar berbagai kemudahan dan kelebihan bagi para pengikutnya tetapi sangat arogan dan tidak peduli pada masyarakat yang tersingkirkan. Pemimpin dari zaman yang tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah. Pemimpin yang cenderung “menganiaya” warganya sendiri ditambah budaya Pungli yang ada di hamper semua Lini.  Ternyata kalau jeli, petahana yang kuat sekalipun bisa dikalahkan di kandangnya sendiri.

Kalau pada tahun 2007 pasangan nomor urut satu Adang-Dani kalah,  dan para pengamat mengatakan kalahnya Adang-Dani karena minimnya dukungan Partai Politik, karena mereka hanya di dukung oleh PKS saja. Tetapi kemudian pada tahun 2012, pasangan Patahana Foke- Nachrowi Ramli dengan momor urut SATU yang juga mewakili warga Betawi serta diunsung oleh banyak partai ternyata kalah juga. Kita percaya bahwa nomor ya tetaplah sebuah nomor. Soal bagaimana suatu nomor itu bisa jadi pecundang atau pemenang, tentu tidak lepas dari siapa si pemilik Nomoe tersebut.

---

[1] http://www.cnnindonesia.com/politik/20161025100800-32-167721/pilkada-jakarta-dan-kutukan-nomor-urut/

Megawati Menghantarkan Pendaftaran Ahok-Djarot Ke KPU

Megawati Secara Resmi Menghantarkan pendaftaran pasangan Ahok-Djarot Ke KPU

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahok-Djarot dengan diantarkan Bu Megawati Soekarnoputri secara resmi mendaftar ke KPU DKI. Pasangan Patahana ini secara resmi diusung PDI Perjuangan dengan ketiga partai koalisi lainnya yaitu Golkar, Hanura dan NasDem . “Alhamdulillah baru saja kita saksikan secara resmi PDI Perjuangan dengan ketiga partai yaitu Golkar, Hanura dan NasDem untuk menyerahkan formulir yang tadi dinyatakan oleh KPU DKI bahwa sementara seluruhnya sudah lengkap,” ucap Megawati di kantor KPU DKI Jl Salemba Raya, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Tampak di meja pendaftaran secara berurutan yaitu Wibi Andrino dan Victor Laiskodat (NasDem), Prasetio Edy, Ahmad Basarah dan Megawati (PDIP), Ahok-Djarot-Fayakun (Golkar), Ongen dan Miriam (Hanura). Megawati mengatakan dari semua berkas persyaratan yang diajukan masih ada yang kurang yaitu terkait visi misi pasangan calon. Nanti akan diusulkan dengan berkas lain jika ada yang kurang.“Insya Allah dengan telah dilakukannya hal ini maka tentunya saya harap pada 2017 pada saat yang telah ditentukan, bahwa Pilkada DKI Jakarta kita akan melakukannya dengan cara berdemokrasi, aman, dan stabil,” ucap Mega.

KPU DKI telah resmi menerima pendafataraan Ahok-Djarot sebagai cagub dan cawagub DKI. KPU selanjutkan akan memeriksa kelengkapan berkas pencalonan dari parpol pengusung dan berkas calon itu, jika ada kekurangan maka bisa dilengkapi.

Alasan Kuat PDIP Mendukung Ahok-Jarot  

       

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, dukungan kuat konsituen PDIP di Jakarta menjadi alasan utama partai berlambang banteng itu mengusung calon petahana Ahok-Djarot di Pilkada Jakarta 2017 mendatang. “Lembaga survei juga menyebutkan 80 persen konsituen PDIP mendukung pasangan Ahok-Djarot. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan,” ujar Charles Honoris kepada SP di Jakarta, Selasa (20/9).

Charles mengatakan, ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki pertimbangan sendiri memilih pasangan Ahok-Djarot maju di Pilkada DKI tahun depan. Megawati, kata dia, memiliki hak prerogatif memilih calon yang maju di pilkada.Pertimbangan lainnya, sambung Anggota Komisi I DPR itu, karena Ahok dan Djarot merupakan produk dari PDIP. Ahok diusung PDIP bersama Jokowi (kini jadi Presiden) pada Pilkada 2012 silam. “Makanya PDIP tak ragu mengusung kembali Ahok-Djarot. Djarot juga salah satu ketua DPP yang punya pengalaman sebagai wali kota Blitar,” katanya

PDI-P Resmi MengUsung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017

PDI-P Resmi MengUsung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017

PDI Perjuangan sesuai prediksi banyak pencinta Ahok secara resmi memutuskan untuk kembali mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

"Setelah melalui tahapan yang prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, PDI-P mengumumkan calon kepala daerah di 101 daerah yang mengadakan pilkada serentak tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa malam."Tamu kita yang ditunggu teman-teman pers, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan sebagai calon wakil gubernur adalah Djarot Saiful Hidayat," ucapnya.

Ahok dan Djarot turut menghadiri deklarasi malam ini. Keduanya akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada hari pertama pendaftaran, Rabu (21/9/2016) besok.Selain dari PDI-P, pasangan ini juga didukung oleh Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem yang sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada Ahok.

Dengan dukungan empat partai, pasangan ini mengantongi 52 kursi DPRD DKI. Adapun syarat untuk mendaftar ke KPU hanya 22 kursi. Kini, tinggal Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan PKS yang belum mempunyai calon ataupun koalisi definitif untuk Pilkada DKI 2017.Dari keenam partai itu, tak ada satu pun yang mempunyai cukup kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Sementara itu, pendaftaran melalui jalur parpol akan ditutup pada 23 September mendatang.

Dukung Ahok-Djarot Jadi Opsi Pertama PDI-P pada Pilkada DKI 2017

 Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, ada tiga opsi bagi partainya untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.  Ketiga opsi itu masih terus dibahas hingga akhirnya diputuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. 

"Opsi pertama adalah mendukung incumbent Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat)," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.  Kemudian, opsi kedua, kata Hasto, adalah dengan melaksanakan proses penjaringan. Hasto mengatakan, PDI-P menghargai semua pihak yang telah mendaftar dan mengikuti penjaringan di DPDPDI-P DKI Jakarta serta DPP PDI-P. 

Kini, DPP PDI-P telah mengerucutkan enam nama pendaftar yang lolos fit and proper test. "Kemudian juga kami berikan kesempatan mereka untuk bersosialisasi ke bawah sehingga ini akan terukur dengan instrumen-instrumen survei," kata Hasto.  Kemudian, opsi ketiga adalah pilihan di luar opsi pertama dan kedua. Nantinya, kata dia, bisa saja muncul sebuah skenario yang menciptakan kejutan. Sebab, DKI Jakarta merupakan pusat semua pergerakan politik sehingga ada agenda strategis ke depannya terkait pasangan calon tersebut.  "Karena apa pun Jakarta ini kan selalu muncul kejutan jelang batas-batas akhir (pendaftaran pasangan calon ke KPU DKI)," kata Hasto. 

Hingga kini, PDI-P belum memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta2017. Koalisi kekeluargaan yang digagas bersama enam partai lainnya juga masih tahap penjajakan. Beredar kabar, PDI-P akan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2017. PDI-Pmerupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/11/08520311/dukung.ahok-djarot.jadi.opsi.pertama.pdi-p.pada.pilkada.dki.2017

Duet Ahok-Djarot Sudah Teruji-Cocok untuk Kelanjutan Pembangunan DKI

Kabar kembali berduetnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokdengan Djarot Saiful Hidayat, dinilai menunjukkan warga DKI cukup puas dengan kinerja keduanya.Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, elektabilitas Ahok-Djarot dapat menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan yang sedang dikebut Pemprov DKI."Kinerjanya baik. Kita bisa lihat dari elektabilitas tingkat kepuasan masyarakat. Ini akan sangat berguna ketika bekerja dalam lima tahun ke depan lagi," kata Yunarto di Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Dengan elektabilitas itu, lanjut dia, Ahok-Djarot memiliki peluang besar memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok yang memimpin dengan tegas dan Djarot dengan sikap tenangnya disebut sebagai pasangan seimbang dan saling melengkapi."Sejumlah survei menyebut posisi Ahok masih menempati puncak sebagai cagub DKI 2017. Posisi Ahok itu diraih tak lepas dari kinerja Ahok-Djarot yang dianggap memuaskan," kata dia.

"Survei itu kan sumber kuantitatif. Hasil ini, modal besar buat keduanya bisa maju bersama. Terlebih, mereka bisa mempertanggungjawabkannya selama ini," tambah Yunarto. Meski demikian, dia menyayangkan hingga kini PDI Perjuangan sebagai partai naungan Djarot, belum juga angkat bicara terkait kelanjutan duet Ahok-Djarot.

Sumber : http://pilkada.liputan6.com/read/2588263/pengamat-duet-ahok-djarot-cocok-untuk-kelanjutan-pembangunan-dki

Refly Harun : Cuti Petahana Seharusnya Hanya Saat Kampanye, Bukan Selama Masa Kampanye

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pikakda 2017 tidak perlu cuti selama masa kampanye berlangsung.Pada pilkada serentak 2017, masa cuti dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

"Masa kampanye 3,5 bulan lebih. Padahal tidak tiap hari kampanye," kata Refly, seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (23/8/2016).Refli mengatakan, kewajiban cuti selama masa kampanye akan menyebabkan kepala daerah menganggur.

Jika bertujuan agar tak ada penyalahgunaan jabatan oleh petahana, menurut dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memaksimalkan perannya."Yang gunakan uang publik, fasilitas negara harus didiskualifikasi. Pengawasan harus kuat. Bawaslu harus bekerja," ujar Refly.

Terkait cuti pada masa kampanye ini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal yang diuji adalah pasal 70 ayat 3 UU Pilkada yang mengatur calon kepala daerah dari petahana wajib cuti selama masa kampanye berlangsung.Refly menyatakan setuju terhadap langkah Ahok menguji materi pasal terkait cuti petahana tersebut. Menurut dia, pasal tersebut harus diubah.

"Bukan selama masa kampanye tapi (cuti) pada saat kampanye," ujar Refly. Namun, ia tak setuju jika ketentuan masa kampanye dihapuskan karena kampanye adalah hak publik untuk mengetahui visi misi calon kepala daerah.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/19311461/menurut.refly.cuti.petahana.seharusnya.hanya.saat.kampanye.bukan.selama.masa.kampanye

Pro-Kontra Itu Biasa, Djarot Yakin PDIP Satu Suara di Pilkada DKI

Ketua DPP PDIP bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat yakin semua kader partainya akan menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait keputusan calon yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. PDIP hingga kini belum memutuskan nama calon gubernur yang bakal diusung.

Baca: Ahok: Saya Minta Djarot, Bukan Minta PDIP Gabung

Beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan sempat memberikan sinyal bahwa partai berlambang kepala banteng itu akan kembali memasangkan Djarot dengan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sinyal tersebut berseberangan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta yang sepakat tidak akan mengusung calon petahana.

Terkait dengan pertentangan internal tersebut, Djarot yakin kader lainnya akan sepakat apa pun keputusan dari DPP nanti. Setiap kader diminta untuk disiplin dengan mematuhi mekanisme partai yang ada. "Kami punya mekanisme, kami dididik untuk selalu disiplin. Disiplin apa pun keputusan DPP Partai," kata Djarot di halaman parkir Pusat Sejarah TNI, Satria Mandala, Ahad, 21 Agustus 2016.

　

Baca: Petinggi PDIP Sebut Ahok Memecah-belah Partainya

Djarot menilai, setiap kader memiliki sikap militan kepada partai sehingga, jika terjadi perbedaan pendapat, kader akan menyesuaikan hasil musyawarah mufakat. "Kami punya militansi. Kami punya semangat gotong royong. Kami punya satu hubungan yang sifatnya hubungan ideologi, yaitu Pancasila," kata Djarot.

Menurut dia, saat menilai PDI Perjuangan, jangan hanya sekadar melihat hubungan orang per orang karena perbedaan pendapat dalam suatu kelompok adalah hal biasa. Djarot mengatakan partainya merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang disatukan dengan satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Itu saja sih sebetulnya," katanya. Sehingga Djarot menjamin perpecahan dalam internal partai tidak akan terjadi.

Baca: Ahok: Tanpa Semua Partai Saja Saya Berani

Pada Rabu pekan lalu, Ahok memang pernah mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal kuat untuk mengusung dia dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok menuturkan, kecenderungan Megawati adalah mendukung calon inkumben.

Pernyataan sinyal dukungan tersebut disampaikan Megawati saat Ahok berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto dan Djarot Saiful Hidayat.

Sinyal dukungan Ahok tersebut memang sesuai dengan pembahasan PDIP dalam pertemuan di rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Hasto Kristiyanto sempat menyebutkan ada tiga skenario yang dibawa. Salah satunya mengusung kembali pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan skenario lain adalah menyiapkan calon melalui proses penjaringan partai dan mencalonkan tokoh berdasarkan pada pemetaan politik di DKI Jakarta.
Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/078797731/ada-pro-kontra-djarot-yakin-pdip-satu-suara-di-pilkada-dki-Larissa Huda 

Risma: Sebagai Manusia Saya Tak Minta Jabatan, Biar Tuhan yang Tentukan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum menyatakan kesediaannya maju sebagai calon gubernur DKI. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin itu sangatlah berat. "Sebagai pimpinan itu berat. Kalau jadi DPR itu ada temannya. Tapi begitu jadi kepala daerah itu akan menentukan nasib orang," kata Risma kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Diperluas PDIP Aceh di Aula Hotel Grand Aceh, Banda Aceh, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Risma, seorang kepala daerah itu dapat menentukan nasib rakyatnya ke arah lebih baik atau malah sebaliknya. Ia mencontohkan, satu lembar surat yang diteken pemimpin itu dapat membuat sekian orang menderita atau sengsara. Tapi ada juga satu lembar surat dapat membuat rakyat menjadi bahagia.

"Makanya saya tidak berani komentar jabatan itu biarlah nanti Tuhan yang menentukan saya mau ke mana saya mau apa gitu. Karena ini berat pertanggungjawabannya," jelas Risma.

Sore tadi, Risma menjadi salah satu pembicara dalam Rakerda Diperluas PDIP Aceh. Ia mengaku roadshow ke daerah-daerah untuk mengajarkan kepada kader PDIP bahwa tidak semua persoalan harus menggunakan uang.

"Saya senang diundang gini. Kita menjadi pemimpin harus ngerti tentang rakyatnya," ungkap Risma.

Ditanya soal soal kesediannya maju sebagai calon gubernur DKI, Risma menjawab dengan bijak.

"Saya sebagai manusia tidak boleh meminta jabatan itu, karena ini (menjadi pemimpin) berat," kata Risma. (dhn/dhn)

Sumber : http://news.detik.com/berita/3269920/risma-sebagai-manusia-saya-tak-minta-jabatan-biar-tuhan-yang-tentukan

Parliamentary Treshold Tidak Efektif untuk Sederhanakan Partai

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilaiparliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen tidak efektif untuk menyederhanakan jumlah partai politik.Menurut Jimly, PT dengan persentase yang tinggi bakal dinilai menghambat kebebasan masyarakat berserikat dan berkumpul. Namun, PT yang rendah juga tidak membuat orang tobat membentuk parpol.

“Jadi, kebijakan perliamentary treshold itu, gunanya untuk penyederhanaan manajemen pengelohan pemilu saja, bukan untuk menyederhanakan jumlah partai, sebab tidak akan efektif sampai kapan pun karena justru kita membutuhkan daya absorpsi kelegaan politik kita untuk mengatasi pluralisme di dalam masyarakat,” ujar Jimly, saat ditemui di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).

Jimly menilai jumlah partai tidak perlu dibatasi. Pasalnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan struktur masyarakatnya sangat plural. Misalnya, kelompok Jawa dan luar Jawa. Sementara di Jawa sendiri juga tidak satu antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

“Islam saja tidak bisa satu, ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam PKS dan Islam lainnya. NU juga dalam dan luar Jawa berlainan. Jadi kita memang sangat plural,” tandas dia.Menurut Jimly, tidak jadi masalah jika jumlah partai politik banyak untuk menampung berbagai pluralitas masyarakat Indonesia dalam struktur politik dan partai politik. Namun, kata dia, ketika masuk dalam struktur Negara, maka struktur parlemen dibuat menjadi dua kekuatan besar saja.

“Di dalam parlemennnya dibuat dua kekuatan besar saja sehingga menjadi dua fraksi, yakni fraksi pemerintah dan fraksi non-pemerintah,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.Lebih lanjut, Jimly membandingkan dengan realitas politik di Amerika Serikat, yang mempunyai dua partai besar, yang masing-masing mewakili kepentingan pemilih, yakni Partai Republik yang mewakili kelompok produsen dan Partai Demokrat yang mewakil buruh.

“Itu bukan berarti di AS hanya terdiri dari dua partai saja, ada banyak partai-partai kecil, hanya saja tidak kedengaran selama ini. Di Texas saja ada 34 partai dan tidak laku,” ujarnya.

Amerika Serikat, kata Jimly, mempunyai dua partai besar meskipun tidak dibatasi jumlah partainya. Indonesia, kata dia tidak bisa hanya punya dua partai besar karena terlalu plural.“Karena itu, kita juga jangan membatasi jumlah partai, partai biar saja banyak, nggak apalah, orang juga tidak tobat-tobat membentuk partai itu, tapi struktur parlemennya yang kita bentuk dua kekuatan atau barisan saja,” terang Jimly.

Yustinus Paat/JAS

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/375967-jimly-parliamentary-treshold-tak-efektif-untuk-sederhanakan-partai.html#newsletter

Sumbangan Parpol untuk Kampanye Pilkada Dibatasi Rp 750 Juta

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengungkapkan bahwa salah satu pengaturan baru terkait dana kampanye di Pilkada Serentak 2017 adalah sumbangan dana kampanye dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol diatur dan dibatasi.Dalam draf Peraturan KPU terkait dana kampanye yang sedang digodok KPU, kata Ida, disebutkan maksimal sumbangan parpol sebesar Rp 750 juta. 

"Yang baru tentang pembatasan dana kampanye dan sumbangan kampanye yang bersumber dari parpol dan gabungan parpol, kita samakan dengan sumbangan badan hukum swasta sebesar Rp 750 juta," ujar Ida di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (13/7).

Ida menjelaskan pembatasan dana sumbangan dari parpol agar setera dengan sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan usaha swasta. Sumbangan dana dari parpol tersebut, kata dia, sebagai bentuk partisipasi parpol untuk mendukung dan mewujudkan pemimpin yang berintegritas.

"Esensi demokrasi itu partisipasi. Peserta pemilu diharapkan mendapat dukungan publik yang partisipasinya diwujudkan melalui sumbangan uang atau barang atau jasa. Harapan lebih luas atas partisipasi sukarela tersebut, diharapkan mampu mewujudkan pemimpin berintegritas," jelas Ida.

Ida juga mengingatkan bahwa sumbangan dari parpol tersebut bukan sebagai bentuk ikatan antara parpol dan pasangan calon. Menurutnya, sumbangan tersebut, merupakan bentuk dukungan parpol terhadap peserta pemilu."Sumbangan parpol tersebut adalah bentuk dukungan dan partisipasi parpol untuk peserta pemilu," tandas dia.

Lebih lanjut, Ida mengatakan bahwa dana dari pasangan calon sendiri atau peserta pilkada tidak dibatasi. Pertimbangannya, kata dia, karena pasangan calon adalah peserta pemilu."Dia (paslon) boleh mengeluarkan sumber dananya. Karena dia akan kalkulasi. Sementara kebutuhan dia, untuk mengcover kantong-kantong suara, itu yang menjadi salah satu pertimbangan," ungkap Ida.

Yustinus Paat/HA

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/374456-sumbangan-parpol-untuk-kampanye-pilkada-dibatasi-rp-750-juta.html#newsletter

Calon Perseorangan dan Dilema Partai Politik

Calon Perseorangan dan Dilema Partai Politik

Opini Sri Budi Eko Wardani

Pasangan calon perseorangan sontak menjadi buah bibir setelah DPR menyetujui Undang-Undang tentang Pemilihan kepala daerah yang baru pada Sidang Paripurna DPR 2 Juni lalu.DPR dan Pemerintah memang tidak jadi menaikkan persentase syarat dukungan pasangan calon perseorangan, yaitu tetap antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap pemilu sebelumnya.

Tetapi DPR dan Pemerintah sepakat melakukan perbaikan kualitas verifikasi faktual terhadap syarat dukungan tersebut dengan metode sensus, atau dengan kata lain pasangan calon harus membuktikan klaim persentase dukungan secara populasi. Syarat ini dianggap memberatkan pasangan calon non partai. Karena jika selama masa verifikasi faktual (14 hari) tidak bisa membuktikan keseluruhan klaim dukungan tersebut, pencalonannya dapat dibatalkan KPU setempat. Inilah potensi persoalan baru pada pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017.

Pengaturan pasangan calon dari jalur non partai memang mengundang perdebatan alot dalam pembahasan di Komisi II DPR RI. Isu yang ramai waktu itu adalah persentase dukungan pasangan calon perseorangan yang memicu munculnya tiga opsi yaitu dinaikkan, diturunkan, atau tetap. Opsi menaikkan syarat dukungan sempat mengemuka dan didukung fraksi-fraksi. Mereka beralasan agar setara dengan syarat pasangan calon dari jalur partai politik. Namun publik umumnya menolak wacana tersebut, karena dinilai menghambat peluang calon independen sebagai wujud partisipasi politik warga negara.

Akhirnya persentase dukungan diputuskan tetap seperti diatur dalam UU Pilkada. Tak dinyana UU justru mengatur verifikasi faktual dengan sanksi pembatalan pencalonan. DPR beralasan, cara sensus ini untuk menghindari dukungan fiktif yang ditengarai kerap terjadi. Selain itu ada kesan bahwa DPR kurang mempercayai cara verifikasi KPU dengan metode sampling yang dianggap kurang akurat.

Kehadiran pasangan calon perseorangan dalam pemilihan umum untuk memperebutkan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara langsung telah menjadi keniscayaan dalam demokrasi di Indonesia. Peluang itu dibuka melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2007, yang mengabulkan pengujian atas UU No 32 Tahun 2004, bahwa ruang yang sama bagi calon lain di luar partai politik dalam pemilihan kepala daerah adalah konstitusional. Sejak saat itu, warga negara yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada memiliki dua alternatif, bisa melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, dan jalur non partai atau perseorangan.

Kedua jalur pencalonan itu memiliki syarat dukungan yang berbeda. Jika melalui jalur partai politik, syarat dukungan mengacu pada persentase perolehan suara partai dalam pemilu atau perolehan kursi partai di DPRD. Calon yang memilih jalur partai politik tentu harus melakukan pendekatan ke pimpinan partai-partai politik, dari tingkat daerah hingga pusat, untuk memperoleh rekomendasi pencalonan seperti disyaratkan dalam UU dan PKPU.

Para bakal calon harus giat mencari restu para elit partai termasuk siap dengan sejumlah besar dana untuk membiayai pencalonannya. Sementara calon yang memilih jalur perseorangan harus turun ke masyarakat untuk memperoleh dukungan nyata, yang ditunjukkan dengan bukti KTP dan tanda tangan pada formulir dukungan. Para bakal calon independen harus giat blusukan dan siap pula dengan modal dana. Jika dibandingkan, bakal calon dari jalur partai politik harus lobi ke elit/pimpinan partai di daerah dan pusat untuk memastikan tiket pencalonannya.

Sedangkan bakal calon perseorangan harus lobi ke warga untuk memperoleh kepercayaan sehingga warga bersedia memberikan dukungan, dan bersedia pula datang ke PPS guna verifikasi dukungan agar calonnya dapat berlaga di pilkada.Berkaca pada pengalaman pilkada sejak 2008, calon perseorangan dapat dikatakan sepi peminat, dan sangat sedikit yang berhasil memenangkan pilkada. Beberapa yang berhasil menang seperti: Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh), Aceng Fikri (Bupati Garut), Christian Dillak (Bupati Rote Ndoru), Arya Zulkarnain (Bupati Batubara).

Tetapi ada  kecenderungan tren peserta pilkada dari jalur perseorangan meningkat. Pada pilkada serentak 2015, menurut survei SSI, ada 35 persen pasangan calon dari jalur perseorangan, dan sebanyak 14 persen di antaranya berhasil menang. Gejala tersebut tentu menjadi tantangan bagi partai politik yang semakin dihadapkan pada tuntutan kaderisasi dan demokratisasi internal.

Dibalik pengaturan baru tentang calon perseorangan, sebetulnya tercermin dilema partai politik menghadapi pilkada. Ada kekhawatiran partai mengalami krisis kader untuk berlaga di pilkada. Salah satu sumber potensial kader partai untuk pilkada adalah anggota DPR dan DPRD, tetapi mereka harus mundur jika menjadi calon kepala daerah. Padahal anggota DPR atau DPRD dianggap sebagai kader partai yang siap dari sisi modal jaringan dan terutama dana.

Di sisi lain, para tokoh potensial yang bukan kader partai sangat terbatas yang bersedia mengikuti penjaringan partai karena membutuhkan dana besar dan lobi ke pimpinan tertinggi partai. Kondisi itu tentu saja mempersempit ruang rekrutmen partai untuk pilkada.Fenomena relawan untuk mendukung seseorang dalam pilkada yang ditemui di beberapa daerah menjadi dilema lain bagi partai. Tentu yang fenomenal adalah di DKI Jakarta dengan hadirnya kelompok relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Gubernur DKI saat ini), yang kebetulan saat ini bukan lagi kader partai.

Partai pun dihadapkan pada realita bahwa kekuatan relawan yang terorganisir potensial menjadi tantangan bagi konsolidasi partai-partai politik. Buktinya hingga pertengahan tahun 2016 ini, partai-partai besar di DKI masih sibuk menjaring bakal calon untuk pilkada 2017 mendatang. UU Pilkada yang baru tinggal menunggu pengesahan Presiden RI dan dicatat pada Lembaran Negara. KPU pun segera bersiap merevisi PKPU No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan untuk mengakomodasi ketentuan baru.

Bagi yang tidak puas pun bersiap untuk mengajukan gugatan UU Pilkada ke MK. Tetapi yang pasti, tahapan pilkada serentak terus bergulir, dan setelah lebaran nanti jadwal pilkada di 110 daerah akan memasuki tahap penting yaitu pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2530099/opini-calon-perseorangan-dan-dilema-partai-politik

UU Pilkada Mengebiri Kewenangan KPU dan Menumpulkan Kewenangan Bawaslu

UU Pilkada justru mengebiri kewenangan KPU dan menumpulkan kewenangan Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum tak menutup kemungkinan akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Hal itu terkait pasal yang mengesankan bahwa KPU menjadi lembaga yang tak lagi mandiri dalam mengambil keputusan. "Kalau memang akan membuat KPU tidak mandiri, tentu perlu di judicial review," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, melalui pesan teks, Minggu (5/6/2016) malam.

KPU belum mengambil keputusan terkait hal tersebut sebab hasil revisi UU Pilkada baru akan mulai dibahas mulai hari ini, Senin (6/6/2016). Pada Pasal 9 revisi UU tersebut, disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.

Mengebiri Kemandirian KPU

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menganggap bahwa sejumlah isu dalam revisi UU Pilkada menjadi hal menarik untuk dibahas di internal KPU, termasuk poin tentang kemandirian KPU. "Soal kemandirian KPU, UUD 1945 tegas menyatakan bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kita bahas revisi dululah secara menyeluruh. Hasil revisi pun belum dapat," kata dia. Komisi II DPR telah menyepakati untuk mengesahkan revisi UU Pilkada menjadi UU dalam sidang paripurna yang diwarnai perdebatan pada Kamis (2/6/2016).

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, setidaknya ada 17 poin substansi penting di dalam pembahasan revisi UU Pilkada. "Melalui perdebatan yang panjang, pada akhirnya seluruh substansi dari RUU Pilkada ini dapat diselesaikan Komisi II dan pemerintah melalui musyawarah mufakat," kata Rambe saat sidang paripurna.

Sejumlah pihak menilai bahwa penyelenggara pemilu layak mengajukan uji materi ke MK terkait sejumlah pasal yang dinilai justru merupakan kemunduran dari penyelenggaraan Pilkada. Peneliti Senior Para Syndicate Toto Sugiarto berpendapat bahwa UU Pilkada tersebut justru menumpulkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski kewenangan Bawaslu ditingkatkan dengan bisa menjatuhkan sanksi administratif berupa diskualifikasi pasangan calon kepala daerah, namun di sisi lain politik uang dilegalkan."Artinya Bawaslu mendapat kewenangan kosong karena yang akan diberi sanksi sudah dilegalkan," ujar Toto di Kantor Para Syndicate, Jumat (3/6/2016).

Adapun dalam Pasal 73 disebutkan bahwa calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Pada bagian penjelasan, yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lain itu meliputi pemberian biaya kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lain berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU (Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/05172691/kpu.pertimbangkan.ajukan.judicial.review.uu.pilkada.ke.mk)

Revisi UU Pilkada Jangan Hanya Karena Nafsu Jabatan Saja

Revisi UU Pilkada Jangan Hanya Karena Nafsu Jabatan Saja

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai keinginan DPR RI agar TNI, Polri, anggota parlemen dan pejabat tidak perlu mundur jika maju menjadi calon kepala daerah dalam revisi UU Pilkada hanya untuk memuaskan nafsunya mempertahankan jabatan."Saya menduga keinginan DPR untuk merubah kembali persyaratan soal keikutsertaan mereka yang tak perlu harus mengundurkan diri terlebih dahulu erat kaitannya dengan nafsu mereka akan jabatan.  Mereka berharap agar ketika gagal di Pilkada mereka masih bisa kembali menjadi anggota DPR," ujar Lucius di Jakarta, Rabu (2/3).

Padahal, keinginan DPR tersebut sulit diterima karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa anggota TNI, Polri,anggota parlemen dan pejabat harus mundur jika mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Lucius menilai penurunan jumlah calon kepala daerah pada Pilkada tak semata-mata karena aturan yang mengharuskan anggota DPR,  TNI,  dan lain-lain harus mengundurkan diri sebelum proses pencalonan.
"Partai politik-lah yang gagal melakukan kaderisasi sehingga selalu tak siap dengan kandidat yang berkualitas pada setiap momentum pilkada yang digelar," tandas dia.

Lebih lanjut, Lucius menilai keinginan DPR tersebut merupakan langkah mundur sekaligus yang menyebabkan kepala daerah akan banyak diisi oleh para pemburu kekuasaan semata.  Menurut dia, revisi UU Pilkada harus tetap mempertahankan persyaratan soal keikutsertaan calon dari DPR dimana mereka harus melepaskan jabatan secara tetap jika ingin berkontestasi di Pilkada.

"Hal ini akan menhindarkan Pilkada sekedar menjadi ajang perburuan kekuasaan dari mereka yang tengah menjabat seperti DPR," jelas dia. 

Keinginan DPR untuk mengembalikan aturan persyaratan Pilkada, kata Lucius sekali lagi menunjukkan bahwa legislasi selalu cenderung dibuat pertama-tama untuk mengakomodasi kepentingan DPR sendiri.  Ini yang membuat UU yang dihasilkan DPR selalu lemah dan tak menjamin kepastian hukum. "Mengubah-ubah persyaratan setiap saat akan membuat negara kita menjadi negara yang lemah dari sisi penegakan hukum," pungkas dia. [YUS/L-8]