Presiden: Pastikan Harapan Pilkada Rakyat Terpenuhi

Presiden: Pastikan Harapan Pilkada Rakyat Terpenuhi

Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemilihan kepala daerah di 269 daerah digelar sesuai dengan jadwal serta berjalan damai, jujur, dan adil. Hal ini penting sebagai bagian dari pemenuhan harapan rakyat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, serta anggota KPU Sigit Pamungkas (dari kiri ke kanan) berbincang sebelum Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, di Jakarta, Kamis (12/11). Acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo itu diikuti jajaran kepolisian, kejaksaan, dan KPU daerah seluruh Indonesia.

Meski demikian, satu bulan menjelang hari pemungutan suara, sejumlah masalah masih dihadapi penyelenggara pemilihan di daerah. Beberapa masalah, seperti tersendatnya pencairan atau dipotongnya anggaran hingga belum dimulainya produksi logistik pemilihan, berpotensi mengganggu tahapan pilkada. "Satu hal yang terpenting ketika menyongsong momen demokrasi lokal, adanya harapan dari seluruh rakyat," ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (12/11). Rakyat berharap agar pilkada menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif, dan demokratis. Selain itu, agar rotasi pemimpin daerah berjalan secara damai, jujur, dan adil, sesuai pilihan rakyat. Selanjutnya, rakyat mengharapkan pilkada menghasilkan kepala dan wakil kepala daerah yang kompeten dan berintegritas. Rakyat juga berharap pilkada menjadi pintu gerbang mewujudkan pemerintah daerah yang efektif guna mempercepat peningkatan kesejahteraan.

Pemenuhan semua harapan rakyat itu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara pilkada, dan aparat keamanan. "Harapan rakyat ada di pundak kita," katanya. Kepada aparat keamanan, Presiden juga menginstruksikan agar melakukan deteksi dini, mencegah masalah yang bisa berujung konflik, dan memetakan daerah rawan konflik. Selain itu, Presiden juga mengimbau calon kepala/wakil kepala daerah dan tim suksesnya untuk bertanding dengan cara-cara yang sehat. "Jika nanti menang, jangan jemawa, dan jika kalah, jangan justru ajak pendukungnya untuk ngamuk," ujarnya. Rapat koordinasi dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad. Adapun pesertanya adalah kepala daerah, penyelenggara pilkada, serta unsur TNI/Polri dan BIN di daerah.

Menurut Husni, KPU sejumlah daerah masih menghadapi masalah, terutama anggaran. Dari 269 daerah yang menggelar pilkada, baru 102 daerah yang dananya cair dan sisanya tersendat. Di luar masalah anggaran, Muhammad mengharapkan aparat keamanan melindungi Panitia Pengawas Pilkada di daerah. Terkait anggaran, Tjahjo Kumolo memperingatkan pemerintah daerah yang menghambat atau bahkan memotong anggaran pilkada. Bahkan, kejaksaan dan kepolisian juga ikut mengingatkan pemda. "Anggaran yang semula sudah disepakati antara pemda dan KPU atau Panwaslu tidak boleh dikurangi," ujarnya.

Adapun para pasangan calon kepala daerah di Jawa Timur berkumpul dan menyampaikan secara terbuka laporan harta kekayaan mereka di Universitas Negeri Surabaya. Keterbukaan ini diharapkan menjadi acuan awal bagi masyarakat untuk mulai mengawasi para calon mereka. Dalam Pilkada Surabaya, pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari memiliki harta masing-masing Rp 7,7 miliar dan Rp 12 miliar. Adapun Tri Rismaharini memiliki harta Rp 1,8 miliar dan Wisnu Sakti Buana Rp 20 miliar. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid, salah satu kontestan Pilkada Kota Palu, tercatat memiliki harta Rp 150 miliar. Hadianto merupakan pengusaha yang kini duduk sebagai anggota DPRD Sulteng.

Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Abi Rizal, mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan setiap sore hingga malam hari oleh anggota staf KPU sebanyak 15 orang. "Kalau ada kesalahan, kami juga bisa menegur langsung," ujarnya. Di Kota Pekalongan, hingga saat ini logistik surat suara belum tiba. Ketua KPU Kota Pekalongan Abdul Basir mengatakan, KPU masih mempersiapkan bimbingan teknis pemungutan suara kepada petugas pemungutan suara. (WIE/DEN/VDL/APA, sumber : Kompas, Presiden: Pastikan Harapan Rakyat Terpenuhi, 13 november 2015)